Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:14 WIB. Ekspor - Kemenko maritim menyambut baik dukungan BPOM untuk ekspor garam kristal.
  • 19:12 WIB. Listrik - Diskon tarif listrik 900 VA tingkatkan daya beli.
  • 19:11 WIB. Ekspor - Kemenperin memacu ekspor lima sektor industri yang pertumbuhannya di atas 5%.
  • 19:10 WIB. Debat - Debat kedua diamankan 2.981 personel gabungan.
  • 19:09 WIB. AirAsia - AirAsia indikasikan ada intervensi kompetitor ke agen perjalanan online.
  • 19:08 WIB. VAR - Kementan kirim 9.000 dosis VAR ke NTB.
  • 19:07 WIB. Debat - Jokowi bukan hanya menekankan soal infrastruktur saat debat capres kedua.
  • 19:06 WIB. TCL - TCL sedang membuat 5 gawai yang bisa dilipat jadi jam tangan.
  • 19:03 WIB. Bola - Persija 2-2 Tira-Persikabo.
  • 19:03 WIB. Debat - Jokowi bakal All Out di debat capres kedua (17/2/2019).
  • 17:41 WIB. Bukalapak - Rating Bukalapak terjun bebas di App Store.

Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak Populis

Foto Berita Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak Populis
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yusran Sofyan, mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi masyarakat menegah ke bawah dengan mengeluarkan kebijakan yang bersentuhan dan dirasakan langsung masyarakat bukan malah memberi kemudahan kalangan orang kaya. 

"Kebijakan itu tentu tidak populis karena hanya menguntungkan masyarakat kalangan atas saja, sementara tidak berdampak pada masyarakat kalangan bawah," ungkap Yusran  menanggapi wacana tersebut di Makassar, Sabtu (08/12/2018).

Ia menambahkan, klasifikasi orang yang memiliki barang mewah sangat sedikit dibandingkan presentase orang-orang menengah yang hanya mengantungkan hidup dari pekerjaan mereka.

"Seharusnya itu ada subdisi silang atau memberikan subsidi masyarakat menengah ke bawah. Pajak itu kan salah satu pemasukan negara, nah kalau itu dihapus tentu pendapatan negara berkurang," beber politisi Gerindra ini.

Pihaknya berharap supaya pemerintah pusat tidak gegabah dalam menentukan arah kebijakannya mengingat masyarakat saat ini sudah cerdas melihat serta mengamati perkembangan terutama pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

"Disisi lain menguntungkan kalangan tertetu, tapi disisi lainnya berdampak karena pemasukan negara hilang. Masyarakat kita sekarang sudah cerdas apalagi perkembangan zaman dengan teknoligi dan informasinya begitu cepat mudah diketahui publik," ujar Yusran.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mewacanakan untuk menghapus Pajak PPnBM. 

Dia mengatakan, penghapusan PPnBM untuk yacht tersebut dengan melalukan revisi Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dan Dikenai PPnBM Barang Mewah. Targetnya, revisi PP tersebut bisa diselesaikan tahun ini.

"Jadi tidak perlu lagi pungutan. Penerimaannya hanya di bawah Rp 10 miliar, kalau nanti dibuka bisa triliunan," tutur Luhut usai rapat koordinasi tentang rencana penghapusan PPnBM yacht di Jakarta, Selasa (27/11/2018) lalu.

Dalam PP tersebut yacht dikenakan pajak sebesar 75% dari besaran harganya. Dengan demikian, menurut hitungan pemerintah, potensi devisa dengan penghapusan PPnBM itu diperkirakan bisa masuk sebesar Rp6 triliun.

Ia beralasan dengan tidak masuknya yacht sebagai barang mewah akan semakin banyak kapal masuk ke Indonesia dan akan menambah pendapatan negara dari PPnBM. Sebab kata dia, pendapatan yacht saat ini kecil bila dibandingkan dengan potensi yang didapatkan dari usaha perbaikan kapal, dermaga tempat parkir yacht, serta usaha lainnya di bidang pariwisata.

Tidak hanya itu, Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan PPnBM beberapa barang konsumsi, perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan elektrik dengan harga di bawah Rp10 juta dipangkas atau dihapus.

Usulan tersebut terkait rencana pemerintah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2006 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor dikenakan PPnBM.

Usulan dan implementasi perubahan PP tersebut rencananya dituangkan pada revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130 tahun 2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor.

Tag: Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Lestari Ningsih

Foto: PT Pollux Aditama Kencana

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31