Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - Kami berjuang menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan target 70% di Cirebon.
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - SBY selalu mendidik kadernya berjiwa besar, menerima demokrasi.
  • 17:02 WIB. Walkot Cirebon - Saya dukung Jokowi-Ma'ruf sebagai pribadi bukan kepala daerah.
  • 17:00 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo sebut Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia, itu isi otak Prabowo?
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo klaim Gerindra banyak caleg perempuan DPR RI, padahal PSI paling banyak.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Kalau dibilang Jokowi pakai teks dan Prabowo pakai isi otak isinya hoax.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Isi otak Prabowo tak lebih dari hoax dan kebohongan.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Berdasarkan UU pemasyarakatan, Ba'asyir memenuhi syarat pembebasan bersayarat.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Sudah sewajarnya Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pembebasan.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Kami sudah berkirim surat ke Presiden untuk pembebasan Ba'asyir berdasarkan alasan yang bisa diterima hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Persoalan Abu Bakar Ba'asyir murni masalah hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bukan soal politik atau pemberian dari Jokowi.
  • 16:34 WIB. Polisi - Ijazah Jokowi adalah asli, sesuai penjelasan sekolah.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid menyebar ijazah palsu Jokowi lewat media sosial Facebook miliknya.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid Harahap diduga sebar hoax ijazah palsu Jokowi.

KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun "Horor" buat Gubernur hingga Bupati? (3)

Foto Berita KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK memang sudah mendampingi dan melakukan intervensi tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten/kota/provinsi di Indonesia misalnya di bidang sistem administrasi perencanaan, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa, penguatan peran aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola kesamsatan dan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan koordinasi, supervisi, dan monitoring pencegahan dilakukan melalui pemetaan permasalahan; pendampingan penyusunan rencana aksi; permintaan dan analisis serta validasi informasi/data, pengamatan, diskusi, "benchmarking", serta kegiatan lainnya dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi yang sudah ditetapkan.

Programnya meliputi: perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan APIP, implementasi tambahan penghasilan pegawai, implementasi e-samsat, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD).

"KPK mendorong diimplementasikannya sistem 'e-procurement', pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, termasuk SDM pengelola yang independen. Tahun ini KPK telah mendorong penggunaan e-catalog lokal di 10 daerah, yaitu Sumatera Utara, kota Medan, Jawa Barat, kota Bandung, Jawa Tengah, kota Semarang, Jawa Timur, Kota Surabaya, Sulawesi Selatan dan Kota Makasar," jelas Agus.

Tujuannya adalah agar proses pengadaan berjalan lebih terbuka, sehingga menghasilkan output pengadaan yang efektif dan efisien.

Namun OTT yang berujung pada penetapan tersangka kepala daerah tetap terjadi, seolah-olah pendampingan dan intervensi itu tidak ditanggapi serius oleh para kepala daerah dan aparatur di bawahnya.

Pada 2018, KPK mencatat OTT terbanyak sepanjang sejarah berdiri sejak 2003 yaitu 30 OTT.

"Terkait tangkap tangan, kadang KPK menyita hanya sejumlah kecil uang suap. Namun, saat dilakukan pengembangan tidak sedikit para pihak yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban. Dari OTT tersebut pula, tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Persoalannya, kasus korupsi, OTT dan pelaku korupsi akan tetap datang silih berganti dengan berbagai modus bila tidak ada perbaikan sistem menyeluruh.

Sejumlah daerah yang dinilai KPK sudah punya rapor baik dalam tata kelola pemerintahan sepatutnya dicontoh oleh daerah lain.

Contoh daerah yang sudah 100 persen menurut penilaian KPK menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah pemkab Lamongan, pemkot Surabaya dan pemprov Jawa Timur. Ketiganya mendapat penilaian 100 persen memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan KPK.

Upaya percontohan itu sesungguhnya sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar ada satu pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi dan kementerian sebagai contoh sistem antikorupsi.

"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang kita garap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu kita jadikan contoh, yang lain suruh 'copy', mendampingi KPK," kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta pada 4 Desember 2018 lalu.

Presiden Jokowi berharap KPK bekerja sama dengan lembaga terkait dapat segera merumuskan percontohan pemerintah daerah dan kementerian yang dapat dicontoh tersebut.

"Pemda dan kementerian lain nanti kalau sistemnya sudah betul, yang lain suruh 'copy', kita beri instruksi Inpres atau perpres ikuti kabupaten misalnnya Boyolali, ikuti provinsi DKI, ikuti Kemenkeu, kita ini kan paling gampang mencontoh, memfotokopi kita paling pinter," jelas Jokowi.

Apalagi menurut Jokowi, banyaknya jumlah orang yang dipenjarakan oleh penegak hukum karena kasus korupsi bukan menunjukkan bangsa tersebut antikorupsi.

"Saya kira saudara sepaham dengan saya bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," kata Jokowi.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Neneng Hasanah Yasin

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56