Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,83% di akhir sesi II.
  • 15:01 WIB. BUMN - Ekonom menilai perombakan direksi BUMN tidak lazim.
  • 13:44 WIB. Impor - Jepang minta penghapusan pembatasan impor saat pertemuan WTO 
  • 13:48 WIB. Jepang - Unicorn Mercari rugi sebesar US$110 juta
  • 14:01 WIB. Iran - Iran menyita kapal tanker asing yang diduga selundupkan bahan bakar 
  • 14:03 WIB. Perancis - Pajak perusahaan digital jadi fokus bahasan Menteri Keuangan Negara G7
  • 14:03 WIB. Jepang - 33 orang tewas terbakar di Studi Anime Kyoto
  • 13:43 WIB. Ebola - WHO umumkan darurat ebola di Republik Demokratik Kongo
  • 13:27 WIB. Drone - Pemerintah Iran membantah drone-nya ditembak AL AS.
  • 12:51 WIB. Tembakau - PBNU mendukung produk tembakau alternatif.
  • 11:53 WIB. Anambas - Menteri Susi ingin Anambas jadi pioneer industri perikanan dan pariwisata.

Wapres JK Serahkan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 ke Gubernur Sulsel

Wapres JK Serahkan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 ke Gubernur Sulsel - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 pada hari Rabu, (19/12). Penghargaan diterima oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonasia HM Jusuf Kalla alias JK di lstana Wakil Presiden RI. 

Penghargaan yang diterima yakni APE kategori mentor yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan gender. 

Keberhasilan yang diperoleh Pemprov Sulsel berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian oleh tim independen yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Beberapa kriteria kunci terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran data dan analisis gender serta partisipasi masyarakat.

Penghargaan untuk kategori mentor hanya diberikan kepada empat provinsi yang dinilai terbaik dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain Sulawesi Selatan, tiga provinsi lainnya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta.

"Yang dapat penghargaan saya ucapkan selamat atas upaya tersebut. Dan hadirin-hadirat yang saya hormati. Dalam perkembangan dunia, ada yang menjadi isu yang perlu ditingkatkan, selain demokrasi, perubahan iklim, dan juga yang selalu menjadi perhatian dunia adalah kesetaraan gender. Itulah makanya Indonesia mengarusutamakan kepetingan ini juga," kata Jusuf Kalla, dalam keterangan persnya. 

Indonesia memberikan perhatian khusus untuk hal ini sebutnya, bahkan Indonesia memiliki menteri khusus agar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih baik dari sebelumnya," sebutnya.

JK menyampaikan kesetaraan juga ada hubungannya dengan demokrasi. Dia mencontohkan di Amerika Serikat, selama 250 tahun lebih telah hadirnya sistem demokrasi di sana. Namun, belum ada presiden perempuan. Sedangkan Indonesia yang umur demokrasinya lebih muda telah memiliki presiden wanita, yakni Megawati.

"Kita sudah ada. Di kabinet ini rekor, sebelumnya hanya dua, tiga dan empat. Pada awal kabinet itu sembilan, sekarang delapan karena Ibu Khofifah (Indar Parawansa) jadi gubernur, sebelumnya sembilan. Berarti 25 persen kabinet sekarang perempuan," ujar JK.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Askari, yang turut hadir mendampingi Gubernur Nurdin menyebutkan, penghargaan tertinggi di bidang pemberdayaan perempuan terutama pengarusutamaan gender ini, Sulsel satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang meraihnya. 

"Jadi penghargaan mentor ini adalah penghargaan tertinggi, yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil melakukan pemberdayaan, pembangunan perempuan dan pemberdayaan anak, terkhusus terutama pangarusutamaan gender," ucapnya.

Askari menyebut kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dianggap termasuk responsif gender sehingga ganjar penghargaan. Dimana OPD di tingkat provinsi khususnya, sudah melakukan penganggaran yang responsif gender.

Terkait persoalan anak, sambung dia, sudah dilakukan kegiatan termasuk kabupaten/kota layak anak, ruang bermain hijau seperti di Jalan AP Pettarani, ruang lakstasi dan seterusnya.

Askari berharap dengan adanya penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah tingkat kabupaten/kota hadir dan melahirkan kebijakan yang responsif gender.

Lanjutnya, apalagi Sulsel yang menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Tentu sangat rentan kekerasan anak, yang masih terjadi dimana-mana, termasuk tindak perdagangan orang alias human trafficking

"Kebijakan yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Dan kita berharap tidak ada lagi tindakan kekerasan perempuan dan anak serta perdagangan orang," pungkasnya.

Tag: Nurdin Abdullah, Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6403.294 8.685 652
2 Agriculture 1359.779 -0.916 21
3 Mining 1655.430 15.724 49
4 Basic Industry and Chemicals 816.021 16.130 72
5 Miscellanous Industry 1264.885 5.069 49
6 Consumer Goods 2385.818 14.333 53
7 Cons., Property & Real Estate 495.521 0.306 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1233.628 3.292 74
9 Finance 1316.824 -9.517 91
10 Trade & Service 816.856 -0.632 163
No Code Prev Close Change %
1 HRME 545 680 135 24.77
2 POLU 1,010 1,260 250 24.75
3 ARKA 830 1,035 205 24.70
4 PICO 390 486 96 24.62
5 GLOB 406 505 99 24.38
6 PAMG 362 416 54 14.92
7 SAPX 655 745 90 13.74
8 MINA 1,250 1,400 150 12.00
9 INPP 720 800 80 11.11
10 SOTS 270 300 30 11.11
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 480 372 -108 -22.50
2 BRAM 14,000 11,200 -2,800 -20.00
3 PCAR 2,430 2,010 -420 -17.28
4 TMAS 210 174 -36 -17.14
5 AKSI 338 284 -54 -15.98
6 ARTA 400 342 -58 -14.50
7 POSA 242 214 -28 -11.57
8 BTEK 83 74 -9 -10.84
9 SKBM 440 400 -40 -9.09
10 OASA 290 264 -26 -8.97
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 350 6 1.74
2 IPTV 244 242 -2 -0.82
3 MNCN 1,420 1,365 -55 -3.87
4 POSA 242 214 -28 -11.57
5 ANTM 900 950 50 5.56
6 BBRI 4,520 4,450 -70 -1.55
7 INKP 7,900 8,475 575 7.28
8 INCO 3,130 3,180 50 1.60
9 BKSL 134 142 8 5.97
10 INOV 422 442 20 4.74