Wagub Sulsel Kecam Diskriminasi Muslim Uighur di Tiongkok 

Warta Ekonomi, Makassar -

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan keprihatinan terhadap diskriminasi yang dialami kaum muslim Uighur di Tiongkok. Orang nomor dua di Sulsel itu bahkan turut mengecam pihak keamanan dan otoritas pemerintah Tiongkok atas tindakan diskriminasi terhadap umat Islam Uighur. 

"Pemerintah China (Tiongkok) selama ini sangat berlebihan. Mereka memberlakukan berbagai bentuk diskriminasi, seperti larangan melaksanakan kebebasan beribadah kepada kaum muslim Uighur, terutama melaksanakan salat berjemaah sebagai kewajiban utama maupun beberapa kegiatan lainnya," ujar dia, Jumat (21/12/2018). 

Seperti diketahui, otoritas keamanan dan pemerintah Tiongkok di Provinsi Xinjiang saat ini terus melakukan penahanan massal dengan sewenang-wenang terhadap suku Uighur yang mayoritas muslim. Tindakan di diskriminasi itu telah terjadi cukup lama sejak 2014 lalu. 

Teranyar dan menjadi perhatian publik saat adanya aksi diskriminatif dengan melakukan kampanye anti produk halal, pada Senin, 8 Desember 2018 di Ibu Kota Xinjiang, Urumqi.

Selain itu, otoritas pemerintah setempat juga telah mengesahkan peraturan anti ekstrimisme di Xinjiang. Peraturan tersebut berisi aturan bahwa warga Uighur akan dikirim ke tempat yang disebut dengan Pusat Pelatihan Kejuruan untuk dididik dan mengubah orang-orang yang telah terpapar ekstrimisme. Padahal, ekstrimisme lahir ketika kebebasan beribadah dikekang dan dilarang, terutama pada area yang merupakan kewajiban terhadap kepercayaanya.

Sudirman berharap, pihak Otoritas Pemerintah Tiongkok di Provinsi Xinjiang menghentikan penggunaan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum muslim Uighur maupun warga muslim lainnya. Pemerintah Tiongkok semestinya bisa belajar dari berbagai negara, termasuk Indonesia terkait toleransi antar-umat beragama. 

Termasuk untuk menekan dan meminimalisir paham ekstrimisme dengan mengedepankan upaya persuasif. Tidak perlu sampai melakukan pelarangan beribadah yang merupakan hak asasi. "Mereka bisa mencontoh bagaimana Indonesia memperlakukan suku agama minoritas Kristen, Hindu dan Budha," pungkasnya.