Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:08 WIB. JD.com - Bulan ini, JD.com sukses uji coba kirim barang via drone di Indonesia.
  • 07:51 WIB. Zimbabwe - Zimbabwe blokir WhatsApp, Facebook, hingga Twitter. 
  • 07:45 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji kirim draf UU data pribadi ke DPR bulan depan.
  • 06:34 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo sebut negara tak rugi jika data center di luar negeri.
  • 06:33 WIB. Spotify - Spotify bakal rilis fitur blok artis.
  • 06:32 WIB. WhatsApp - WhatsApp belum penuhi janji batasi penerusan pesan.
  • 06:23 WIB. Google - Jam tangan pintar Google dapat izin rekam detak jantung.
  • 06:15 WIB. Wuling - Diler Wuling mulai buka pesanan Almaz.
  • 06:13 WIB. Ovo - Ovo sebut uang tunai jadi saingan terbesar bisnis fintech.
  • 06:30 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 dikabarkan beri fitur baru dalam notch.

Perpres No. 28/2018 Pertegas Denda Iuran BPJS Kesehatan

Foto Berita Perpres No. 28/2018 Pertegas Denda Iuran BPJS Kesehatan
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 memberi kategasan mangenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan. Apalagi bila peserta menunggak lebih dari 1 bulan. 

Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Sedy Fajar Muhamad mengatakan status kapesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. 

"Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya meniadi 24 bulan. llustrasinya peserta yang pada saat Perpres Ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan. maka pada bulan Januari 2019 secara gradual menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan," jelas Sedy kepada wartawan di kantor BPJS Kesehatan Bandung, Rabu (19/12/2018).

Sedangkan untuk denda layanan diberikan jika pesertaa telambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjaIani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesenaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2. 5% dari biaya diagnose awal INA-CBG's dengan denda pelayanan paling tinggi mencapai Rp30 juta.

Ketentuan denda layanan terkecuali untuk peserta PBI. Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan unluk memberatkan peserta tapi lebih untuk mengedukasi merka agar Iebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. 

"Jangan lupa, dibalik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan. Ada kewajiban yang juga harus dipenuhi," tegasnya.

Berkenaan dengan aturan JKN-KIS terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Peserta JKN-KlS dari segmen PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehalan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran. Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. 

Sedy menjelaskan. PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria yaitu: PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dIbuktikan dengan putusan akta pengadilan hubungan industrial; PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akla notaris; PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter. 

Selain itu jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaanya dengan membayar iuran. Jika tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka ia akan didaftarkan menjadi PBI.

"Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekeria harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap," pungkasnya.

Tag: BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20