Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - Kami berjuang menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan target 70% di Cirebon.
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - SBY selalu mendidik kadernya berjiwa besar, menerima demokrasi.
  • 17:02 WIB. Walkot Cirebon - Saya dukung Jokowi-Ma'ruf sebagai pribadi bukan kepala daerah.
  • 17:00 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo sebut Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia, itu isi otak Prabowo?
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo klaim Gerindra banyak caleg perempuan DPR RI, padahal PSI paling banyak.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Kalau dibilang Jokowi pakai teks dan Prabowo pakai isi otak isinya hoax.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Isi otak Prabowo tak lebih dari hoax dan kebohongan.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Berdasarkan UU pemasyarakatan, Ba'asyir memenuhi syarat pembebasan bersayarat.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Sudah sewajarnya Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pembebasan.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Kami sudah berkirim surat ke Presiden untuk pembebasan Ba'asyir berdasarkan alasan yang bisa diterima hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Persoalan Abu Bakar Ba'asyir murni masalah hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bukan soal politik atau pemberian dari Jokowi.
  • 16:34 WIB. Polisi - Ijazah Jokowi adalah asli, sesuai penjelasan sekolah.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid menyebar ijazah palsu Jokowi lewat media sosial Facebook miliknya.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid Harahap diduga sebar hoax ijazah palsu Jokowi.

BPJS Kesehatan Cabang Medan Ikut Aturan Baru Perpres 82

Foto Berita BPJS Kesehatan Cabang Medan Ikut Aturan Baru Perpres 82
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Menuju akhir tahun 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Ari Dwi Aryani  menyatakan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti pendaftaran bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. 

"Selain itu untuk kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah,” katanya, Rabu (19/12/2018).

Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

"Kemudian jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta," ujarnya.

Dikatakannya, Perpres ini memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang akan dinonaktifkan. Kemudian peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

"Ada juga tentang denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran, dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta," ujarnya.

Aturan JKN-KIS Terkait PHK

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran. 

"Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” pungkasnya. 

Tag: BPJS Kesehatan, Medan

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Unsplash/Rawpixel

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56