Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:12 WIB. Kashmir - Trump menawarkan menjadi mediator antara India dan Pakistan untuk penyelesaian Kashmir.
  • 05:56 WIB. Teheran - Iran menahan 17 orang warganya dengan tuduhan mata-mata AS.
  • 05:45 WIB. San Francisco - Microsoft Corp akan investasi US$1 miliar di OpenAI yang berpusat di San Francisco.
  • 05:27 WIB. Korea Utara - Huawei diam-diam membantu Korea Utara membangun jaringan nirkable (Washington Post).
  • 01:32 WIB. RIP - Dirjen International Atomic Energy Agency (IAEA) Yukiyo Amano meninggal dunia
  • 01:17 WIB. Narkoba - Presiden Filipina desakkan ke parlemen untuk sahkan UU hukuman mati untuk narkoba ilegal dan koruptor
  • 22:52 WIB. Samsung - Samsung siap rilis kembali Galaxy Fold.
  • 22:33 WIB. Huawei - Fokus utama Huawei masih Android, belum pikirkan rencana B.
  • 22:21 WIB. Asus - Asus rilis ROG Phone II, pakai layar 120Hz dan Snapdragon 855 Plus.
  • 21:30 WIB. Hong Kong - Beijing mengatakan bahwa para demonstran sedang menguji kesabarannya.
  • 19:01 WIB. Milenial - Menperin: Skill yang harus dikuasai milenial adalah penguasaan data, artificial intelligence, IoT (device, network, aplikasi)
  • 18:53 WIB. Stimulus - Menteri Perindustrian: Segera diterbitkan regulasi PPnBM untuk otomotif berbasis emisi dan tax holiday untuk electric battery

KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun "Horor" buat Gubernur hingga Bupati? (2)

KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun
WE Online, Jakarta -

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Direktorat Pencegahan KPK sudah mendampingi 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota di Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kemajuan (progress) dari pendampingan tersebut dapat dilihat di laman korsupgah.kpk.go.id yang berisi capaian sejumlah area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Dana Desa dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Dari data di laman tersebut dapat diketahui bahwa di daerah-daerah yang kepala daerah dan anggota DPRD-nya menjadi tersangka di KPK, sistem perencanaan dan penganggaran APBD-nya punya skor buruk misalnya dalam "progress" integrasi perencanaan dengan penganggaran di Pemerintah Provinsi Sumut hanya 18 persen, Pemprov Jambi 17 persen dan Pemerintah Kota Malang 23 persen.

"Artinya di daerah-daerah tersebut antara usulan proyek dari masyarakat dengan Rancangan APBD tidak 'nyambung' secara sistem, hal-hal inilah yang membuat DPRD menyelipkan proyek pribadi atau bahkan meminta uang ketok," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Padahal bila sudah terintegrasi gubernurnya pasti "PD" (percaya diri) karena transparan dan banyak yang membantau sehingga tidak akan ada lagi permintaan uang ketok atau menitip anggaran dari anggota parlemen.

Sedangkan daerah-daerah yang para pemimpinnya tertangkap menerima suap terkait proyek pengadaan juga tidak maksimal untuk meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasanya. Misalnya kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemajuan sistem pengadaan barang dan jasanya baru 48 persen dengan kemajuan terkecil adalah kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang hanya 31 persen.

Selanjutnya kabupaten Labuhan Batu kemajuan sistem pengadaan barang dan jasanya hanya 45 persen; kabupaten Ngada 48 persen; kabupaten Buton Selatan bahkan kematangan ULP hanya 20 persen dan standar Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanya 18 persen; kabupaten Bener Meriah sistem pengadaan barang dan jasanya 44 persen; kabupaten Kebumen standar LPSE hanya 31 persen bahkan perangkat pendukung 0 persen.

Sementara bagi daerah yang kepada daerahnya bermasalah soal izin misalnya kabupaten Jombang, data KPK menunjukkan integrasi online single submission (OSS) untuk izin usaha dan penerapan e-signature adalah 0 persen.

Kabupaten Bekasi mencatat tidak ada "progress" (0 persen) untuk 6 sub-area perizinan, artinya tidak ada integrasi dengan aplikasi OSS; tidak pemenuhan kewajiban pemohon perizinan yang berasal dari direktorat jenderal pajak, Badan Pendapatan Daerah serta BPJS Ketenagakerjaan; tidak ada pendelegasian kewenangan ke DPMTSP; tidak ada penerapan e-signature; tidak ada rekomendasi teknis dari dinas teknis yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan tidak ada kanal pengaduan.

Tidak heran KPK mencokok Bupati Bekasi beserta empat anak buahnya yaitu kepala dinas Tata Ruang Bekasi, kepala Dinas PUPR Bekasi, kepala dinas pemadam kebakaran bekas dan kepala dinas DPMPTSP karena pemerintah kabupaten tersebut tidak punya sistem perizinan yang memadai sehingga memungkinkan swasta melakukan praktik suap kepada kepala daerah dan para pembantunya.

Sedangkan Bupati Cirebon yang menjadi tersangka dugaan penerimaan suap terkait mutasi, dari data pencegahan KPK tampak jelas bahwa rotasi dan promosi jabatan di pemkab Cirebon juga tidak punya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik.

Kabupaten Cirebon tidak punya kemajuan (0 persen) untuk lima bidang yaitu untuk implementasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) skor evaluasi jabatan telah selesai divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, implementasi TPP terselesaikannya seluruh skor evaluasi jabatan, kepatuhan pelaporan gratifikasi, terbentuknya unit pengendali gratifikasi, tersedianya regulasi pengendalian gratifikasi.

Dapat dikatakan, pantas saja Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menerima suap dari para bawahannya yang ingin mendapat posisi "enak" karena tidak ada sistem manajemen mutasi-rotasi ASN di kabupaten tersebut, khususnya mengenai gratifikasi.

Tiga bidang tersebut: pengadaan barang dan jasa, izin dan rotasi-mutasi ASN tampak jadi sasaran empuk para kepala daerah maupun pejabat neara lain pada tahun ini bila tidak ada perbaikan sistem. Lantas bagaimana? Masih mengatakan bahwa para tersangka dugaan korupsi KPK "hanya apes?".

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Neneng Hasanah Yasin, Zumi Zola, Zainudin Hasan

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,741.34 3,703.91
British Pound GBP 1.00 17,552.48 17,370.42
China Yuan CNY 1.00 2,040.90 2,020.54
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,033.00 13,893.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,880.64 9,780.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,798.20 1,780.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.80 10,204.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,740.82 15,578.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.69 3,374.54
Yen Jepang JPY 100.00 12,998.33 12,865.08

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67