Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:48 WIB. Valas - Yuan ditutup positif 0,31% terhadap Dollar AS pada level 7,0066 CNY/USD.
  • 16:46 WIB. Valas - Rupiah ditutup positif 0,14% terhadap Dollar AS pada level Rp.14.010/USD.
  • 16:45 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,07% terhadap Yen pada level 109,46 JPY/USD.
  • 16:44 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Poundsterling pada level 1,3339 USD/GBP.
  • 16:41 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,09% terhadap Euro pada level 1,1131 USD/EUR.
  • 16:40 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 0,65% pada level 27.508.
  • 16:39 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,56% pada level 2.984.
  • 16:38 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,25% pada level 3.206.
  • 16:37 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 1,73% pada level 7.480.
  • 16:03 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,23% di awal sesi II.
  • 14:01 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,29% pada level 23.952.
  • 13:59 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,10% pada level 2.168.
  • 13:07 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.476 USD/troy ounce.
  • 13:05 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 65,01 USD/barel.
  • 13:04 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 59,85 USD/barel.

Industri Sawit Butuh Kepastian Regulasi

Industri Sawit Butuh Kepastian Regulasi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah diminta membenahi tata kelola sawit terutama dari aspek perizinan dan regulasi yang merugikan  pelaku usaha perkebunan. Ketidakberesan tata kelola dalam hal perizinan menyebabkan banyak terjadi persoalan tumpang tindih penggunaan lahan di daerah.

Hal ini terungkap dalam Dialog Akhir Tahun Majalah Sawit Indonesia  yang bertemakan Membenahi Tata  Kelola Sawit Nasional, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Hadir dalam diskusi antara lain Bambang (Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Yon Arsal (Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan RI), Sulistyanto (Ketua Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit), Sigit Nugroho (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Enny Sri  Hartati (Direktur INDEF).

“Ada sejumlah regulasi di daerah seperti retribusi dan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Sebaiknya perlu sinkronisasi dan pengawasan di daerah baik oleh pemerintah dan KPK,” kata Kacuk Sumarto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit  Indonesia (GAPKI) Bidang Urusan Organisasi.

Kacuk meminta pemerintah pusat supaya dapat mengharmoniskan antara aturan di daerah supaya ada kepastian dan kejelasan bagi dunia usaha. Untuk dirinya mengusulkan semua pihak dapat duduk bersama sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut dan memajukan Indonesia.

Berdasarkan data yang diolah KPK, terjadi tumpang tindih HGU dengan izin pertambangan sebanyak 3,01 juta hektare. Tumpang tindih HGU dengan IUPHHK-HTI seluas 534 ribu hektare, dan tumpang tindih HGU dengan IUPHHK-HA seluas 349 ribu hektare.

Menanggapi keluhan dunia usaha, Sulistyanto Ketua Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit menyatakan persoalan ketidakjelasan regulasi di daerah maupun pungutan yang memberatkan dunia usaha akan menjadi perhatian lembaganya. Dalam temuan KPK, terjadi pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan)dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejauh ini tidak ada koordinasi antar pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga dalam proses penerbitan dan perizinan.

Untuk itu, KPK membentuk 9 Koordinator Wilayah (Korwil) di 34 Provinsi. Pembentukan korwil ini erat kaitannya untuk menjerat kepala daerah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Salah satu tugas Korwil, kata Sulistiyanto, mengawasi berbagai aturan di daerah termasuk ketidakjelasan penerapan di satu daerah. Sebagai contoh, ada peraturan gubernur di Kalimantan  Tengah yang direkomendaikan supaya direvisi. “Yang saya tahu Kalimantan Tengah menerbitkan Pergun dengan tujuan pembangunan daerah. Tetapi kami belum tahu, apakah (retribusi) dikembalikan kepada pembangunan daerah atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku usaha dapat juga memberikan laporan terkait ketidakpastian dalam sebuah regulasi daerah. “Silakan laporkan kepada kami kalau ada ketidakjelasan (aturan) di daerah,” paparnya.

Salah satu rekomendasi KPK adalah meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan. Tujuannya demi meningkatkan akuntabilitas izin usaha perkebunan sehingga tingkat kepatuhan kewajiban keuangan, administrasi, dan lingkungan hidup usaha perkebunan mencapai 100%.

“KPK juga mempunyai tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan. Kalau indikasi korupsi (di daerah) maka bisa melaporkan ke bagian pengaduan masyarakat,” kata Sulistiyanto.

Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, mengatakan pihaknya sedang  mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perijinan Perkebunan (Siperibun) untuk memperbaiki tata kelola sawit. Sejauh ini, jumlah perizinan yang dihimpun Ditjenbun mencapai 1.380 perizinan dengan jumlah pelaku usaha 2.121 perusahaan di 13 provinsi dan 97 kabupaten.

Ada tiga fungsi Siperibun yaitu integrasi data dan informasi perizinan usaha perkebunan di skala nasional, membuat instrumen pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan, ditambah  lagi koordinasi dan informasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat.

Ditambahkan Bambang, pihak juga mengembangkan e-STDB melalui SK Dirjenbun Nomor 105/2018 mengenai Pedoman Penerbitan STDB. Selain itu, dibuat pula konsolidasi data-data perkebunan supaya dapat lebih bersinergi untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian membentuk Taskforce Database Pekebun.

Sementara itu, kalangan petani yang diwakili Rino Afrino, Sekjen APKASINDO meminta pemerintah memperbaiki regulasi berkaitan tata kelola niaga TBS sawit. Jika tata kelola niaga diperbaikin, maka anjloknya harga sawit di tingkat petani dapat diatasi. Sejauh ini, belum ada peraturan gubernur untuk mengakomodir Permentan Nomor1/2018 mengenai penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit.

Baca Juga

Tag: Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Penulis/Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Raisan Al Farisi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,753.17 3,715.63
British Pound GBP 1.00 18,833.85 18,645.06
China Yuan CNY 1.00 2,012.73 1,991.85
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,074.02 13,933.98
Dolar Australia AUD 1.00 9,684.33 9,586.58
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.56 1,788.52
Dolar Singapura SGD 1.00 10,390.56 10,285.66
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,667.20 15,509.91
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,401.16 3,364.07
Yen Jepang JPY 100.00 12,867.09 12,735.56

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6211.592 14.274 668
2 Agriculture 1414.577 -10.283 20
3 Mining 1525.926 -2.883 50
4 Basic Industry and Chemicals 968.496 -7.882 77
5 Miscellanous Industry 1233.484 18.459 50
6 Consumer Goods 2025.791 2.118 56
7 Cons., Property & Real Estate 507.163 0.840 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1123.298 0.856 76
9 Finance 1318.530 4.781 90
10 Trade & Service 775.884 7.771 166
No Code Prev Close Change %
1 AMAG 234 292 58 24.79
2 PTSN 222 276 54 24.32
3 DWGL 218 268 50 22.94
4 JSPT 895 1,095 200 22.35
5 BIKA 160 194 34 21.25
6 ASBI 250 300 50 20.00
7 LMSH 310 370 60 19.35
8 PSDN 137 163 26 18.98
9 ERTX 121 143 22 18.18
10 PRIM 270 316 46 17.04
No Code Prev Close Change %
1 APLI 128 100 -28 -21.88
2 BVIC 98 79 -19 -19.39
3 IFII 374 304 -70 -18.72
4 BYAN 14,500 12,125 -2,375 -16.38
5 ALKA 500 420 -80 -16.00
6 PDES 660 555 -105 -15.91
7 KBLV 330 280 -50 -15.15
8 KONI 740 630 -110 -14.86
9 ICON 72 62 -10 -13.89
10 OCAP 268 236 -32 -11.94
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,590 1,600 10 0.63
2 IPTV 510 530 20 3.92
3 IFII 374 304 -70 -18.72
4 PTBA 2,580 2,690 110 4.26
5 MEDC 870 950 80 9.20
6 ADRO 1,590 1,640 50 3.14
7 BBRI 4,280 4,330 50 1.17
8 TLKM 3,990 3,970 -20 -0.50
9 ERAA 1,625 1,710 85 5.23
10 ASII 6,850 6,975 125 1.82