Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:08 WIB. Instagram - Instagram kembali uji fitur Stop Motion di Stories.
  • 22:58 WIB. Xiaomi - Xiaomi luncurkan Mi CC, brand smartphone baru yang fokus di fotografi.
  • 22:46 WIB. Huawei - Bos Huawei janji Mate X meluncur September dan pakai Android.
  • 22:30 WIB. Facebook - Facebook kenalkan Laboratorium Inovatif atau LInov, tempat kopdar komunitas dan developer Indonesia.
  • 22:19 WIB. UrbanAce - UrbanAce buka pendanaan Seri A untuk ekspansi ke berbagai kota di Indonesia.
  • 22:11 WIB. Grab - Grab tegaskan denda pembatalan order diberikan kepada pengemudi.
  • 22:06 WIB. Xiaomi - Xiaomi siapkan ponsel kamera 64 megapixel.
  • 21:55 WIB. Microsoft - MIcrosoft akan luncurkan perangkat lipat dengan Android OS.
  • 21:06 WIB. AS - AS akan wajibkan peralatan 5G dibuat di luar China.
  • 20:19 WIB. Samsung - Samsung sedang siapkan Galaxy A10s.
  • 20:00 WIB. PayPal - PayPal kini bisa dipakai dengan Google Pay.
  • 19:17 WIB. FedEx - FedEx minta maaf tolak kirim paket Huawei.
  • 19:41 WIB. Kabul - AS dan Taliban membicarakan jadwal mundur pasukan AS dari Afganistan.
  • 19:01 WIB. Hong Kong - Lebih dari 100 orang menghalangi gedung pemerintah, tetap protes RUU ekstradisi.
  • 18:47 WIB. Cyber attack - Iran mengatakan bahwa serangan siber AS terhadap sistem militer Iran gagal.

Soal Perpres 82, BPJS Kesehatan Bandung: Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS 

Soal Perpres 82, BPJS Kesehatan Bandung: Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS  - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi Implementasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya. 

Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Sedy Fajar Muhamad menjelaskan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakal seperti

Pendaftaran Bayi Baru Lahir, dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru Iahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. 

Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari pesena Penerima Bantuan Iuran (PBl), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. 

Sedangkan bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS. maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

"Kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS. agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis.” kata Sedy kepada wartawan di kantor BPJS Kesehatan Bandung, Rabu (19/12/2018).

Status Kepesertaan bagi Perangkat Desa Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah. 

"Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dengan 3% dibayarkan oleh pemerintah." ujarnya.

Masih terkait kepesertaan, dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di Iuar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

“Jika sudah kembali ke Indonesia, peserla tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia." ungkap Sedy. 

Selain itu, aturan Suami lstri Sama-Sama Bekerja Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib  didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah atau swasta. Keduanya juga harus membayar iuraan sesuai dengan katentuan yang berlaku. 

"Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya. dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi," pungkasnya.

Tag: BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,796.17 3,758.20
British Pound GBP 1.00 18,146.63 17,964.21
China Yuan CNY 1.00 2,078.16 2,057.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,236.00 14,094.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,896.87 9,796.74
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.60 1,803.32
Dolar Singapura SGD 1.00 10,510.93 10,402.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,201.99 16,034.74
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,436.16 3,399.42
Yen Jepang JPY 100.00 13,261.29 13,125.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6288.465 -26.971 636
2 Agriculture 1450.595 31.302 21
3 Mining 1645.200 2.303 46
4 Basic Industry and Chemicals 764.357 -8.064 71
5 Miscellanous Industry 1275.075 -11.372 47
6 Consumer Goods 2401.342 -18.022 52
7 Cons., Property & Real Estate 488.300 -4.324 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1184.857 -9.303 74
9 Finance 1289.866 -1.565 90
10 Trade & Service 799.128 -0.102 159
No Code Prev Close Change %
1 POSA 288 360 72 25.00
2 SFAN 494 615 121 24.49
3 YPAS 382 468 86 22.51
4 ERAA 1,355 1,615 260 19.19
5 SMAR 4,600 5,450 850 18.48
6 WIIM 216 252 36 16.67
7 PTSN 1,235 1,425 190 15.38
8 KIOS 555 635 80 14.41
9 NICK 236 270 34 14.41
10 PGLI 430 476 46 10.70
No Code Prev Close Change %
1 YULE 204 181 -23 -11.27
2 TARA 825 740 -85 -10.30
3 TRIM 168 152 -16 -9.52
4 RDTX 8,800 8,000 -800 -9.09
5 BIKA 222 204 -18 -8.11
6 FIRE 4,940 4,590 -350 -7.09
7 BSSR 1,900 1,770 -130 -6.84
8 SKBM 466 436 -30 -6.44
9 AMIN 380 356 -24 -6.32
10 MMLP 400 376 -24 -6.00
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,355 1,615 260 19.19
2 MNCN 995 1,000 5 0.50
3 TLKM 4,040 3,980 -60 -1.49
4 INKP 9,975 9,450 -525 -5.26
5 APLN 246 260 14 5.69
6 BBRI 4,360 4,310 -50 -1.15
7 MAMI 101 100 -1 -0.99
8 HMSP 3,250 3,200 -50 -1.54
9 BTPS 3,020 3,140 120 3.97
10 SWAT 119 120 1 0.84