Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kantor pelayanan publik menjadi barometer konkret dalam memonitoring implementasi prilaku antikorupsi oleh publik.
"Peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember ini positif dan layak diapresiasi. Namun, tidak boleh berhenti hanya di seremonial saja," kata Ketua ICW Donal Fariz di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, masyarakat di Kota Bekasi maupun di daerah lainnya masih menantikan upaya konkret pemerintah dalam memberantas korupsi.
Hal yang paling sederhana untuk diaplikasikan pemerintah adalah mengoptimalkan pelayanan publik yang bebas korupsi di setiap daerah.
Masyarakat di Bekasi, kata dia, menunggu aksi konkret. Pelayanan publik tidak ada lagi pengutan dan sebagainya.
"Jangan ada lagi masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan pemerintah. Hanya sesederhana itu," katanya.
Ia kerap mendapat laporan terkait dengan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) yang masih dibebankan biaya rata-rata Rp200 ribu di banyak daerah.
"Ini adalah fakta bahwa semangat memberantas antikorupsi kita masih belum optimal," katanya.
Donal menambahkan bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah mempermudah layanan publik yang transparan, akuntabel, dan sederhana.
"Hanya sesederhana itu kalau kita semua punya keseriusan, bisa dengan mudah terlaksana," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
