Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:32 WIB. PGN - PGN dan Krakatau Steel teken MoU pengembangan energi.
  • 19:22 WIB. PTPP - PT PP meneken nota kesepahaman dengan PT Hyundai Engineering & Construction.
  • 19:04 WIB. Pelindo III - Pelindo III segera menerapkan gate in online di pelabuhan Tanjung Perak.
  • 18:48 WIB. Pelindo III - Pelindo III tambah fasilitas shore connection di pelabuhan Tanjung Emas.
  • 18:36 WIB. Minyak - Harga minyak naik sampai US$63 per barel saat Iran menembak drone militer AS.
  • 18:24 WIB. BTN - BTN mengaku sedang melakukan penjajakan untuk mengakuisisi Bank Syariah Bukopin.
  • 14:49 WIB. Miliarder - Bernard Arnault masuk ke dalam klub eksklusif miliarder centibillionaires.
  • 14:38 WIB. China - Dell, Microsoft, dan Intel tolak proposal tarif untuk laptop China.

Hadapi Persaingan Global, Kadin Desak UU JPH Segera Disahkan

Hadapi Persaingan Global, Kadin Desak UU JPH Segera Disahkan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI dari Kadin Indonesia, Fachry Thaib mengakui restriksi (kendala) atas kehadiran UU Jaminan Produk Halal (JPH) masih ada, baik restriksi implementasi secara operasional maupun administratif.

Namun menurutnya, semua hal itu harus disikapi pemerintah sebagai bentuk koreksi terhadap dukungan untuk kepentingan masyarakat, baik produsen maupun konsumen produk halal.

"Pada sisi lain, pemangku kepentingan dalam produk halal harus sepenuhnya mendukung keberadaan UU JPH dan juga BPJPH, tidak bermain di air keruh dan harus melepaskan kepentingan sektoral, sehingga tidak terkesan melemahkan keberadaan BPJPH," kata Fachry melalui siaran pers, Jumat (21/12/2018).

Menurut dia, proses pembentukan UU adalah proses politik, isi UU bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan. Oleh sebab itu, Kadin Komtap Timur Tengah dan OKI sangat berharap Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU JPH dapat segera ditandatangani Presiden RI agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami memahami beban berat berada di pundak BPJPH yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan PP UU JPH. Oleh sebab itu, kami sebagai pemangku kepentingan harus mendukung dan membantu BPJPH. Namun pada sisi lain, BPJPH harus realistis melihat kondisi dan fakta lapangan, terutama agar PP UU JPH ini tidak memberatkan pelaku usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait biaya sertifikasi halal," terang fachry.

Dalam UU JPH, lanjut dia, perihal pembiayaan pembuatan sertifikat halal tersebut masih belum diatur secara jelas. Dalam Pasal 44 UU JPH disebutkan bahwa bagi pelaku UMKM, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah. Karenanya, Kadin mengharapkan masalah ini dapat secara rinci diatur dan diterjemahkan dalam PP JPH.

Di samping itu, kata Fachry, perlu diketahui dalam UU JPH maupun rancangan PP belum mengatur tentang produk ekspor, dan lahirnya UU JPH telah memberikan pencitraan positif dan dampak psikologis kepada negara-negara tujuan ekspor, terutama di kawasan Timur Tengah dan OKI bahwa Indonesia telah melakukan upaya terhadap perlindungan konsumen atas kehalalan produk, baik konsumen dalam negeri maupun pada sisi ekspor.

Menurut Fachry, produk halal Indonesia dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Fenomena kenaikan ekspor produk halal tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia. Kenaikan komponen perdagangan global produk halal ini telah menunjukkan bahwa produk halal ke depan akan menjadi komponen yang menentukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan tentu akan terjadi persaingan perebutan pangsa pasar produk halal.

"Peluang bisnis di pasar produk halal global tidak terbatas pada produk pangan, tetapi menjangkau seluruh rantai produk halal, seperti kawasan industri halal, wisata syariah, termasuk hotel syariah," paparnya.

Menurut penelitian lembaga riset Dinar Standard and Crecent Rating, diperkirakan pada akhir 2018, turis muslim global mewakili ceruk pasar senilai US$181 miliar. Saat ini negara-negara nonmuslim, seperti Jepang, China, Korea, Hongkong, Selandia Baru, Australia, Swiss, dan Kamboja telah menyiapkan sarana dan prasarana halal bagi wisatawan muslim.

"Untuk memperkuat ekspor produk halal Indonesia dalam menghadapi persaingan secara global, Kadin mengimbau pemerintah segera menyiapkan perangkat peraturan atau keputusan menteri yang mengatur mengenai ekspor produk halal," pungkas Fachry.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Penulis/Editor: Rosmayanti

Foto: Kemenpar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.89 3,776.33
British Pound GBP 1.00 18,144.14 17,956.97
China Yuan CNY 1.00 2,079.35 2,058.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,307.00 14,165.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,856.09 9,751.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,829.80 1,811.57
Dolar Singapura SGD 1.00 10,506.72 10,400.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,112.54 15,946.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,439.18 3,401.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,277.96 13,142.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6335.698 -3.564 636
2 Agriculture 1412.814 5.106 21
3 Mining 1618.711 2.675 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.641 11.276 71
5 Miscellanous Industry 1309.244 -10.662 47
6 Consumer Goods 2443.659 -20.168 52
7 Cons., Property & Real Estate 498.736 6.765 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.374 -1.489 74
9 Finance 1290.556 -2.124 90
10 Trade & Service 804.307 -0.238 159
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 189 254 65 34.39
2 MTPS 1,010 1,260 250 24.75
3 SFAN 318 396 78 24.53
4 GLOB 258 318 60 23.26
5 SRAJ 222 270 48 21.62
6 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
7 SIMA 87 104 17 19.54
8 POLL 1,560 1,850 290 18.59
9 CNTX 490 580 90 18.37
10 SDMU 58 68 10 17.24
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 12,500 10,000 -2,500 -20.00
2 NICK 274 230 -44 -16.06
3 PNSE 600 525 -75 -12.50
4 BOLA 422 376 -46 -10.90
5 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
6 SIPD 890 805 -85 -9.55
7 SSTM 400 362 -38 -9.50
8 ZONE 600 550 -50 -8.33
9 TFCO 510 470 -40 -7.84
10 MFMI 525 486 -39 -7.43
No Code Prev Close Change %
1 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
2 CSIS 97 103 6 6.19
3 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
4 BMTR 400 376 -24 -6.00
5 TKIM 11,075 12,725 1,650 14.90
6 BBRI 4,290 4,310 20 0.47
7 TLKM 4,100 4,040 -60 -1.46
8 BTPS 3,050 2,860 -190 -6.23
9 BBCA 29,700 29,550 -150 -0.51
10 APLN 234 226 -8 -3.42