Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:41 WIB. Apple - Apple dikabarkan bakal beli bisnis modem Intel.
  • 16:28 WIB. Tekno - Rudiantara tegaskan Traveloka dan Tokopedia bukan penyelenggara umrah.
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,46% di akhir sesi II.
  • 15:24 WIB. INKA - INKA mengirim 26 gerbong kereta ke Chittagong Port, Bangladesh.
  • 15:17 WIB. KRAS - Roy Edison mengajukan pengunduran diri dari jajaran Dewan Komisaris Krakatau Steel.
  • 14:36 WIB. Spa - Industri Spa di Indonesia potensial menangkan persaingan pasar internasional.
  • 14:13 WIB. Ekspor - Ekspor buah Indonesia tembus Argentina.
  • 13:51 WIB. PLN - PLN menargetkan zero accident di 2023.

Dugaan Penghilangan Bukti Kasus "Buku Merah" Jadi Catatan Akhir Tahun KPK

Dugaan Penghilangan Bukti Kasus
WE Online, Jakarta -

KPK menerapkan prinsip "zero tollarance" kepada para pegawainya yang melakukan pelanggaran sehingga dalam tahun 2018 ada dua pelanggaran berat pegawai KPK yang ditindak.

"Kami memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan, ada yang dikeluarkan, ada yang dipulangkan tapi jangan didikotomikan orang ini dari instansi mana karena ketika masuk ke KPK tidak perlu didikotomikan berasal dari mana karena efeknya tidak baik tapi sepanjang 2018 ini ada pegawai yang diberikan sanksi ringan, sedang dan berat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Agus menyampaikan hal itu dalam konferensi pers akhir tahun Kinerja KPK 2018 yang dihadiri empat pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Laode M Syarif, Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) Hary Budiarto, Deputi Bidang Pengawasan Internal, Pengaduan Masyarakat (PIPM) Herry Muryanto dan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Menurut Herry Muryanto, sepanjang 2015-2018 ada 10 kasus yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berat.

"Hukuman itu beragam biasanya kalau pelanggaran ringan cukup atasan langsung, kemudian ada pelanggaran sedang dan berat. Sebagai bukti KPK sudah melakukan tindakan, hukuman berat itu dari 2015-2018 ada 10 kasus, tentu orang yang terlibat di dalamnya lebih dari 10. Pada 2015 ada 1 kasus, pada 2016 ada 3 kasus, pada 2017 ada 4 kasus dan pada 2018 ada 2 kasus," tutur Herry Muryanto.

Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK, nilai-nilai yang harus diterapkan pegawai di KPK adalah religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme, kepemimpinan.

Sedangkan saksi terhadap pegawai atau penasihat yang melakukan pelanggaran berat diberikan oleh pimpinan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) sementara sanksi terhadap pimpinan diberikan oleh Komite Etik berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Komite Etik.

Namun, Herry tidak menjelaskan 2 kasus yang dimaksud tersebut. Kasus yang pernah mengemuka ke publik adalah penghapusan barang bukti perkara tersebut yang diduga dilakukan penyidik KPK asal Polri Roland Ronaldy dan Harun.

Mereka diduga merobek buku bank warna merah dan menghapus catatan di buku merah tersebut dengan cara "di-tip-ex" pada bagian nama-nama penerima uang perkara suap impor daging sapi oleh Basuki Hariman pada 2017.

Hasil pemeriksaan internal KPK membuktikan laporan pelanggaran yang dilakukan Roland dan Harun. Pimpinan KPK hanya memberi sanksi kepada dua penyidik ini dengan mengembalikan keduanya ke mabes Polri sebagai instansi asal.

Saat ini Polda Metro Jaya sudah menyita sejumlah barang bukti, termasuk buku tabungan bersampul merah (buku merah) dalam kasus mencegah atau merintangi penyidikan yang terjadi di gedung KPK itu.

"Yang ditindak itu banyak, bahkan dikeluarkan dari KPK, ada teguran tapi diproses, misalnya, ada yang menghilangkan barang itu diperiksa, selalu ditindaklanjuti," ungkap Laode.

Total pegawai KPK pada tahun 2018 berjumlah 1.652 pegawai. Komposisi pegawai terbesar berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 509 pegawai atau 30,81 persen diikuti Kedeputian Penindakan total 440 pegawai atau 26,63 persen.

Di dalamnya termasuk 119 penyelidik, 106 penyidik terdiri atas 48 penyidik pegawai tetap KPK dan 56 penyidik berasal dari Polri dan 2 Penyidik PNS serta 78 penuntut umum. Berikutnya adalah pegawai di kedeputian pencegahan 310 pegawai atau 18,77 persen.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.00 3,706.58
British Pound GBP 1.00 17,507.41 17,325.92
China Yuan CNY 1.00 2,040.60 2,020.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,043.00 13,903.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,869.42 9,768.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.94 1,779.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.57 10,204.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,729.56 15,567.19
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.81 3,375.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,000.37 12,867.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67