Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:31 WIB. BNI - Penjualan SR-011 di BNI mencapai Rp1,87 triliun.
  • 22:30 WIB. Mandiri - Penjualan SR-011 di Bank Mandiri tembus Rp1,87 triliun.
  • 22:30 WIB. BTN - BTN catat penjualan SR-011 mencapai Rp600 miliar.
  • 22:29 WIB. WEGE - Kuartal I-2019, WIKA Gedung raih kontrak baru sebesar Rp1,5 triliun.
  • 22:28 WIB. WEGE - WIKA Gedung menargetkan pertumbuhan pendapatan 24,6% di tahun ini.
  • 22:28 WIB. WEGE - WIKA Gedung hanya serap 23% anggaran capex tahun lalu.
  • 20:49 WIB. Telkom - Telkom dan Bakamla kerja sama awasi sistem komunikasi kabel laut.
  • 20:49 WIB. Minyak Goreng - Industri Nabati Lestari akan mengekspor 10.500 ton minyak goreng ke Pakistan.
  • 20:49 WIB. Pertamina - Pertamina mulai proses pembangunan proyek pipa gas di Blok Rokan.
  • 20:48 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah mengincar potensi bisnis halal healthcare.
  • 20:48 WIB. PTPN - PTPN optimistis dapat memasok kebutuhan CPO dalam negeri.
  • 20:47 WIB. Trans Sumatera - Tol Trans Sumatra masih terhambat penolakan pemilik lahan.
  • 20:47 WIB. WSKT - Waskita menganggarkan capex sebesar Rp26 triliun pada 2019.
  • 20:46 WIB. WSKT - Waskita menyiapkan dana hingga Rp2 triliun untuk melunasi obligasi.

Industri Sawit Butuh Kepastian Regulasi

Industri Sawit Butuh Kepastian Regulasi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah diminta membenahi tata kelola sawit terutama dari aspek perizinan dan regulasi yang merugikan  pelaku usaha perkebunan. Ketidakberesan tata kelola dalam hal perizinan menyebabkan banyak terjadi persoalan tumpang tindih penggunaan lahan di daerah.

Hal ini terungkap dalam Dialog Akhir Tahun Majalah Sawit Indonesia  yang bertemakan Membenahi Tata  Kelola Sawit Nasional, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Hadir dalam diskusi antara lain Bambang (Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Yon Arsal (Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan RI), Sulistyanto (Ketua Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit), Sigit Nugroho (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Enny Sri  Hartati (Direktur INDEF).

“Ada sejumlah regulasi di daerah seperti retribusi dan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Sebaiknya perlu sinkronisasi dan pengawasan di daerah baik oleh pemerintah dan KPK,” kata Kacuk Sumarto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit  Indonesia (GAPKI) Bidang Urusan Organisasi.

Kacuk meminta pemerintah pusat supaya dapat mengharmoniskan antara aturan di daerah supaya ada kepastian dan kejelasan bagi dunia usaha. Untuk dirinya mengusulkan semua pihak dapat duduk bersama sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut dan memajukan Indonesia.

Berdasarkan data yang diolah KPK, terjadi tumpang tindih HGU dengan izin pertambangan sebanyak 3,01 juta hektare. Tumpang tindih HGU dengan IUPHHK-HTI seluas 534 ribu hektare, dan tumpang tindih HGU dengan IUPHHK-HA seluas 349 ribu hektare.

Menanggapi keluhan dunia usaha, Sulistyanto Ketua Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit menyatakan persoalan ketidakjelasan regulasi di daerah maupun pungutan yang memberatkan dunia usaha akan menjadi perhatian lembaganya. Dalam temuan KPK, terjadi pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan)dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejauh ini tidak ada koordinasi antar pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga dalam proses penerbitan dan perizinan.

Untuk itu, KPK membentuk 9 Koordinator Wilayah (Korwil) di 34 Provinsi. Pembentukan korwil ini erat kaitannya untuk menjerat kepala daerah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Salah satu tugas Korwil, kata Sulistiyanto, mengawasi berbagai aturan di daerah termasuk ketidakjelasan penerapan di satu daerah. Sebagai contoh, ada peraturan gubernur di Kalimantan  Tengah yang direkomendaikan supaya direvisi. “Yang saya tahu Kalimantan Tengah menerbitkan Pergun dengan tujuan pembangunan daerah. Tetapi kami belum tahu, apakah (retribusi) dikembalikan kepada pembangunan daerah atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku usaha dapat juga memberikan laporan terkait ketidakpastian dalam sebuah regulasi daerah. “Silakan laporkan kepada kami kalau ada ketidakjelasan (aturan) di daerah,” paparnya.

Salah satu rekomendasi KPK adalah meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan. Tujuannya demi meningkatkan akuntabilitas izin usaha perkebunan sehingga tingkat kepatuhan kewajiban keuangan, administrasi, dan lingkungan hidup usaha perkebunan mencapai 100%.

“KPK juga mempunyai tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan. Kalau indikasi korupsi (di daerah) maka bisa melaporkan ke bagian pengaduan masyarakat,” kata Sulistiyanto.

Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, mengatakan pihaknya sedang  mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perijinan Perkebunan (Siperibun) untuk memperbaiki tata kelola sawit. Sejauh ini, jumlah perizinan yang dihimpun Ditjenbun mencapai 1.380 perizinan dengan jumlah pelaku usaha 2.121 perusahaan di 13 provinsi dan 97 kabupaten.

Ada tiga fungsi Siperibun yaitu integrasi data dan informasi perizinan usaha perkebunan di skala nasional, membuat instrumen pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan, ditambah  lagi koordinasi dan informasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat.

Ditambahkan Bambang, pihak juga mengembangkan e-STDB melalui SK Dirjenbun Nomor 105/2018 mengenai Pedoman Penerbitan STDB. Selain itu, dibuat pula konsolidasi data-data perkebunan supaya dapat lebih bersinergi untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian membentuk Taskforce Database Pekebun.

Sementara itu, kalangan petani yang diwakili Rino Afrino, Sekjen APKASINDO meminta pemerintah memperbaiki regulasi berkaitan tata kelola niaga TBS sawit. Jika tata kelola niaga diperbaikin, maka anjloknya harga sawit di tingkat petani dapat diatasi. Sejauh ini, belum ada peraturan gubernur untuk mengakomodir Permentan Nomor1/2018 mengenai penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit.

Tag: Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Penulis/Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Raisan Al Farisi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,779.27 3,741.20
British Pound GBP 1.00 18,745.21 18,551.79
China Yuan CNY 1.00 2,120.12 2,098.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,173.00 14,031.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,153.54 10,049.00
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.03 1,787.91
Dolar Singapura SGD 1.00 10,529.72 10,420.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,206.83 16,037.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,493.47 3,455.06
Yen Jepang JPY 100.00 12,815.81 12,683.96

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.776 19.066 629
2 Agriculture 1481.617 -16.726 21
3 Mining 1884.733 2.495 47
4 Basic Industry and Chemicals 915.611 21.878 71
5 Miscellanous Industry 1284.362 -1.211 46
6 Consumer Goods 2659.055 -8.500 52
7 Cons., Property & Real Estate 466.708 6.035 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.975 0.327 72
9 Finance 1250.875 2.809 91
10 Trade & Service 827.602 -0.578 155
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 216 270 54 25.00
2 COCO 336 420 84 25.00
3 STAR 88 106 18 20.45
4 GAMA 52 62 10 19.23
5 BACA 266 304 38 14.29
6 INPP 735 840 105 14.29
7 DART 300 336 36 12.00
8 SKBM 412 460 48 11.65
9 VRNA 125 137 12 9.60
10 YULE 183 200 17 9.29
No Code Prev Close Change %
1 ECII 1,100 825 -275 -25.00
2 SIMA 298 224 -74 -24.83
3 PNSE 760 575 -185 -24.34
4 TGKA 3,660 3,010 -650 -17.76
5 GLOB 416 352 -64 -15.38
6 PUDP 424 370 -54 -12.74
7 ITMA 765 700 -65 -8.50
8 MINA 870 800 -70 -8.05
9 BBLD 496 458 -38 -7.66
10 TFCO 680 630 -50 -7.35
No Code Prev Close Change %
1 HOME 100 102 2 2.00
2 NUSA 101 101 0 0.00
3 MNCN 825 795 -30 -3.64
4 PWON 685 705 20 2.92
5 FREN 324 308 -16 -4.94
6 STAR 88 106 18 20.45
7 CTRA 930 975 45 4.84
8 BBTN 2,390 2,520 130 5.44
9 BMRI 7,450 7,500 50 0.67
10 UNTR 27,825 27,800 -25 -0.09