Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:41 WIB. Apple - Apple dikabarkan bakal beli bisnis modem Intel.
  • 16:28 WIB. Tekno - Rudiantara tegaskan Traveloka dan Tokopedia bukan penyelenggara umrah.
  • 14:36 WIB. Spa - Industri Spa di Indonesia potensial menangkan persaingan pasar internasional.

YLKI Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Transaksi Online

YLKI Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Transaksi Online - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, regulasi yang ada, terutama UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tak mampu meng-cover dan perlindungan dan permasalahan transaksi belanja elektronik.

"Keberadaan RUU Perlindungan Data Pribadi dan atau RPP dimaksud sangat mendesak untuk segera disahkan menjadi UU dan PP. Pemerintah hendaknya tidak membiarkan pelanggaran hak-hak konsumen saat melakukan transaksi, baik saat belanja elektronik, transportasi online, dan jasa-jasa lainnya," ungkap Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Pada 2019, ia menerangkan, fenomena ekonomi digital makin terasa. Hampir semua sisi ekonomi mikro tersentuh ekonomi digital ini.

"Konsumen pun sebagai pengguna akhir ekonomi digital, dengan berbagai turunannya, makin gandrung dibuatnya," ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, ekonomi digital telah memberikan kontribusi ekonomi makro secara signifikan. Diprediksi pada 2025 nanti, ekonomi digital akan berkontribusi pada PDB mencapai Rp730 triliun.

"Menurut Google Temasek Economy SEA, Indonesia menjadi negara tercepat dan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara," tegas Tulus.

Tulus melanjutkan, fenomena ekonomi digital yang pada titik tertentu merupakan wujud disruptif ekonomi; adalah sebuah fenomena yang tak bisa dihindari.

"(Fenomena ekonomi digital) mempunyai lompatan positif untuk peradaban manusia secara keseluruhan, dan pada sisi mikro membuat aktivitas kehidupan manusia semakin mudah, murah, dan cepat," tambah Tulus.

Namun ironisnya, lanjutnya, pada konteks perlindungan konsumen, negara belum terlalu hadir. Negara tampak terbius dengan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi terlena dengan aspek perlindungan konsumen, yang jelas-jelas merupakan entitas utama dalam ekonomi digital ini.

"Dalam aktivitas keseharian ekonomi digital berupa transaksi belanja online/e-commerse, transportasi online, dan finansial teknologi, berupa pinjaman online" lanjut Tulus.

Tulus menjelaskan, pada tataran ini masih terjadi berbagai paradoks, yakni:

1. Rendahnya literasi digital konsumen

Rendahnya literasi digital ini, akan berdampak terhadap berbagai persoalan yang ending-nya merugikan konsumen. Dan hal ini terbukti, data Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, pengaduan yang terkait ekonomi digital menduduki rangking pertama, selama 3 (tiga) tahun terakhir, berkisar 16-20% dari total komoditas pengaduan yang diterima YLKI. Pengaduan itu berupa transaksi produk e-commerse, dan atau pinjaman online.

2. Lemahnya pengawasan pemerintah.

Untuk pinjaman online, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) nampak masih gagap, baik dalam membuat regulasi, pengawasan dan atau sanksinya. Pelaku pinjaman online yang terdaftar di OJK hanya 72 saja, tetapi di lapangan yang beroperasi mencapai lebih dari 350-an,

3. Lemahnya regulasi.

Mulai belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi, sampai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sampai sekarang masih tersimpan di laci Sekretariat Negara.

Pelanggaran hak konsumen yang tak kalah sadisnya adalah sektor finansial teknologi, dengan Peer to Peer Lending (pinjaman online). Level keluhan pinjaman online bukan sekadar gangguan kenyaman saja, tapi sudah menembus ancaman keamanan dan keselamatan konsumen, dan berpotensi melanggar HAM konsumen.

Dengan beberapa konfigurasi persoalan tersebut, maka seharusnya ada upaya sistematis dan komprehensif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat konsumen sebagai pengguna produk digital ekonomi.

"Pemerintah dan pelaku usaha punya tanggungjawab untuk meningkatkan literasi digital masyarakat konsumen, melalui edukasi masif. Tanpa ada peningkatan literasi digital masyarakat maka potensi masyarakat menjadi korban semakin besar. Baik karena ada penyalahgunaan data pribadi dan atau korban material lain yang dialami konsumen, seperti penipuan dan atau korban dari sisi pelayanan," pungkas Tulus.

Tag: E-commerce, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Lazada

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.00 3,706.58
British Pound GBP 1.00 17,507.41 17,325.92
China Yuan CNY 1.00 2,040.60 2,020.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,043.00 13,903.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,869.42 9,768.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.94 1,779.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.57 10,204.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,729.56 15,567.19
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.81 3,375.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,000.37 12,867.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67