Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,83% di akhir sesi II.
  • 15:01 WIB. BUMN - Ekonom menilai perombakan direksi BUMN tidak lazim.
  • 13:44 WIB. Impor - Jepang minta penghapusan pembatasan impor saat pertemuan WTO 
  • 13:48 WIB. Jepang - Unicorn Mercari rugi sebesar US$110 juta
  • 14:01 WIB. Iran - Iran menyita kapal tanker asing yang diduga selundupkan bahan bakar 
  • 14:03 WIB. Perancis - Pajak perusahaan digital jadi fokus bahasan Menteri Keuangan Negara G7
  • 14:03 WIB. Jepang - 33 orang tewas terbakar di Studi Anime Kyoto
  • 13:43 WIB. Ebola - WHO umumkan darurat ebola di Republik Demokratik Kongo
  • 13:27 WIB. Drone - Pemerintah Iran membantah drone-nya ditembak AL AS.

Perpres No. 28/2018 Pertegas Denda Iuran BPJS Kesehatan

Perpres No. 28/2018 Pertegas Denda Iuran BPJS Kesehatan - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 memberi kategasan mangenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan. Apalagi bila peserta menunggak lebih dari 1 bulan. 

Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Sedy Fajar Muhamad mengatakan status kapesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. 

"Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya meniadi 24 bulan. llustrasinya peserta yang pada saat Perpres Ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan. maka pada bulan Januari 2019 secara gradual menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan," jelas Sedy kepada wartawan di kantor BPJS Kesehatan Bandung, Rabu (19/12/2018).

Sedangkan untuk denda layanan diberikan jika pesertaa telambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjaIani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesenaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2. 5% dari biaya diagnose awal INA-CBG's dengan denda pelayanan paling tinggi mencapai Rp30 juta.

Ketentuan denda layanan terkecuali untuk peserta PBI. Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan unluk memberatkan peserta tapi lebih untuk mengedukasi merka agar Iebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. 

"Jangan lupa, dibalik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan. Ada kewajiban yang juga harus dipenuhi," tegasnya.

Berkenaan dengan aturan JKN-KIS terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Peserta JKN-KlS dari segmen PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehalan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran. Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. 

Sedy menjelaskan. PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria yaitu: PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dIbuktikan dengan putusan akta pengadilan hubungan industrial; PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akla notaris; PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter. 

Selain itu jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaanya dengan membayar iuran. Jika tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka ia akan didaftarkan menjadi PBI.

"Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekeria harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap," pungkasnya.

Tag: BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67