Portal Berita Ekonomi Kamis, 23 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:28 WIB. Facebook - Facebook patuhi pemerintah, juga pegang komitmen ke pengguna.
  • 19:25 WIB. Huawei - Huawei sebut Google tak berniat blokir mereka.
  • 19:24 WIB. Honor - Honor 20 dan 20 Pro resmi meluncur di sebuah event di London.
  • 19:23 WIB. Petloka - Aplikasi Petloka bisa bantu cari "hotel" untuk hewan perliharaan.
  • 19:21 WIB. Samsung - Samsung berhasil bikin modul kamera Zoom Optik 5x.
  • 19:20 WIB. Honda - Honda enggan respons soal kartel.
  • 19:19 WIB. Korsel - Korea Selatan bakal geser Windows, ganti pakai Linux.
  • 19:18 WIB. Mazda - Mazda Indonesia berhenti jual pikap BT-50.
  • 19:16 WIB. Medsos - Gangguan medsos akan berlangsung selama tiga hari.
  • 19:15 WIB. WhatsApp - Pemerintah tak blokir pengguna WhatsApp perorangan.
  • 19:14 WIB. Ojol - Go-Jek dan Grab imbau pengemudi jauhi area Aksi 22 Mei.
  • 19:13 WIB. WhatsApp - Pengguna WhatsApp keluhkan sulit telepon dan video call.
  • 19:09 WIB. 5G - Perancis luncurkan jaringan 5G tahun depan.
  • 19:08 WIB. WhatsApp - Menkominfo Rudiantara menyatakan pembatasan WhatsApp bersifat sementara dan bertahap.
  • 19:07 WIB. Medsos - Operator seluler Indonesia kompak batasi layanan ke medsos.

Wah! MK Batalkan UU tentang Batas Usia Minimal Menikah

Wah! MK Batalkan UU tentang Batas Usia Minimal Menikah - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu akhirnya memutus uji materi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam putusan tersebut, secara tegas MK menyatakan membatalkan berlakunya aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan a quo.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang membacakan amar putusan menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui putusan tersebut Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 1/1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

Selain itu, Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

Uji materi ini diajukan tiga perempuan warga negara Indonesia yang menikah di bawah umur dan merasa ketentuan a quo menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian besar perempuan Indonesia, karena sifat ketentuan a quo yang dinilai diskriminatif.

Dalam dalil permohonan perkara a quo, pemohon menyebutkan bahwa Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 secara nyata membedakan kedudukan hukum serta diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan menimbulkan risiko eksploitasi anak.

Pernah Diputus Pasal yang diuji dalam perkara bernomor 22/PUU-XV/2017 ini sebelumnya sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dengan putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015.

Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan perkara 30-74 itu, kemudian menyatakan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan putusan yang berbeda tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan perkara nomor 22 berbeda dengan permohonan nomor 30-74.

Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams yang membacakan pertimbangan Mahkamah itu, menjelaskan bahwa pemohon perkara 22 mendalilkan adanya sifat diskriminatif dalam ketentuan a quo dengan membedakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan.

Mahkamah berpendapat salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan.

"Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para pemohon pada saat itu," jelas Wahiddudin.

Mahkamah menyatakan pasal a quo diskriminatif dan inkonstitusional karena membedakan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menyebabkan perempuan mengalami tindakan diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya.

Adapun hak-hak konstitusional yang dimaksud, antara lain hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Menurut UU Perlindungan Anak, seorang perempuan pada usia 16 tahun masih tergolong dalam pengertian anak, sehingga jika telah menikah statusnya akan berubah menjadi orang dewasa. Sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika laki-laki tersebut telah menikah pada usia 19 tahun.

Diskriminasi Hak Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan yang membedakan ini juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian dinilai Mahkamah berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan dengan perempuan.

Perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

"Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru berpotensi menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak," jelas Saldi.

Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 salah satu bentuk kebijakan yang diskriminatif, atas dasar jenis kelamin, Mahkamah tidak memiliki kewenangan menentukan batas usia minimal perkawinan seperti yang diminta para pemohon dalam petitumnya.

Saldi menjelaskan bahwa Mahkamah hanya dapat menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk kebijakan mempertimbangkan dengan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat.

"Maka Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya tiga tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan," ujar Saldi.

Bila dalam tenggang waktu tiga tahun pembentuk undang-undnag belum dapat melakukan perubahan atas batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 akan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

"Hal ini demi memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut," jelas Saldi.

Baik anak laki-laki maupunperempuan memiliki hak asasi manusia yang sama dan dijamin dalam UUD 1945, yang harus diperjuangkan untuk mengeliminasi timbulnya diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

Tag: Mahkamah Konstitusi

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,882.98 3,843.65
British Pound GBP 1.00 18,520.32 18,331.39
China Yuan CNY 1.00 2,110.39 2,089.52
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,560.00 14,416.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,018.74 9,918.21
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,854.97 1,836.55
Dolar Singapura SGD 1.00 10,569.11 10,463.82
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,256.24 16,089.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.51 3,442.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,170.51 13,036.72

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5939.636 -11.736 633
2 Agriculture 1361.492 -5.285 21
3 Mining 1632.926 8.116 47
4 Basic Industry and Chemicals 709.884 -2.252 71
5 Miscellanous Industry 1221.755 0.311 46
6 Consumer Goods 2360.716 -10.039 52
7 Cons., Property & Real Estate 441.767 0.269 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1071.135 -9.732 74
9 Finance 1192.856 -1.238 90
10 Trade & Service 791.682 1.496 156
No Code Prev Close Change %
1 POOL 2,280 2,780 500 21.93
2 ARTA 400 486 86 21.50
3 JAYA 116 140 24 20.69
4 SKBM 372 446 74 19.89
5 ALDO 290 346 56 19.31
6 MTSM 166 198 32 19.28
7 INCF 266 312 46 17.29
8 DNAR 224 262 38 16.96
9 MASA 565 660 95 16.81
10 ALKA 338 390 52 15.38
No Code Prev Close Change %
1 POLA 1,250 940 -310 -24.80
2 POSA 398 300 -98 -24.62
3 SAPX 835 665 -170 -20.36
4 BELL 456 386 -70 -15.35
5 HITS 670 570 -100 -14.93
6 BBLD 500 442 -58 -11.60
7 DART 350 312 -38 -10.86
8 DEAL 795 710 -85 -10.69
9 CNTX 590 535 -55 -9.32
10 SOSS 396 360 -36 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,750 3,770 20 0.53
2 TLKM 3,600 3,540 -60 -1.67
3 MAMI 132 135 3 2.27
4 NUSA 58 59 1 1.72
5 JAYA 116 140 24 20.69
6 CPIN 4,410 4,460 50 1.13
7 MNCN 945 950 5 0.53
8 TAMU 4,800 4,810 10 0.21
9 BMRI 7,250 7,300 50 0.69
10 BBCA 27,300 27,300 0 0.00