Dituding Kriminalisasi Ulama, Jawaban Jokowi 'Kece'

Warta Ekonomi, Bangkalan -

Saat deklarasi ulama Madura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tuduhan kriminalisasi ulama yang ditujukan kepada dirinya. Bahkan mengambil contoh kasus seorang ulama yang tersangkut kasus dugaan kekerasan.

"Jangan sampai karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan kriminalisasi ulama. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli. Kalau sudah memukuli orang urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Iya nggak?," ujarnya di Bangkalan, Rabu (19/12/2018).

Namun, Jokowi tidak menyebutkan nama siapa ulama yang diduga melakukan kekerasan. Karena itu, ia meminta ulama yang tersangkut kasus hukum karena bersalah, ujug-ujug tidak menyebut kriminalisasi ulama.

"Masa mukuli sampai berdarah-darah? Ya saya sih nggak ngerti. Pasti polisi bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kalau tidak ada kasus, tahu-tahu kena masalah hukum, itu namanya kriminalisasi. Itu saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukumnya, ya kita sulit," jelasnya.

Jokowi menegaskan, dirinya tidak anti terhadap ulama. Sebagai bukti ialah meneken Keppres mengenai hari santri nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober.

"Saya itu masuk ke ponpes beberapa kali. Hari ini dengan ulama. Kemarin saya masuk ke Ponpes Tebuireng, Ponpes Tambakberas, Ponpes Darul Ulum, Ponpes Bahrum Ulum dan yang menerbitkan Keppres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Lho kalau kita anti ulama, nggak mungkin ada Hari Santri," tegasnya.