PKS Kecam Pemerintah China, Sebabnya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengecam dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mendesak pemerintah untuk aktif membantu muslim Uighur melalui jalur diplomasi di organisasi-organisasi internasional, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

"Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Menurutnya, dugaan pelanggaran HAM yang terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama. Berbagai laporan NGO HAM dunia termasuk dari PBB juga memperkuat dugaan tersebut.

"Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas," katanya.

Ia menjelaskan, hubungan baik antara pemerintah China dengan Indonesia, semestinya dimanfaatkan untuk membantu mendiplomasikan persoalan muslim Uighur. Selain itu, juga untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas HAM. Terlebih, hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan.

"Adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Dan tanggung jawab ini ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia," terangnya.

Diketahui, pemerintah China dituduh melarang muslim Uighur menjalankan keyakinan agamanya. Bahkan banyak dari mereka harus mendekam di penjara karena menjalankan keyakinannya. Hampir satu juta muslim Uighur juga dilaporkan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari.