Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:05 WIB. Bursa Asia - Nike 225 naik 1,72% menjadi 21.338,87
  • 00:05 WIB. Bursa Global - FTSE 100 turun 0,53% menjadi 7.403,54
  • 00:04 WIB. Bursa Global - Nasdaq turun 0,07% menjadi 7.948,54.
  • 00:03 WIB. Bursa Global - Dow naik 0.05% menjadi 26.479,39.
  • 00:03 WIB. Bursa Global - S&P turun 0,03% menjadi 2.916,89
  • 23:54 WIB. Penerbangan - Lion Air on time performance (OTP) 83,99% pada periode lebaran.
  • 23:16 WIB. Beijing - China akan hentikan impor babi dari Kanada, diduga terkait penahanan eksekutif Huawei.
  • 22:54 WIB. INKA - INKA segera menyelesaikan 448 unit dari 886 unit kereta pesanan KAI.
  • 22:52 WIB. KAI - KAI Daop 4 telah memberangkatkan 518.925 penumpang selama periode libur lebaran.
  • 22:35 WIB. KAI - KAI menambah kapasitas angkutan mengantisipasi limpahan penumpang pesawat.
  • 22:28 WIB. IPCC - Indonesia Kendaraan Terminal akan membagikan dividen Rp102,11 miliar.
  • 22:02 WIB. WSBP - Obligasi Waskita Beton Precast oversubscribed hinga 2,18 kali.
  • 21:48 WIB. ADHI - Adhi Karya meraih kontrak baru sebanyak Rp5 triliun hingga Mei 2019.
  • 21:21 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan kinerja kartu kredit sebesar 10% selama Ramadan 2019.
  • 20:32 WIB. Paris - Mitsubishi Aircraft Corp menjual pesawat 15 Spacejet M100 kepada maskapai Amerika Utara.

KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun "Horor" buat Gubernur hingga Bupati? (3)

KPK Jerat 26 Kepala Daerah, 2018 Jadi Tahun
WE Online, Jakarta -

KPK memang sudah mendampingi dan melakukan intervensi tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten/kota/provinsi di Indonesia misalnya di bidang sistem administrasi perencanaan, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa, penguatan peran aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola kesamsatan dan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan koordinasi, supervisi, dan monitoring pencegahan dilakukan melalui pemetaan permasalahan; pendampingan penyusunan rencana aksi; permintaan dan analisis serta validasi informasi/data, pengamatan, diskusi, "benchmarking", serta kegiatan lainnya dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi yang sudah ditetapkan.

Programnya meliputi: perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan APIP, implementasi tambahan penghasilan pegawai, implementasi e-samsat, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD).

"KPK mendorong diimplementasikannya sistem 'e-procurement', pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, termasuk SDM pengelola yang independen. Tahun ini KPK telah mendorong penggunaan e-catalog lokal di 10 daerah, yaitu Sumatera Utara, kota Medan, Jawa Barat, kota Bandung, Jawa Tengah, kota Semarang, Jawa Timur, Kota Surabaya, Sulawesi Selatan dan Kota Makasar," jelas Agus.

Tujuannya adalah agar proses pengadaan berjalan lebih terbuka, sehingga menghasilkan output pengadaan yang efektif dan efisien.

Namun OTT yang berujung pada penetapan tersangka kepala daerah tetap terjadi, seolah-olah pendampingan dan intervensi itu tidak ditanggapi serius oleh para kepala daerah dan aparatur di bawahnya.

Pada 2018, KPK mencatat OTT terbanyak sepanjang sejarah berdiri sejak 2003 yaitu 30 OTT.

"Terkait tangkap tangan, kadang KPK menyita hanya sejumlah kecil uang suap. Namun, saat dilakukan pengembangan tidak sedikit para pihak yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban. Dari OTT tersebut pula, tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Persoalannya, kasus korupsi, OTT dan pelaku korupsi akan tetap datang silih berganti dengan berbagai modus bila tidak ada perbaikan sistem menyeluruh.

Sejumlah daerah yang dinilai KPK sudah punya rapor baik dalam tata kelola pemerintahan sepatutnya dicontoh oleh daerah lain.

Contoh daerah yang sudah 100 persen menurut penilaian KPK menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah pemkab Lamongan, pemkot Surabaya dan pemprov Jawa Timur. Ketiganya mendapat penilaian 100 persen memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan KPK.

Upaya percontohan itu sesungguhnya sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar ada satu pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi dan kementerian sebagai contoh sistem antikorupsi.

"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang kita garap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu kita jadikan contoh, yang lain suruh 'copy', mendampingi KPK," kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta pada 4 Desember 2018 lalu.

Presiden Jokowi berharap KPK bekerja sama dengan lembaga terkait dapat segera merumuskan percontohan pemerintah daerah dan kementerian yang dapat dicontoh tersebut.

"Pemda dan kementerian lain nanti kalau sistemnya sudah betul, yang lain suruh 'copy', kita beri instruksi Inpres atau perpres ikuti kabupaten misalnnya Boyolali, ikuti provinsi DKI, ikuti Kemenkeu, kita ini kan paling gampang mencontoh, memfotokopi kita paling pinter," jelas Jokowi.

Apalagi menurut Jokowi, banyaknya jumlah orang yang dipenjarakan oleh penegak hukum karena kasus korupsi bukan menunjukkan bangsa tersebut antikorupsi.

"Saya kira saudara sepaham dengan saya bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," kata Jokowi.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Neneng Hasanah Yasin

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,824.23 3,785.66
British Pound GBP 1.00 18,022.16 17,842.30
China Yuan CNY 1.00 2,081.78 2,061.17
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,342.00 14,200.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,864.43 9,763.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,832.47 1,814.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,487.75 10,382.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,060.17 15,898.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.21 3,398.76
Yen Jepang JPY 100.00 13,219.65 13,085.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6339.262 81.932 636
2 Agriculture 1407.708 18.720 21
3 Mining 1616.036 27.374 46
4 Basic Industry and Chemicals 759.365 19.786 71
5 Miscellanous Industry 1319.906 24.495 47
6 Consumer Goods 2463.827 18.712 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.971 8.540 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.863 24.917 74
9 Finance 1292.680 13.837 90
10 Trade & Service 804.545 2.212 159
No Code Prev Close Change %
1 SFAN 188 318 130 69.15
2 APLN 187 234 47 25.13
3 DUTI 4,750 5,825 1,075 22.63
4 WICO 510 615 105 20.59
5 ABMM 1,870 2,180 310 16.58
6 BRAM 10,725 12,500 1,775 16.55
7 NICK 236 274 38 16.10
8 PNSE 520 600 80 15.38
9 BOLA 370 422 52 14.05
10 ARMY 220 250 30 13.64
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,750 3,700 -1,050 -22.11
2 GLOB 320 258 -62 -19.38
3 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
4 MFMI 605 525 -80 -13.22
5 LRNA 161 141 -20 -12.42
6 BMAS 348 310 -38 -10.92
7 OKAS 168 150 -18 -10.71
8 FORU 100 90 -10 -10.00
9 MINA 1,235 1,115 -120 -9.72
10 RICY 184 167 -17 -9.24
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,130 1,125 -5 -0.44
2 INKP 7,325 8,175 850 11.60
3 APLN 187 234 47 25.13
4 TLKM 3,980 4,100 120 3.02
5 BBRI 4,260 4,290 30 0.70
6 PGAS 1,950 2,060 110 5.64
7 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
8 CENT 95 93 -2 -2.11
9 CCSI 246 232 -14 -5.69
10 BOLA 370 422 52 14.05