Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.

Wah! MK Batalkan UU tentang Batas Usia Minimal Menikah

Foto Berita Wah! MK Batalkan UU tentang Batas Usia Minimal Menikah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu akhirnya memutus uji materi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam putusan tersebut, secara tegas MK menyatakan membatalkan berlakunya aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan a quo.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang membacakan amar putusan menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui putusan tersebut Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 1/1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

Selain itu, Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

Uji materi ini diajukan tiga perempuan warga negara Indonesia yang menikah di bawah umur dan merasa ketentuan a quo menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian besar perempuan Indonesia, karena sifat ketentuan a quo yang dinilai diskriminatif.

Dalam dalil permohonan perkara a quo, pemohon menyebutkan bahwa Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 secara nyata membedakan kedudukan hukum serta diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan menimbulkan risiko eksploitasi anak.

Pernah Diputus Pasal yang diuji dalam perkara bernomor 22/PUU-XV/2017 ini sebelumnya sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dengan putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015.

Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan perkara 30-74 itu, kemudian menyatakan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan putusan yang berbeda tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan perkara nomor 22 berbeda dengan permohonan nomor 30-74.

Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams yang membacakan pertimbangan Mahkamah itu, menjelaskan bahwa pemohon perkara 22 mendalilkan adanya sifat diskriminatif dalam ketentuan a quo dengan membedakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan.

Mahkamah berpendapat salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan.

"Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para pemohon pada saat itu," jelas Wahiddudin.

Mahkamah menyatakan pasal a quo diskriminatif dan inkonstitusional karena membedakan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menyebabkan perempuan mengalami tindakan diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya.

Adapun hak-hak konstitusional yang dimaksud, antara lain hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Menurut UU Perlindungan Anak, seorang perempuan pada usia 16 tahun masih tergolong dalam pengertian anak, sehingga jika telah menikah statusnya akan berubah menjadi orang dewasa. Sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika laki-laki tersebut telah menikah pada usia 19 tahun.

Diskriminasi Hak Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan yang membedakan ini juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian dinilai Mahkamah berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan dengan perempuan.

Perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

"Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru berpotensi menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak," jelas Saldi.

Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 salah satu bentuk kebijakan yang diskriminatif, atas dasar jenis kelamin, Mahkamah tidak memiliki kewenangan menentukan batas usia minimal perkawinan seperti yang diminta para pemohon dalam petitumnya.

Saldi menjelaskan bahwa Mahkamah hanya dapat menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk kebijakan mempertimbangkan dengan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat.

"Maka Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya tiga tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan," ujar Saldi.

Bila dalam tenggang waktu tiga tahun pembentuk undang-undnag belum dapat melakukan perubahan atas batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 akan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

"Hal ini demi memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut," jelas Saldi.

Baik anak laki-laki maupunperempuan memiliki hak asasi manusia yang sama dan dijamin dalam UUD 1945, yang harus diperjuangkan untuk mengeliminasi timbulnya diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

Tag: Mahkamah Konstitusi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56