Target Bangun 5.000 BTS Hingga 2020, Pemerintah Terhalang Dana

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah akan membangun 5.000 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) hingga 2020. Namun, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo mengungkapkan, terdapat hambatan dana untuk mencapai target itu.

Direktur BAKTI, Anang Latif, menyampaikan, setidaknya dibutuhkan Rp6 triliun supaya target memerdekakan sinyal di daerah 3T itu bisa diwujudkan. Pada pembangunan tahun ini, BAKTI baru memiliki dana sekitar Rp2,5 triliun,

“Untuk saat ini kami menggunakan dana USO (universal service obligation), yakni 1,25% dari total pendapatan industri telekomunikasi. Kira-kira sebesar Rp2,5 triliun dari Rp200 triliun,” jelas Anang, Kamis (27/12/2018) di Jakarta.

Untuk membangun 1.000 BTS pada tahun ini saja, BAKTI mengalokasikan sekitar Rp1 miliar per tahun pada layanan 2G di 1 lokasi. Hasilnya, telah dibangun 900 BTS yang didukung layanan berkapasitas 2G. Lain lagi dengan biaya untuk 100 BTS sisanya yang berkapasitas 4G.

“Para penduduk di wilayah 3T juga butuh layanan 4G. Kalau ditingkatkan ke layanan 4G, dibutuhkan total sekitar Rp2 miliar per tahun untuk 1 lokasi," ungkap Anang.

Menurut Anang, ia tidak bisa hanya mengandalkan dana USO karena untuk membangun infrastruktur di wilayah 3T, satelit jadi solusi paling ampuh. Biaya Rp1 miliar per lokasi tadi hanya mencakup biaya sewa satelit, belum termasuk biaya ekspedisi ke masing-masing lokasi.

“Ada beberapa lokasi yang perlu pakai helikopter. Mengapa saya bilang dana USO tidak cukup? Untuk 1.000 lokasi saja hampir mengeluarkan total Rp1 triliun, artinya kalau 5.000 butuh lebih dari itu,” ujar Anang.

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah dana itu, dana Biaya Penyelenggaraan (BHP) di sektor telekomunikasi. Berdasarkan catatan Kemenkominfo, setidaknya ada 10% dari total pendapatan perusahaan telekomunikasi pada BHP tersebut.

“Kami tidak ingin menambahkan besaran dana USO terhadap pelaku industri karena kondisi mereka juga sedang tidak baik. Rencananya, kami ingin gunakan uang BHP, tetapi harus diskusi lebih dulu dengan Kementerian Keuangan,” papar Anang lagi.

Saat ini, infrastruktur yang dibangun BAKTI telah menjangkau 15 ribu dari sekitar 22 ribu desa 3T, dan 59 ribu dari sekitar 60 ribu desa non 3T. Sementara, masih ada sekitar 7.300 desa 3T dan 1.200 desa non 3T yang belum tersentuh sinyal.