Pesan Pakde Karwo untuk Walikota Mojokerto Baru, Patut Ditiru

Warta Ekonomi, Surabaya -

Gubernur Jatim, Soekarwo beri wejangan pada Walikota Mojokerto baru, Ika Puspitasar dan Wakilnya Achmad Rizal Zakaria bahwa saat ini, sistem pemerintahan daerah bisa dikatakan baik apabila mampu merangkul semua pihak mulai dari DPRD, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi,  tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh agama (toga) serta masyarakat. Hal semacam ini dinamakan leadership collaborative dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang baik.

Pakde Karwo sapaanya menjelaskan, Walikota yang baru dilantik, harus mendatangi semua pihak, contohnya DPRD Kota Mojokerto. Selain sebagai ajang perkenalan dan silaturahmi, secara tidak langsung akan menjaga hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kedua hal tersebut, apabila tidak berjalan beriringan maka pembangunan sebuah daerah tidak bisa berjalan dengan baik.

“Sebagai contoh, selama kepemimpinan saya sebagai Gubernur Jatim, hubungan antara Pemprov Jatim dengan DPRD Jatim sangat baik, sehingga Jatim bisa maju seperti ini,” kata Pakde Karwo usai melantik Walikota Mojokerto baru dan wakilnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/12/2018).

Selain itu kata Pakde Karwo, tomas dan toga juga harus dirangkul karena menjadi bagian dari sebuah manajemen pemerintahan, yaitu tidak hanya soal struktural formal saja.  Karena hubungan tersebut tujuannya agar kinerja seorang kepala daerah bisa baik.

Jadi kata Pakde Karwo, leadership collaborative  itu sangat penting dalam sebuah pemerintahan.  Sehibgga, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, Walikota Mojokerto harus memikirkan visi dan misi yang kemudian disampaikan ke DPRD. Visi dan misi yang disampaikan harus sejalan dengan nasional, salah satunya juga harus konsultasi dengan Bappeda Provinsi agar bisa urut.

Orang nomer satu di Jatim juga berpesan kepada Walikota Mojokerto yang baru dilantik untuk mengurus empat urusan wajib. Yakni soal pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta masalah sosial.

"Pemerintah harus mengurusi masalah sosial seperti kemiskinan," ujar Pakde Karwo.