Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Perluas Cakupan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Perluas Cakupan Pembangunan Infrastruktur Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus memperluas cakupan penyediaan infrastruktur agar dapat terus berkontribusi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.  Bila dalam empat tahun terakhir pemerintah fokus di bidang infrastruktur fisik, maka ini pemerintah mencoba untuk membangun infrastruktur industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

"Pemerintah mendiversifikasi fokus pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya akan mengembangkan infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur industri, serta iklim perizinan dan kemudahan berusaha," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Kamis (23/12/2018).

Darmin mengatakan diversifikasi fokus pembangunan infrastruktur ini menurutnya perlu didorong dengan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor untuk memperbaiki iklim investasi.

Dia mengatakan, infrastruktur industri yang dimaksud meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata Terpadu.

"Pembangunan infrastruktur industri ini sendiri dilakukan untuk mendorong keinginan pemerintah dalam merealisasikan Revolusi Industri 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0," ujar Darmin.

Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak, antara lain merevitalisasi sektor manufaktur, meraih posisi kembali sebagai net export, meningkatkan kekuatan keuangan negara, meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, dan membangun ekonomi yang kokoh.

Selain itu, Darmin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak hanya berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dengan dukungan swasta dan BUMN. Dalam hal ini, dana APBN yang teralokasi untuk infrastruktur hanya mencapai 10%, sedangkan 51% berasal dari sektor swasta dan 39% dari BUMN.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: