Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Borong Produk Petani Jambi, Apa Saja?

Jokowi Borong Produk Petani Jambi, Apa Saja? Kredit Foto: Antara/Wahdi Septiawan
Warta Ekonomi, Jambi -

Presiden Joko Widodo sempat memborong sejumlah produk yang dihasilkan oleh petani Jambi, seperti minyak kepayang, kopi, dan produk olahan lain.

"Ya untuk menunjukkan produk-produk petani sekarang sudah dikemas dengan kemasan yang baik. Membangun brand-nya saya kira bagus, misalnya minyak kepayang, namanya saja bagus. Packaging-nya tadi saya lihat juga bagus. Saya kira ini tinggal bagaimana memproduksi dalam jumlah yang besar kemudian memasarkannya," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, Minggu (16/12/2018).

Presiden menyampaikan hal itu seusai penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

"Tapi, saya pesan tadi agar produk-produk seperti ini yang spesifik, yang memiliki kekhususan, yang tidak dalam jumlah massal. Ini penting sekali untuk dikembangkan," tambahnya.

Ia pun mencontohkan sejumlah produk unggulan nonkayu dari Jambi, seperti kayu manis, minyak kepayang, singkong, petai, minyak atsiri, dan nilam.

"Saya kira ini harus diperhatikan dan menjadi sebuah komoditas yang bagus, terutama untuk ekspor, juga tanaman yang namanya manggis," ungkap Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa permintaan manggis dari luar negeri, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok banyak, tapi Indonesia tidak bisa memenuhi karena produksinya yang kurang.

Terkait pembagian SK Perhutanan Sosial, Jokowi mengakui bahwa jumlah lahan yang dibagikan sudah besar dan masih akan bertambah pada tahun yang akan datang.

"Ini yang diserahkan banyak sekali, 91.000 hektare itu gede banget. Jangan dibayangkan kecil. Kami membagi ini sudah yang jelas 2 juta lebih.Yang sudah kami bagi banyak sekali sebetulnya, hanya belum terekspos. Tapi tahun depan, akan kami evaluasi yang kami berikan itu dimanfaatkan untuk apa, kurang atau tidak. Kalau kurang diberi karena kami masih memiliki (lahan), selain juga dalam lingkup hutan mereka diberi tugas untuk menjaga hutan," ungkap dia.

Menurutnya, pemerintah menargetkan Perhutanan Sosial mencapai 4,3 juta hektare sampai 2019. "Ini sudah 2 juta lebih, artinya ya masih ada ruang untuk memberikan sebanyak-banyaknya kepada rakyat," tambahnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: