BSSN Tingkatkan Antisipasi Peningkatan Serangan Siber Jelang Pemilu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengingatkan bahwa serangan siber teruss meningkat menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang akan digelar serentak 17 April 2019 mendatang. Hal ini harus diantisipasi oleh semua pemangku kepentingan.

Menurut Djoko, ancaman siber dan potensi serangan siber selalu ada dan berkembang semakin pesat, baik taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan maupun penyebarannya.

"Targetnya tidak terjadi pada institusi publik saja, namun juga menyerang institusi pemerintah," kata dia dalam seminar deteksi ancaman siber 2018 di Hotel Aston Prority Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018), sebagaimana tertulis dalam siaran pers.

Dia mengatakan, terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), BSSN melakukan monitoring kejadian siber yang dijalankan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) sebagai pengawas keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet, yang kini berada di bawah naungan BSSN.

"Dalam laporan 10 bulan ID-SIRTII, yakni dari Januari hingga Oktober 2018, terjadi 207,9 juta serangan siber dengan serangan terbesar berupa Trojan dan domain yang paling banyak diserang adalah ac.id, co.id, dan go.id. Selain itu, kami juga menerima laporan pengaduan publik sebanyak 2.363 laporan (61% berupa fraud), serta 36 juta aktivitas Malware," jelas Djoko.

"Serangan siber berjalan lebih cepat dari kemampuan defensif dan dapat mengakibatkan risiko yang tinggi pada pemangku kepentingan dan skala penyebaran yang masif untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan serangan siber, negara harus, melalui pemerintahannya memberikan perlindungan dan menciptakan keamanan siber nasional," imbuhnya.

BSSN, kata Djoko, tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Seminar bertema "Mewujudkan Ruang Siber yang Kondusif dalam Rangka Mendukung Penyelenggaran Pileg dan Pilpres 2019" tersebut dihadiri Koordinator Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Politik Hukum, HAM, dan Keamanan Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo, yang mewakili Menko Polhukam Wiranto, perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bareskrim Polri, eksekutif dari operator telekomunikasi PT Telkom, dan praktisi IT terkemuka. Mereka diundang untuk mendiskusikan tren ancaman siber beserta skema langkah antisipasinya.

Seminar yang diadakan BSSN ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan sekaligus kesadaran, kepedulian, serta kewaspadaan seluruh pihak terkait keamanan ranah siber agar selalu siap menghadapi ancaman siber, utamanya terkait dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019.

Selain itu, diharapkan hal ini bisa memperkuat kolaborasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan keamanan siber nasional untuk membangun kepercayaan, kapabilitas, dan mekanisme koordinasi yang cepat dalam mendeteksi ancaman serangan siber, sehingga ancaman dan serangan dapat ditangani dengan baik dan tidak meluas.