Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:38 WIB. Mobil listrik - VW bicara intensif dengan Northvolt untuk batrei mobil listrik.
  • 19:47 WIB. ISIS - 3 orang Prancis dihukum mati di Irak karena terlibat ISIS.
  • 18:39 WIB. EU - 400 juta orang sedang memilih parlemen di Uni Eropa.

DPR: Pemerintah Harus Tegas Sebut KKB Sebagai Separatis

DPR: Pemerintah Harus Tegas Sebut KKB Sebagai Separatis - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W Yudha meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan mengategorikannya sebagai kelompok separatis karena bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tindakan mereka sudah melebihi terorisme karena bertujuan memisahkan diri dari NKRI. Pemerintah harus tegas menyebut mereka sebagai kelompok separatis sehingga TNI bisa masuk," kata Satya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Dia menilai ketika disebut gerakan separatis maka TNI bisa langsung bertindak karena tugas institusi tersebut menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman kelompok separatis.

Dia mengatakan aksi teror yang dilakukan KKB di Papua sudah tidak bisa di atasi hanya oleh Polri sehingga TNI bisa masuk dengan konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Tindakan separatisme lebih dari terorisme karena terorisme bisa jadi tidak memisahkan diri dari NKRI namun hanya bertujuan menimbulkan kekacauan. Kalau separatisme jelas-jelas menyangkut kedaulatan NKRI," ujarnya.

Satya yang merupakan politisi Partai Golkar itu menekankan jangan sampai dalam rangka tegakan kedaulatan lalu negara ragu hanya karena masalah HAM.

Karena itu dia menyarankan agar TNI melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melakukan tindakan di Papua.

"Libatkan saja Komnas HAM agar transparan, karena ketika dinyatakan kelompok separatis maka ada negosiasi, apakah mau damai secara diplomatik atau diselesaikan melalui jalan fisik," katanya.

Satya menilai pandangan terkait HAM harus adil dan tidak berat sebelah. Jangan sampai ketika KKB membunuh 31 warga sipil tidak dikatakan pelanggaran HAM lalu upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan negara justru dianggap melanggar HAM.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata, Minggu (2/12).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai KKB di Papua sudah tepat dikatakan sebagai kelompok teroris sehingga dalam memberantasnya sepatutnya melibatkan TNI dengan payung hukum UU Antiterorisme.

Dia mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Pahun 2018 tentang Perubahan UU Terorisme yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme.

Menurut dia dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, peran TNI dalam memberantas terorisme ini dimasukkan ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Joko Widodo (Jokowi), Papua

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,873.11 3,833.79
British Pound GBP 1.00 18,390.47 18,203.81
China Yuan CNY 1.00 2,105.00 2,084.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,523.00 14,379.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,001.99 9,895.63
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,850.58 1,832.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,523.91 10,415.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,239.62 16,077.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,466.11 3,429.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,250.91 13,115.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6057.353 24.657 633
2 Agriculture 1373.110 2.580 21
3 Mining 1637.715 -11.489 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.150 -0.477 71
5 Miscellanous Industry 1249.820 10.190 46
6 Consumer Goods 2391.895 9.088 52
7 Cons., Property & Real Estate 446.447 1.873 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1120.346 19.080 74
9 Finance 1223.772 6.088 90
10 Trade & Service 792.573 -3.999 156
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 86 116 30 34.88
2 PTSN 835 1,040 205 24.55
3 KONI 214 264 50 23.36
4 KOIN 204 242 38 18.63
5 AKPI 450 530 80 17.78
6 HDFA 112 131 19 16.96
7 TRIM 147 170 23 15.65
8 KOBX 161 180 19 11.80
9 POLY 89 98 9 10.11
10 ANDI 1,670 1,820 150 8.98
No Code Prev Close Change %
1 TAXI 90 59 -31 -34.44
2 CNTX 590 458 -132 -22.37
3 GOLD 530 420 -110 -20.75
4 BRAM 8,225 6,600 -1,625 -19.76
5 DUTI 4,600 3,750 -850 -18.48
6 CANI 193 160 -33 -17.10
7 SKBM 450 376 -74 -16.44
8 MKNT 116 97 -19 -16.38
9 FIRE 10,375 8,925 -1,450 -13.98
10 MBTO 139 122 -17 -12.23
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,030 1,055 25 2.43
2 BBRI 3,850 3,850 0 0.00
3 TLKM 3,660 3,750 90 2.46
4 SOCI 196 210 14 7.14
5 BMRI 7,575 7,700 125 1.65
6 JPFA 1,400 1,425 25 1.79
7 FREN 266 284 18 6.77
8 TARA 765 785 20 2.61
9 BBCA 28,025 28,050 25 0.09
10 ERAA 1,105 1,145 40 3.62