Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.

Korban PHK Masih Bisa Nikmati Jaminan Kesehatan dari BPJS hingga 6 Bulan

Foto Berita Korban PHK Masih Bisa Nikmati Jaminan Kesehatan dari BPJS hingga 6 Bulan
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

BPJS Kesehatan gencar mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 terkait implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam regulasi anyar itu, beberapa aspek penting telah diatur. Mulai dari ketentuan pendaftaran bayi baru lahir hingga status karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, M Ichwansyah Gani, mengungkapkan merujuk pada aturan baru, karyawan yang kena PHK yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan masih berhak menikmati manfaat JKN-KIS. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang mengikat, termasuk batas waktu maksimal penerimaan manfaat jaminan kesehatan bagi korban PHK yakni selama enam bulan.

"Dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran," ucap Ichwansyah, di Makassar. 

Dalam aturan tersebut, lanjutnya juga diatur bahwa karyawan yang kena PHK dapat menikmati manfaat jaminan kesehatan di ruang perawatan kelas III.

Lebih jauh, Ichwansyah menyampaikan bila masih terjadi sengketa hubungan industrial atas PHK, maka pemberi kerja maupun pekerja harus tetap memenuhi kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

Perlindungan terhadap karyawan korban PHK sendiri bukan hanya diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Bahkan, dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pun juga mengatur terkait status kepesertaan JKN-KIS bagi karyawan korban PHK. 

Menurut Ichwansyah, bila karyawan korban PHK setelah enam bulan tidak mampu memperoleh pekerjaan baru dan membayar iuran, maka pemerintah idealnya harus membayar iurannya. 

Tag: BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56