Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjawab kritik Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang menyebut indeks demokrasi Indonesia anjlok.
Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, balik memaparkan data dari laporan lembaga internasional, Freedom House yang jadi rujukan Fadli.
"Data dari mana itu Fadli Zon dapatnya? Ambil data kok seenaknya? Menurut data The Freedom House, tidak benar Indonesia statusnya turun dari 'free' ke 'partly free'. Indonesia masih tetap partly free, bahkan status itu tidak berubah dari 2014, nilai agregatnya pun stabil di angka 65," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Ace menjelaskan, mengapa Indonesia hingga kini masih menyandang status 'partly free'. Hal ini berkaitan dengan kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Di tahun 2018 angka turun jadi 64 oleh Freedom House yang paling disoroti adalah kasus Gubernur Ahok yang Kristian di mana dipersekusi/kriminalisasi atas tuduhan penghinaan agama bahkan sampai di penjara 2 tahun. Ini sebab freedom kita partly free," katanya.
Ace menyebut kasus itu pun tidak lepas dari keterlibatan Fadli. Ia mencontohkan peristiwa aksi bela Islam yang berkaitan dengan kasus Ahok itu.
"Ini ulah Fadli dan kawan-kawan yang selalu mendorong isu-isu agama untuk kepentingan politik. Jelas saja indeks demokrasi Indonesia turun, kebebasan memeluk agama, peradaban agama lain selain Islam di Indonesia semakin tergerus, aksi-aksi bela Islam, persekusi non muslim marak terjadi, di mana momentum awalnya ada di Pilkada DKI di mana Timnya Prabowo yang memulai. Justru ini kesalahan Fadli, dkk. Indeks akan makin parah jika orang seperti mereka yang berkuasa," terangnya.
Ace kemudian merujuk data The Economist Intelligence Unit (EIU) yang juga menjadi dasar kritik Fadli. Ia menegaskan angka yang dipaparkan Fadli merupakan data 2017.
"Menurut The Economist Intellegence Unit, tahun 2017, memang Indeks Demokrasi Indonesia benar turun 20 peringkat dibanding tahun 2016 seperti yg dikatakan Fadli Zon. Perlu dicatat itu tahun 2017, bukan 2018 seperti yang dikatakan Fadli," jelasnya.
"Posisi Indonesia sama dengan AS, yang tidak sepenuhnya demokrasi. Padahal AS digadang-gadang sebagai rujukan Fadli, Prabowo, dkk negara paling demokratis," tambahnya.
Apabila merujuk data BPS indeks demokrasi Indonesia di 2017 naik dibanding 2016. Namun, memang indikator kebebasan berpendapat turun.
"Indeks demokrasi angkanya 72,11 (skala 0-100) pada 2017, meningkat dibanding 2016 yang hanya 70,09. Dengan demikian Indonesia berada di kategori sedang. Aspek kebebasan sipil meningkat 2,3 poin dari 76,45 jadi 78,75. Aspek lembaga demokrasi juga naik 10,44 poin dari 62,05 jadi 72,49," kata Ace.
Menurut Ace, menurunnya kebebasan berpendapat ini dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satu yang utama adalah adanya ancaman kekerasan dari pihak yang tak suka dengan perbedaan pendapat.
"Tentu ini ulah kelompok yang berjubah agama yang sweeping dan mulai mengkafir-kafirkan. Merekalah yang membuat kebebasan berpendapat, masyarakat minoritas berkespresi menjadi turun," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
