Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup hiaku 1,31% di akhir sesi II.
  • 14:47 WIB. Uber - Uber pertahankan aplikasi Careem di Timur Tengah.
  • 14:45 WIB. Ganja - Mike Tyson berencana membangun resort ganja di kompleks seluas 407 hektare.
  • 14:38 WIB. Tokopedia - Tokopedia resmi akuisisi startup Bridgestory.
  • 14:22 WIB. Facebook - DPR AS minta Facebook tunda pengembangan uang kriptonya yang bernama Libra.
  • 12:52 WIB. Nissan - Perancis desak Renault dukung reformasi Nissan.
  • 12:36 WIB. Huawei - Huawei janjikan duit kembali jika ponselnya tak bisa gunakan WhatsApp cs.
  • 11:28 WIB. Gaming - Pasar electronic gaming global naik 9,6% menjadi US$152,1 miliar di tahun 2019.
  • 11:08 WIB. Berlin - Jerman akam membeli 3 jet bombardier senilai US$268,51 juta.
  • 09:00 WIB. Washington - DPR AS minta Facebook menunda uang kriptonya.

KPK Soroti Reklame DKI Jakarta, Hasilnya 'Miris'

KPK Soroti Reklame DKI Jakarta, Hasilnya 'Miris' - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti persoalan penerimaan pajak di DKI Jakarta. Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan dari ratusan tiang reklame di Ibu Kota Negara, hanya lima di antaranya yang memiliki izin resmi dari pemerintah setempat.

"Berangkat dari isu kepatuhan pajak reklame dan keindahan tata ruang di wilayah DKI Jakarta, KPK menemukan dari 295 tiang tumbuh hanya 5 di antaranya yang memiliki izin," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Oleh karena itu, Agus menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Sebab pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Jakarta. Dimana menyumbang sekitar 3% dari total PAD Pemprov Jakarta.

"KPK juga mendorong Pemprov DKI untuk mengembangkan sistem monitoring reklame berbasis teknologi informasi dalam hal pendataan. Untuk memperkuat pengawasan oleh masyarakat, maka data tersebut dibuka ke publik," katanya.

Ia menambahkan, penerimaan pajak di DKI belum maksimal karena banyak permasalahan seperti ketidakpatuhan wajib pajak hingga ketiadaan sistem data dan informasi yang menjadi basis data monitoring potensi pajak. Maka, DKI harus melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh.

"Besarnya potensi penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah jika tidak dilakukan perbaikan sistem menyeluruh, maka potensi peningkatan penerimaan pajak DKI sebesar Rp4,9 triliun dari hasil pendampingan KPK di 2017 akan hilang," jelasnya.

"Karenanya, di tahun ini untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak DKI, KPK mendorong perbaikan sistem dengan penerapan tax clearance. Aturan yang mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah saat mengajukan permohonan perizinan atau PTSP tidak akan melayani permohonannya," lanjutnya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Reklame

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,824.23 3,785.66
British Pound GBP 1.00 18,022.16 17,842.30
China Yuan CNY 1.00 2,081.78 2,061.17
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,342.00 14,200.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,864.43 9,763.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,832.47 1,814.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,487.75 10,382.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,060.17 15,898.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.21 3,398.76
Yen Jepang JPY 100.00 13,219.65 13,085.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6339.262 81.932 636
2 Agriculture 1407.708 18.720 21
3 Mining 1616.036 27.374 46
4 Basic Industry and Chemicals 759.365 19.786 71
5 Miscellanous Industry 1319.906 24.495 47
6 Consumer Goods 2463.827 18.712 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.971 8.540 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.863 24.917 74
9 Finance 1292.680 13.837 90
10 Trade & Service 804.545 2.212 159
No Code Prev Close Change %
1 SFAN 188 318 130 69.15
2 APLN 187 234 47 25.13
3 DUTI 4,750 5,825 1,075 22.63
4 WICO 510 615 105 20.59
5 ABMM 1,870 2,180 310 16.58
6 BRAM 10,725 12,500 1,775 16.55
7 NICK 236 274 38 16.10
8 PNSE 520 600 80 15.38
9 BOLA 370 422 52 14.05
10 ARMY 220 250 30 13.64
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,750 3,700 -1,050 -22.11
2 GLOB 320 258 -62 -19.38
3 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
4 MFMI 605 525 -80 -13.22
5 LRNA 161 141 -20 -12.42
6 BMAS 348 310 -38 -10.92
7 OKAS 168 150 -18 -10.71
8 FORU 100 90 -10 -10.00
9 MINA 1,235 1,115 -120 -9.72
10 RICY 184 167 -17 -9.24
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,130 1,125 -5 -0.44
2 INKP 7,325 8,175 850 11.60
3 APLN 187 234 47 25.13
4 TLKM 3,980 4,100 120 3.02
5 BBRI 4,260 4,290 30 0.70
6 PGAS 1,950 2,060 110 5.64
7 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
8 CENT 95 93 -2 -2.11
9 CCSI 246 232 -14 -5.69
10 BOLA 370 422 52 14.05