Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:27 WIB. Garuda - Garuda Indonesia melawan putusan Federal Court of Australia soal price fixing.
  • 17:17 WIB. PEP - Pertamina EP Bunyu Field hemat biaya operasional berkat pemasangan kabel power baru.
  • 17:05 WIB. Asuransi - Jasa Raharja NTB menyalurkan santunan Rp1,46 miliar periode lebaran.
  • 16:32 WIB. Uang Kripto - Facebook Inc meluncurkan cryptocurrency Libra Selasa ini
  • 15:51 WIB. Investor - Investasi sebesar Rp700 miliar dikucurkan ke budi daya ikan lepas pantai di Manado.
  • 15:18 WIB. Hary Tanoe - Hary Tanoesoedibjo konfirmasi soal berita pembelian mansion milik Donald Trump.
  • 14:48 WIB. Grab - Grab uji coba biaya pembatalan di Lampung dan Palembang.
  • 14:41 WIB. Investasi - Bos BKPM optimis investasi asing meningkat di periode kedua Jokowi.
  • 14:30 WIB. Krakatau Steel - Anak usaha Krakatau Steel siap bangun pengolahan air laut terbesar di Indonesia.
  • 14:16 WIB. Pokemon Go - Niantic gugat pembuat aplikasi curang untuk Pokemon Go.
  • 14:01 WIB. Grab - Grab uji coba sistem denda bagi penumpang yang batalkan order.
  • 10:54 WIB. Washington - Trump akan mengenakan tarif lagi kepada impor China sebesar US$300 miliar, termasuk mainan.

Anak Buah Kena OTT KPK, Menteri PUPR Terkejut

Anak Buah Kena OTT KPK, Menteri PUPR Terkejut - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan terkejut mendengar ada pegawai kementerian yang dipimpinnya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sangat menyesalkan dan terkejut mengetahui peristiwa tersebut di tengah upaya kami menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," kata Basuki Hadimuljono dalam siaran pers Kementerian PUPR di Jakarta, Sabtu (29/12/2018).

Menurut dia, berdasarkan informasi awal yang diterima melalui media online, ada pegawai Kementerian PUPR di bidang air minum yang berkantor di Pejompongan yang terkena OTT.

Menteri PUPR mengemukakan, dirinya telah menugaskan Inspektur Jenderal untuk mencari tahu ke KPK guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai siapa, berapa, dan terkait apa sehingga terkena OTT oleh komisi antirasuah.

Basuki menjelaskan Kementerian PUPR diserahi amanah dan tanggungjawab untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air yang bersumber dari dana APBN. Besaran anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PUPR tahun 2014-2018 berkisar antara 80 hingga lebih dari 100 triliun rupiah.

Setiap tahunnya, jumlah paket pekerjaan yang dilelang oleh Kementerian PUPR berkisar antara 10.000 hingga 11.000 paket yang diikuti oleh kontraktor dan konsultan selaku penyedia jasa. Pada tahun 2018, hal itu adalah 78 persen atau senilai Rp88,4 triliun dari total anggaran Kementerian PUPR.

Sedangkan sebesar Rp113,7 triliun, yang merupakan kegiatan kontraktual yang termasuk dalam belanja modal yang terbagi ke dalam 10.715 paket kegiatan konstruksi maupun konsultansi. Terhadap paket kontraktual tersebut dilakukan pengadaan barang dan jasa oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang berjumlah 888 Pokja dengan jumlah anggota 2.483 orang.

Belanja anggaran dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggungjawab kegiatan yang berada di Kantor Pusat dan Kantor Balai dengan jumlah sebanyak 1.165 Satker dan 2.904 PPK yang tersebar di seluruh wilayah RI.

Mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan LKPP No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen PU No 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaannya, Kementerian PUPR senantiasa didampingi dan diawasi secara internal oleh Inspektorat Jenderal, serta secara eksternal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan di Pusat dan Daerah (TP4P/D) Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri.

Selain itu, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR juga terus bekerjasama dengan asosiasi yang menjadi wadah organisasi kontraktor dan konsultan untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan tertib.

Dalam berbagai Rakor/Raker yang bersifat khusus, atau dalam kesempatan lainnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyampaikan telah menekankan pentingnya untuk menghindari perilaku koruptif dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PUPR.

Tag: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Kementerian PUPR

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,841.29 3,802.19
British Pound GBP 1.00 18,047.84 17,861.73
China Yuan CNY 1.00 2,089.58 2,068.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,406.00 14,262.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,859.47 9,759.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,839.21 1,820.64
Dolar Singapura SGD 1.00 10,516.10 10,410.22
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.26 16,019.08
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,448.89 3,411.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,300.71 13,164.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6257.330 66.805 635
2 Agriculture 1388.988 1.248 21
3 Mining 1588.662 -10.722 46
4 Basic Industry and Chemicals 739.579 -1.105 71
5 Miscellanous Industry 1295.411 16.430 47
6 Consumer Goods 2445.115 29.514 52
7 Cons., Property & Real Estate 483.431 15.801 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1172.946 11.538 74
9 Finance 1278.843 17.757 90
10 Trade & Service 802.333 2.985 158
No Code Prev Close Change %
1 BOLA 296 370 74 25.00
2 SMBR 785 980 195 24.84
3 DUTI 3,820 4,750 930 24.35
4 KONI 372 436 64 17.20
5 MKPI 13,600 15,925 2,325 17.10
6 HELI 167 195 28 16.77
7 MIDI 1,020 1,190 170 16.67
8 MNCN 975 1,130 155 15.90
9 BMTR 360 406 46 12.78
10 PICO 268 300 32 11.94
No Code Prev Close Change %
1 BLTZ 4,950 3,800 -1,150 -23.23
2 INPP 995 800 -195 -19.60
3 ARMY 268 220 -48 -17.91
4 FITT 173 143 -30 -17.34
5 NICK 278 236 -42 -15.11
6 SDMU 72 62 -10 -13.89
7 SOSS 430 378 -52 -12.09
8 SMRU 176 156 -20 -11.36
9 KBLV 410 364 -46 -11.22
10 BUVA 112 100 -12 -10.71
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 975 1,130 155 15.90
2 CCSI 250 246 -4 -1.60
3 BMTR 360 406 46 12.78
4 CENT 90 95 5 5.56
5 BBRI 4,200 4,260 60 1.43
6 TLKM 3,900 3,980 80 2.05
7 WEGE 314 332 18 5.73
8 BDMN 4,250 4,110 -140 -3.29
9 POLY 100 99 -1 -1.00
10 SMRU 176 156 -20 -11.36