Pengamat: Pemerintah Harus Awasi Alat Deteksi Dini Tsunami Agar Tak Rusak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengawasi agar alat deteksi dini tsunami tidak mengalami kerusakan ke depannya. 

"Terkait kerusakan alat, banyak faktornya, di antaranya disebabkan oleh dinamika alam," kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu (26/12/2018). 

Menurut dia, pengawasan dapat dilakukan sejak awal, yaitu kepada tahap penganggaran pembelian alat spesifikasi yang diperlukan.

Abdul Halim yang menjabat Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mencontohkan, pengawasan tersebut jangan sampai misalnya terjadi "mark up" yang ujung-ujungnya juga berpotensi terkait dengan tindak pidana seperti korupsi.

Baca Juga:  PDIP Sesalkan Tak Ada Peringatan Dini Tsunami Selat Sunda, Salah Siapa?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melengkapi dirinya dengan alat pendeteksi dini gelombang tsunami.

"Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi 'early warning system' yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat," kata Presiden dalam jumpa pers saat meninjau fasilitas pariwisata di Hotel Mutiara Carita, Pandeglang, Banten, Senin (24/12). 

Presiden Jokowi juga meminta tim evakuasi dan bantuan untuk segera memantau daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak tsunami.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengkoordinasikan para ahli untuk menyelidiki dan mengidentifikasi penyebab dari terjadinya bencana tsunami di Selat Sunda.

"Bahwa ini bukan tsunami karena gempa vulkanik tapi karena longsor seluas 64 hektare dari Gunung Anak Krakatau," jelas Luhut.

Ia mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan teori awal yang disimpulkan tim yang sudah mulai bekerja sejak hari Minggu (23/12).

Khusus mengenai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam, pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

"Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapatlah bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu," terang Menko Maritim yang menargetkan untuk menyelesaikannya pada Januari 2019.

Ia menyebutkan mengenai rencana peningkatan teknologi alat deteksi dini tsunami yang menjadi salah satu bagiannya.