Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:45 WIB. San Francisco¬†- Microsoft Corp akan investasi US$1 miliar di OpenAI yang berpusat di San Francisco.
  • 05:27 WIB. Korea Utara¬†- Huawei diam-diam membantu Korea Utara membangun jaringan nirkable (Washington Post).
  • 01:32 WIB. RIP - Dirjen International Atomic Energy Agency (IAEA) Yukiyo Amano meninggal dunia
  • 01:17 WIB. Narkoba¬†- Presiden Filipina desakkan ke parlemen untuk sahkan UU hukuman mati untuk narkoba ilegal dan koruptor
  • 22:52 WIB. Samsung - Samsung siap rilis kembali Galaxy Fold.
  • 22:33 WIB. Huawei - Fokus utama Huawei masih Android, belum pikirkan rencana B.
  • 22:21 WIB. Asus - Asus rilis ROG Phone II, pakai layar 120Hz dan Snapdragon 855 Plus.
  • 21:30 WIB. Hong Kong - Beijing mengatakan bahwa para demonstran sedang menguji kesabarannya.
  • 20:21 WIB. Go-Jek - Go-jek resmi ganti logo perusahaan.
  • 19:01 WIB. Milenial - Menperin: Skill yang harus dikuasai milenial adalah penguasaan data, artificial intelligence, IoT (device, network, aplikasi)
  • 18:53 WIB. Stimulus - Menteri Perindustrian: Segera diterbitkan regulasi PPnBM untuk otomotif berbasis emisi dan tax holiday untuk electric battery

Soal Ekonomi 2019, CORE: Kita Perlu Lompatan

Soal Ekonomi 2019, CORE: Kita Perlu Lompatan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Center Of Reform on Economic (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 hanya akan mencapai 5,1-5,2%. Sektor manufaktur akan tumbuh lebih rendah, 4,3%. Dari segi angka, prediksi ini hanya sedikit berbeda dari patokan Bank Indonesia yang mematok pertumbuhan 5,3% pada 2019.

Namun, menurut Ekonom Senior CORE Hendri Saparini, angka itu masih jauh dari harapan ideal. Pertumbuhan seperti itu adalah kenyataan pahit saat Indonesia membutuhkan lompatan ekonomi.

"Pertumbuhan yang landai ini menandakan kebijakan fiskal kita belum bisa merespons kondisi yang ada, untuk itu kita memerlukan atraksi yang lebih konservatif," kata dia di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Lompatan yang dimaksud ialah menggenjot sektor industri yang berkontribusi besar terhadap ekonomi seperti industri manufaktur. Melihat gejalanya, tahun depan pertumbuhan industri manufatur akan marjinal di angka 4,26-4,3%.

"Itu prediksi kami di CORE Indonesia. Sampai kuartal ketiga tahun ini saja pertumbuhannya masih di angka 4,32%, ada perlambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," paparnya.

Industri manufaktur merupakan salah satu tumpuan perekonomian nasional, maka perlakuannya harus istimewa. Apalagi program Presiden Joko Widodo pada tahun pertama dahulu adalah mendorong sektor industri. Tetapi, nyatanya sampai sekarang tidak ada pertumbuhan yang signifikan.

"Terdapat banyak komponen yang menjadi alasan kami tak mematok pertumbuhan tinggi untuk industri manufaktur. Tahun depan biaya produksi akan melonjak oleh potensi naiknya harga BBM, terutama BBM industri. Pelemahan rupiah juga masih akan memberi pengauh pada biaya produksi," jelas Hendri.

Komponen penghambat berikutnya, lanjut dia, ialah masalah di pelabuhan yang sampai sekarang belum tuntas, meskipun dwelling time sudah berhasil diturunkan drastis.

"Saran saya, sebaiknya pemerintah mulai berpikir menyiapkan terminal kontainer internasional yang baru," ungkapnya.

Pelabuhan Tanjung Priok untuk bongkar muat bahan baku saja, sedangkan barang konsumsi dialihkan ke pelabuhan lain. Langkah ini meski mahal pada awalnya, tetapi secara permanen akan menghemat biaya logistik.

Tahun depan permintaan global akan menurun karena pelemahan ekonomi, sehingga neraca ekspor akan terdepresiasi. Lagi-lagi, industri manufaktur yang paling terkena dampaknya karena kondisi global yang lesu, investasi sektor industri bisa dipastikan menurun.

Situasi dalam negeri juga kurang mendukung ketika insentif pajak manufaktur hanya tumbuh 2% pada dua tahun terakhir. Pemerintah seolah tak merasa iba, meskipun manufaktur memiliki kontribusi pajak tertinggi sampai 31,8%. Sektor manufaktur juga menjadi pejuang tenaga kerja, terutama pada sektor padat karya.

2019, peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia turun satu tingkat ke posisi 73 dari 190 negara. Dalam laporan Doing Business 2019 yang dikeluarkan World Bank Oktober 2018 lalu, meski turun ranking, indeks Indonesia naik tipis dari 66,47 menjadi 67,96.

Bank Dunia menilai Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa reformasi di sejumlah kategori, yaitu starting a business atau memulai usaha, pendaftaran properti atau registering property, dan getting credit atau akses terhadap kredit perbankan. Namun, negara-negara lain berlari lebih cepat.

Kebijakan perizinan terpadu Online Single Submission yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya belum berjalan sesuai harapan. Saya mendengar dari Jawa Barat, antarinstitusi ternyata masih bingung tentang peran masing-masing. Hal ini dapat menghambat proses perizinan dan investasi, termasuk manufaktur.

Kebijakan fiskal dan restitusi pajak belum cukup mendukung tumbuhnya sektor manufaktur karena penerapan Non-Tariff Measures (NTM ) dan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) untuk menghambat impor, belum maksimal.

"Kita ini negara paling sedikit menerapkan kebijakan tarif impor dibandingkan yang lain. Kalau produk asing mau ekspansi seharusnya banyak sekali persyaratan atau hambatan yang dibikin supaya mereka tidak begitu mudah masuk," ucap Hendri.

Harga energi (gas industri) yang masih mahal dibanding negara lain juga menjadi sumbatan lain. Sementara persoalan lama tentang SDM tak siap pakai dan UMP juga masih menjadi kendala karena tahun depan pastinya akan ada kenaikan upah provinsi.

Namun, di bidang manufaktur sebenarnya masih ada yang bertumbuh, yaitu industri makanan-minuman, tekstil, dan alat angkutan, termasuk kendaran bermotor. Meskipun nilai investasinya tidak semenggembirakan di 2018, tapi mereka naik secara positif. Share investasi industri yang terbanyak ada di industri makanan-minuman.

Khusus sektor makanan-minuman dan tekstil, tahun depan akan diuntungkan dengan pesta demokrasi dan program bantuan sosial. Sedangkan sektor alat angkutan akan terdorong oleh tumbuhnya transportasi online. Sebuah kabar baik, tahun depan akan dimulai kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia dalam produksi mobil Asean dengan target 650 juta kendaraan sampai 2020.

Tag: Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Ekonomi Indonesia

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Zabur Karuru

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,741.34 3,703.91
British Pound GBP 1.00 17,552.48 17,370.42
China Yuan CNY 1.00 2,040.90 2,020.54
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,033.00 13,893.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,880.64 9,780.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,798.20 1,780.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.80 10,204.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,740.82 15,578.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.69 3,374.54
Yen Jepang JPY 100.00 12,998.33 12,865.08

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67