Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,90% ke level 6.114,45 pada akhir perdagangan sesi II, Senin (17/12/2018). 
  • 15:42 WIB. Produksi - TPIA targetkan produksi polyethylene meningkat menjadi 736 KTA.
  • 15:42 WIB. Kredit - TPIA terima kredit US$380 juta dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan BNP Paribas (cabang Tokyo).

Manuver PSI Patut Ditiru Partai Lain

Foto Berita Manuver PSI Patut Ditiru Partai Lain
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengapresiasi langkah politik yang diambil Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Partai besutan Grace Natalie itu siap untuk tidak menerima gaji jika kinerja mereka di DPR buruk.

"Kalau itu gerakan mereka bagus, karena mereka mau dapat sesuatu ya harus berkarya kan kira-kira gitu," kata Ray Rangkuti, di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Direktur LIMA ini menyebutkan, sudah seharusnya anggota DPR digaji sesuai dengan kinerja mereka selama menjabat sebagai wakil rakyat, sehingga jika ada anggota dewan tidak bekerja maka tak seharusnya digaji.

"Anggota DPR itu tidak perlu digaji kalau mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik," katanya pula.

Untuk parameter, Ray menjelaskan, bukan merupakan hal yang sulit. Beberapa fakta seperti kehadiran saat rapat bisa menjadi acuan untuk melihat kinerja anggota DPR.

"Mudah sekali, dia kan ikut rapat-rapat, sering ikut rapat kemudian menyelesaikan kerjaan sesuai dengan waktunya nggak molor yang terlalu lah. Kalau sebuah undang-undang dijadwalkan selesai tiga bulan pas ya tiga bulan sudah selesai," ujarnya lagi. Sebelumnya, DPP PSI menyatakan seluruh kadernya siap tidak digaji di parlemen kelak, apabila memiliki kinerja legislasi buruk. "Jika diberikan amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany, di Jakarta, Jumat (7/12).

Tsamara mengatakan sudah selayaknya pemberian gaji pada anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi, sehingga anggota DPR hanya berhak diberi gaji apabila kinerjanya memuaskan. "Kami mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji," kata Tsamara.

Tsamara menegaskan seharusnya anggota DPR tidak perlu digaji bila tidak memperbaiki dan memaksimalkan tugas legislasinya.

"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan undang-undang yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masa kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu," ujar Tsamara.

Dia mengatakan sejak Agustus 2018, PSI telah menginisiasi gerakan "Bersih-Bersih DPR" untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat.

Adapun wacana penghentian gaji anggota DPR ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (4/12).

Wacana ini bergulir tidak lama setelah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis laporan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019.

Berdasarkan hasil pemantauan Formappi, pada masa sidang tersebut, DPR hanya mampu mengesahkan tiga RUU dari 24 RUU yang direncanakan.

Tag: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu, Pilpres 2019

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6089.305 -80.538 621
2 Agriculture 1529.475 7.439 20
3 Mining 1740.264 -24.661 47
4 Basic Industry and Chemicals 823.102 -18.496 71
5 Miscellanous Industry 1396.496 -21.778 46
6 Consumer Goods 2485.433 -44.232 49
7 Cons., Property & Real Estate 447.566 -6.607 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1048.350 -7.984 71
9 Finance 1161.972 -11.642 91
10 Trade & Service 783.053 -8.539 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 226 282 56 24.78
2 KONI 340 424 84 24.71
3 ARTA 488 600 112 22.95
4 SSTM 396 478 82 20.71
5 TIRA 125 150 25 20.00
6 ASBI 282 336 54 19.15
7 APEX 1,300 1,530 230 17.69
8 AHAP 60 68 8 13.33
9 PNSE 1,100 1,240 140 12.73
10 PTSN 965 1,085 120 12.44
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 690 555 -135 -19.57
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 OCAP 226 185 -41 -18.14
4 RELI 228 189 -39 -17.11
5 MERK 7,500 6,450 -1,050 -14.00
6 AKSI 444 398 -46 -10.36
7 KICI 300 270 -30 -10.00
8 SOTS 444 408 -36 -8.11
9 MSKY 785 730 -55 -7.01
10 PSDN 200 187 -13 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 360 8 2.27
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 UNTR 29,425 28,700 -725 -2.46
4 BBRI 3,680 3,600 -80 -2.17
5 TLKM 3,730 3,710 -20 -0.54
6 BMRI 7,575 7,400 -175 -2.31
7 MNCN 780 745 -35 -4.49
8 LPPF 5,625 5,825 200 3.56
9 ASII 8,450 8,300 -150 -1.78
10 PGAS 2,100 2,060 -40 -1.90