Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup hiaku 1,31% di akhir sesi II.
  • 14:47 WIB. Uber - Uber pertahankan aplikasi Careem di Timur Tengah.
  • 14:45 WIB. Ganja - Mike Tyson berencana membangun resort ganja di kompleks seluas 407 hektare.
  • 14:38 WIB. Tokopedia - Tokopedia resmi akuisisi startup Bridgestory.
  • 14:22 WIB. Facebook - DPR AS minta Facebook tunda pengembangan uang kriptonya yang bernama Libra.
  • 12:52 WIB. Nissan - Perancis desak Renault dukung reformasi Nissan.
  • 11:28 WIB. Gaming - Pasar electronic gaming global naik 9,6% menjadi US$152,1 miliar di tahun 2019.
  • 11:08 WIB. Berlin - Jerman akam membeli 3 jet bombardier senilai US$268,51 juta.
  • 09:00 WIB. Washington - DPR AS minta Facebook menunda uang kriptonya.

BPJS Kesehatan Cabang Medan Ikut Aturan Baru Perpres 82

BPJS Kesehatan Cabang Medan Ikut Aturan Baru Perpres 82 - Warta Ekonomi
WE Online, Medan -

Menuju akhir tahun 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Ari Dwi Aryani  menyatakan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti pendaftaran bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. 

"Selain itu untuk kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah,” katanya, Rabu (19/12/2018).

Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

"Kemudian jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta," ujarnya.

Dikatakannya, Perpres ini memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang akan dinonaktifkan. Kemudian peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

"Ada juga tentang denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran, dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta," ujarnya.

Aturan JKN-KIS Terkait PHK

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran. 

"Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” pungkasnya. 

Tag: BPJS Kesehatan, Medan

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Unsplash/Rawpixel

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,824.23 3,785.66
British Pound GBP 1.00 18,022.16 17,842.30
China Yuan CNY 1.00 2,081.78 2,061.17
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,342.00 14,200.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,864.43 9,763.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,832.47 1,814.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,487.75 10,382.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,060.17 15,898.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.21 3,398.76
Yen Jepang JPY 100.00 13,219.65 13,085.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6339.262 81.932 636
2 Agriculture 1407.708 18.720 21
3 Mining 1616.036 27.374 46
4 Basic Industry and Chemicals 759.365 19.786 71
5 Miscellanous Industry 1319.906 24.495 47
6 Consumer Goods 2463.827 18.712 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.971 8.540 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.863 24.917 74
9 Finance 1292.680 13.837 90
10 Trade & Service 804.545 2.212 159
No Code Prev Close Change %
1 SFAN 188 318 130 69.15
2 APLN 187 234 47 25.13
3 DUTI 4,750 5,825 1,075 22.63
4 WICO 510 615 105 20.59
5 ABMM 1,870 2,180 310 16.58
6 BRAM 10,725 12,500 1,775 16.55
7 NICK 236 274 38 16.10
8 PNSE 520 600 80 15.38
9 BOLA 370 422 52 14.05
10 ARMY 220 250 30 13.64
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,750 3,700 -1,050 -22.11
2 GLOB 320 258 -62 -19.38
3 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
4 MFMI 605 525 -80 -13.22
5 LRNA 161 141 -20 -12.42
6 BMAS 348 310 -38 -10.92
7 OKAS 168 150 -18 -10.71
8 FORU 100 90 -10 -10.00
9 MINA 1,235 1,115 -120 -9.72
10 RICY 184 167 -17 -9.24
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,130 1,125 -5 -0.44
2 INKP 7,325 8,175 850 11.60
3 APLN 187 234 47 25.13
4 TLKM 3,980 4,100 120 3.02
5 BBRI 4,260 4,290 30 0.70
6 PGAS 1,950 2,060 110 5.64
7 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
8 CENT 95 93 -2 -2.11
9 CCSI 246 232 -14 -5.69
10 BOLA 370 422 52 14.05