Catatan 'Kelam' Jokowi Versi Fraksi PKS

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 2018, khususnya di bidang ekonomi.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan kondisi perekonomian Indonesia masih memprihatinkan. Saat ini beban utang negara semakin besar. Janji-janji pemerintah mengangkat perekonomian Indonesia pun belum tampak realisasinya.

"Selama 4 tahun ini stagnan di angka 5,0%," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Menurutnya, APBN belum cukup sehat. Keseimbangan primer masih negatif dan beban utang memberatkan keuangan negara. Pun untuk membayar bunga utang harus gunakan utang. "Istilahnya gali lubang tutup lubang. Beratnya perekonomian ini berkelindan dengan tingginya angka pengangguran," imbuhnya.

"Jadi angka kemiskinan juga tidak bergeser jauh. Janji Presiden membuka 10 juta lapangan kerja baru nyatanya jauh dari tercapai," lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurut Jazuli, kondisi pertanian Indonesia selama kepemimpinan Jokowi juga semakin miris. Setiap tahun terjadi penyusutan lahan rata-rata 150-200 ribu hektare. Karena itu jika hal tersebut dibiarkan, 38 tahun ke depan lahan pertanian di Indonesia akan habis.

"Akibat penyusutan lahan ini, tiap tahun produksi beras berkurang 3 juta ton. Dengan realitas tersebut, kecenderungan impor beras akan semakin tinggi. Kecenderungan impor juga merambah komoditas pertanian lain, seperti gula, garam, bawang merah, juga gandum. Alhasil, minat kaum muda bertani makin menyusut lagi, mereka lebih suka migrasi ke kota menjadi buruh," jelasnya.

"Faktanya, pendapatan bulanan keluarga petani telah menyusut hanya sekitar Rp 1,2 juta per bulan. Ini menjadi PR terbesar pemerintah untuk menyejahterakan petani Indonesia," tambahnya.

Belum lagi jaminan negara atas kesehatan rakyat juga mengidap persoalan serius dan butuh penanganan segera serta sistemik. Misalnya, tunggakan pembayaran iuran BPJS yang hingga kini masih menjadi persoalan tersendiri.

Sepanjang 2018, pihaknya juga mencatat banyaknya bencana alam yang menuntut kinerja penanggulangan bencana pemerintah yang semakin kuat dan terkoordinasi dengan baik dari pusat hingga daerah dengan melibatkan seluruh potensi relawan kebencanaan. Ia berharap, ke depan, pemerintah memperhatikan kecukupan anggaran untuk proses tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi.