Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Lima Provinsi Ini Masih 'Merah' dalam Rekam E-KTP, Coba Lihat

Lima Provinsi Ini Masih 'Merah' dalam Rekam E-KTP, Coba Lihat Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal melakukan upaya jemput bola untuk merekam data e-KTP bagi penduduk di daerah-daerah yang perekamannya masih kurang.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan terdapat lima daerah yang masih di bawah 85% dalam perekaman data e-KTP, yaitu Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.

"Saat ini perekaman kita sudah 97,58 persen. 5 daerah yang masih 'merah' di bawah 85% adalah Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Ia menegaskan, pihaknya bakal melakukan jemput bola secara nasional di 514 kabupaten/kota. Juga akan mengerahkan tim di seluruh Indonesia, khususnya di 5 daerah tersebut.

"Solusi kita adalah tanggal 27-31 Desember sesuai dengan daerah masing-masing, yang wajib adalah tanggal 27, jemput bola secara nasional di 514 kabupaten/kota. Untuk bulan Januari sampai dengan Maret, Dukcapil seluruh Indonesia akan gotong royong turun ke 5 daerah yang masih merah tadi," jelasnya.

"Misalnya nanti Dukcapil dari Jawa Tengah kita tugaskan 1 tim, atau 10 tim 1 provinsi yang serapannya tinggi, perekamannya tinggi, kita kirim ke berbagai daerah. Jadi kita dari berbagai daerah turun ke 5 daerah yang masih minim," lanjutnya.

Menurutnya, Ditjen Dukcapil juga sudah melakukan jemput bola untuk perekaman e-KTP di luar negeri. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah terekam data e-KTP-nya meliputi Malaysia, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Filipina.

Meski demikia, ada berbagai kendala dalam perekaman e-KTP, di antaranya masalah geografis, juga masih ada masyarakat yang merasa belum membutuhkan dokumen kependudukan.

"Dan yang terakhir ada 30 sampai 40% alat di kecamatan yang rusak. Kita belum membeli baru alat-alat untuk di kecamatan sejak 2011 sampai dengan sekarang. Dari 6.234 titik, kurang lebih ada 1.000 sampai 1.300 daerah kecamatan yang alatnya rusak. Ini yang menjadi kendala terbesar dalam program layanan adminduk yang diemban oleh kemendagri beserta pemerintah daerah," terangnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: