Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:42 WIB. Apple - Apple jadi perusahaan paling dikagumi 12 tahun beruntun.
  • 20:24 WIB. WhatsApp - Pembatasan penerusan pesan inisiasi WhatsApp bersama Indonesia, India, Meksiko, dan Brasil.
  • 20:21 WIB. Apple - Apple rilis update iOS 21.1.3 perbaiki bug saat kirim pesan.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma menyiapkan capex tahun ini sekitar Rp4 triliun.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma melanjutkan rencana ekspansi anorganik pengembangan farmasi pada 2019.
  • 20:05 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan pendapatan komisi dari digital banking Rp2,97 triliun di 2019.
  • 20:05 WIB. PEP - Pertamina EP menargetkan laba bersih Rp10 triliun.
  • 20:05 WIB. PLN - Sebanyak 37 tiang listik PLN mengalami kerusakan akibat banjir di Sulsel.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah akan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui promosi di medsos.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membidik pertumbuhan dana masyarakat sebesar 16% sepanjang 2019.
  • 20:03 WIB. Perinus - Perinus siap jadi Bulog perikanan asal ada kepastian hukum dan subsidi.
  • 20:03 WIB. BNI - BNI menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk melakukan aksi korporasi.
  • 20:03 WIB. BNI - Pertumbuhan Laba Bersih BNI juga ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Non Bunga sebesar 5,2% yoy.
  • 20:02 WIB. BNI - Pertumbuhan laba disokong oleh kinerja kredit yang meningkat 16,2% yoy.
  • 20:01 WIB. PTPN III - PTPN III menerbitkan surat utang jangka menengah dengan total jumlah pokok Rp500 miliar.

KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun "Horor" buat Gubernur hingga Bupati? (2)

Foto Berita KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Direktorat Pencegahan KPK sudah mendampingi 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota di Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kemajuan (progress) dari pendampingan tersebut dapat dilihat di laman korsupgah.kpk.go.id yang berisi capaian sejumlah area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Dana Desa dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Dari data di laman tersebut dapat diketahui bahwa di daerah-daerah yang kepala daerah dan anggota DPRD-nya menjadi tersangka di KPK, sistem perencanaan dan penganggaran APBD-nya punya skor buruk misalnya dalam "progress" integrasi perencanaan dengan penganggaran di Pemerintah Provinsi Sumut hanya 18 persen, Pemprov Jambi 17 persen dan Pemerintah Kota Malang 23 persen.

"Artinya di daerah-daerah tersebut antara usulan proyek dari masyarakat dengan Rancangan APBD tidak 'nyambung' secara sistem, hal-hal inilah yang membuat DPRD menyelipkan proyek pribadi atau bahkan meminta uang ketok," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Padahal bila sudah terintegrasi gubernurnya pasti "PD" (percaya diri) karena transparan dan banyak yang membantau sehingga tidak akan ada lagi permintaan uang ketok atau menitip anggaran dari anggota parlemen.

Sedangkan daerah-daerah yang para pemimpinnya tertangkap menerima suap terkait proyek pengadaan juga tidak maksimal untuk meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasanya. Misalnya kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemajuan sistem pengadaan barang dan jasanya baru 48 persen dengan kemajuan terkecil adalah kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang hanya 31 persen.

Selanjutnya kabupaten Labuhan Batu kemajuan sistem pengadaan barang dan jasanya hanya 45 persen; kabupaten Ngada 48 persen; kabupaten Buton Selatan bahkan kematangan ULP hanya 20 persen dan standar Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanya 18 persen; kabupaten Bener Meriah sistem pengadaan barang dan jasanya 44 persen; kabupaten Kebumen standar LPSE hanya 31 persen bahkan perangkat pendukung 0 persen.

Sementara bagi daerah yang kepada daerahnya bermasalah soal izin misalnya kabupaten Jombang, data KPK menunjukkan integrasi online single submission (OSS) untuk izin usaha dan penerapan e-signature adalah 0 persen.

Kabupaten Bekasi mencatat tidak ada "progress" (0 persen) untuk 6 sub-area perizinan, artinya tidak ada integrasi dengan aplikasi OSS; tidak pemenuhan kewajiban pemohon perizinan yang berasal dari direktorat jenderal pajak, Badan Pendapatan Daerah serta BPJS Ketenagakerjaan; tidak ada pendelegasian kewenangan ke DPMTSP; tidak ada penerapan e-signature; tidak ada rekomendasi teknis dari dinas teknis yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan tidak ada kanal pengaduan.

Tidak heran KPK mencokok Bupati Bekasi beserta empat anak buahnya yaitu kepala dinas Tata Ruang Bekasi, kepala Dinas PUPR Bekasi, kepala dinas pemadam kebakaran bekas dan kepala dinas DPMPTSP karena pemerintah kabupaten tersebut tidak punya sistem perizinan yang memadai sehingga memungkinkan swasta melakukan praktik suap kepada kepala daerah dan para pembantunya.

Sedangkan Bupati Cirebon yang menjadi tersangka dugaan penerimaan suap terkait mutasi, dari data pencegahan KPK tampak jelas bahwa rotasi dan promosi jabatan di pemkab Cirebon juga tidak punya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik.

Kabupaten Cirebon tidak punya kemajuan (0 persen) untuk lima bidang yaitu untuk implementasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) skor evaluasi jabatan telah selesai divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, implementasi TPP terselesaikannya seluruh skor evaluasi jabatan, kepatuhan pelaporan gratifikasi, terbentuknya unit pengendali gratifikasi, tersedianya regulasi pengendalian gratifikasi.

Dapat dikatakan, pantas saja Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menerima suap dari para bawahannya yang ingin mendapat posisi "enak" karena tidak ada sistem manajemen mutasi-rotasi ASN di kabupaten tersebut, khususnya mengenai gratifikasi.

Tiga bidang tersebut: pengadaan barang dan jasa, izin dan rotasi-mutasi ASN tampak jadi sasaran empuk para kepala daerah maupun pejabat neara lain pada tahun ini bila tidak ada perbaikan sistem. Lantas bagaimana? Masih mengatakan bahwa para tersangka dugaan korupsi KPK "hanya apes?".

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Neneng Hasanah Yasin, Zumi Zola, Zainudin Hasan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6451.170 -17.392 627
2 Agriculture 1640.427 -7.445 21
3 Mining 1864.844 1.106 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.219 1.419 71
5 Miscellanous Industry 1406.336 0.714 46
6 Consumer Goods 2610.330 -8.382 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.669 2.928 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.073 -1.667 71
9 Finance 1230.662 -13.605 91
10 Trade & Service 803.833 8.815 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 94 124 30 31.91
2 WIIM 183 236 53 28.96
3 CLAY 476 595 119 25.00
4 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
5 ISSP 91 113 22 24.18
6 INCF 264 320 56 21.21
7 INPP 860 1,040 180 20.93
8 OCAP 264 318 54 20.45
9 SQMI 252 300 48 19.05
10 MPPA 163 192 29 17.79
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 645 560 -85 -13.18
2 KIOS 1,580 1,410 -170 -10.76
3 TBMS 1,035 940 -95 -9.18
4 SIDO 810 750 -60 -7.41
5 INCI 580 540 -40 -6.90
6 TNCA 266 248 -18 -6.77
7 TIRA 300 280 -20 -6.67
8 BPTR 83 78 -5 -6.02
9 KPAS 185 174 -11 -5.95
10 BKSW 184 174 -10 -5.43
No Code Prev Close Change %
1 HOME 142 144 2 1.41
2 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
3 ERAA 2,410 2,450 40 1.66
4 BMRI 7,750 7,475 -275 -3.55
5 BNLI 900 970 70 7.78
6 ADRO 1,410 1,380 -30 -2.13
7 BBRI 3,770 3,770 0 0.00
8 DOID 575 660 85 14.78
9 PWON 680 690 10 1.47
10 BUMI 167 180 13 7.78