Antisipasi Ancaman Terorisme di Ranah Transportasi, BNPT dan Kemenhub Teken MoU

Warta Ekonomi, Jakarta -

Melihat beberapa kejadian teror yang terjadi di luar negeri, kelompok radikal terorisme telah melakukan serangan menggunakan bus hingga serangan di stasiun kereta api. Untuk itulah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merasa perlu melakukan kerja sama dengan melakukan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Perhubungan sebagai bentuk pencegahan di ranah transportasi.  

Kepala, BNPT, Suhardi Alius, menilai bahwa Kemhub merupakan salah satu mitra strategis bagi lembaga yang dipimpinnya dalam upaya pencegahan terorisme di dalam negeri. Apalagi sarana transportasi adalah ruang terbuka yang cukup rentan untuk dijadikan sasaran oleh kelompok radikal terorisme.

“Operasi transportasi di Indonesia sendiri sangat luas, kami ingin memastikan segala sesuatunya berjalan aman mengingat rentannya aksi terorisme menggunakan atau menyasar fasilitas transportasi seperti yang terjadi di luar negeri. Untuk itu kita jangan menunggu, kita harus siapkan langkah-langkah strategis dalam upaya melakukan pencegahan,” ujar Komjen Pol Suhardi Alius usai penandatangan MoU bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan, kerjasama antara BNPT bersama Kemhub Kerja dinilai penting mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dari Aceh sampai Papua yang dapat dijangkau dengan berbagai alat transportasi  baik di darat, laut, dan udara.

“Kami sendiri telah me-match dengan slogan Kemenhub tadi yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi yakni safety, security, service, memastikan aman dari segala sesuatu karena tempat tempat seperti ini juga menjadi sasaran dan target,” tutur Suhardi.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, dengan adanya kolaborasi ini tentunya dapat  dipastikan bahwa Standar Operasinoal Prosedur (SOP) di Kemhub yang meliputi perhubungan darat, laut, dan udara bisa dalam posisi pencegahan yang maksimal.

“Pencegahan aksi terorisme yang melibatkan sarana trasportasi tentunya merupakan kebutuham yang mendesak. Karena kalau sampai aksi ini dibiarkan maka dampak sosialnya juga sangat besar. Contohnya kasus bom Bali, peristiwanya hanya sebentar tapi dampaknya sampai sekarang,” kata Suhardi.

Dikatakan mantan Kapolda  Jawa Barat ini, kerja sama antara BNPT bersama Kemhub sendiri sejatinya telah berjalan sejak lama dalam beberapa aspek. Dimana BNPT sendiri selama ini dengan dibantu dengan Kemhub telah beberapa kali membuat SOP terhadap sarana dan prasarana transportasi seperti Kereta Api, Terminal Angkutan Darat,  Pelabuhan Laut, Bandar Udata dan sarana transportasi lainnya untuk mengantisipasi ancaman terorisme.

“Kerjasama BNPT dengan Kemhub sebenarnya sudah berjalan lama. Selama ini menyusunan SOP dalam lingkup transportasi juga dibantu dari kemenhub. Apalagi kami menkoordinasikan dengan 36 Kementerian/Lembaga. Bahkan pegawai BNPT juga ada yang dari Kemenhub. Dan MoU yang kita tandatangani pada hari ini merupakan bentuk dari payung hukum yang nantinya tentunya akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi di BNPT dan Dirjen di Kemenhub,” tutur mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Untuk itu kedepannya menurut Jenderal berpangkat bintang tiga kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengatakan bahwa BNPT akan terus berkomitmen menjaga bagaimana langkah langkah pencegahan bisa terlaksana semua. Dan kerja sama ini menjadi sebuah penguatan dalam menjalankan amanah Undang-Undang terkait penanggulangan terorisme.

“Kami juga melaksanakan perintah UU, kami selaku koordinator dari semua Kementerian/Lembaga dalam rangka mengindentifiksi masalah termasuk juga mencegah sesuatu, karena tidak mungkin bisa terselesaikan dalam satu kementerian saja,” tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.

Sementara itu Menteri Perhubungan, Ir Budi Karya Sumadi Sendiri  menyambut baik kerjasama dengan BNPT ini. Pihaknya juga ingin memastikan dan dapat menjamin bahwa negara ini aman dari ancaman terorisme khususnya dalam hal lingkup transportasi baik sarana maupun prasarananya.

“Keharusan bagi kita untuk mempersiapkan langkah preventif dalam upaya penanggulangan tetorisme. Pak Jokowi selalu mengatakan fokus untuk melawan terorisme, bukan hanya dengan hard power namun juga menggunakan langkah soft power,” ujar Budi Karya Sumadi.

Dirinya mengatakan bahwa MoU yang dilakukan pihaknya bersama BNPT ini merupakan langkah soft power dalam upaya menanggulangi terorisme.

“Jajaran kami siap untuk saling sinergi memperkuat pengamanan transportasi. Semoga apa yang ditandatanagi ini menjadi hal yang baik, sehingga ikhtiar kita dapat menjadikan negara yang aman dan sentosa,” ujar mantan Direktur PT Angkasa Pura II ini.