Cetak SDM, Pemerintah Masifkan Pendidikan Vokasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menggenjot pelatihan vokasi di 2019 . Hal ini sebagai  tindak lanjut dari fokus pemerintah dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Sebelumnya, Kemenaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi, 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Terkait dengan pelatihan vokasi, Kemenaker, kata Hanif, telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, serta sertifikasi uji kompetensi.

Dalam masifikasi pelatihan di BLK, dilakukan dengan memberikan triple skilling, yakni skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. Secara kumulatif, dari 2015-Oktober 2018, peserta pelatihan BLK mencapai 383.132 orang. Pada 2019 secara akumulasi jumlahnya naik menjadi 660.476 orang.

Untuk pemagangan, secara akumulasi sejak 2015-Oktober 2018 mencapai 149.064 orang. Pada 2019, secara akumulasi jumlahnya naik menjadi 360.864. Adapun peserta sertifikasi sejak 2015-Oktober 2018 mencapai 1.349.559 orang, pada 2019 secara akumulasi menjadi 1.875.748 orang. 

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Pada 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas, 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas. Tiap BLK Komunitas setiap tahun ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang.

Sementara itu, seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Hanif, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja.

"Di sinilah pentingnya investasi SDM. Sumber daya alam akan habis dieksploitasi, serta melahirkan problem lingkungan. Tidak demikian dengan investasi SDM yang tidak terbatas dan terus dinamis," ujarnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada SDM angkatan kerja yang 58,76% adalah lulusan SD-SMP, serta problem mismatch mencapai 63%. Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan Indonesia mampu bersaing.

"Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.