Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:01 WIB. IMF Current Account Forecast 2020 - Singapore (16,65%), Thailand (5,40%), Japan (3,33%), Vietnam (1,91%), Malaysia (1,90%), India (-2,30%), Philippines (-2,33%), USA (-2,55%), Indonesia (-2,66%)
  • 08:53 WIB. IMF Inflation Forecast 2020 - India (4,13%), Vietnam (3,80%), Indonesia (3,14%), Philippines (3,00%), China (2,43%), USA (2,39%), Malaysia (2,08%), Thailand (1,18%), Singapore (1,08%), Japan (0,20%)
  • 08:46 WIB. IMF Growth Forecast 2020 - India (7,03%), Vietnam (6,50%),  Philippines (6,18%), China (5,82%), Indonesia (5,07%), Malaysia (4,40%), Thailand (3,01%), USA (2,09%), Singapore (0,99%), Japan 0,47%)

Banyak Kasus Hukum, CIPS Dorong Pemerintah Benahi Regulasi Pekerja Migran

Banyak Kasus Hukum, CIPS Dorong Pemerintah Benahi Regulasi Pekerja Migran - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pembenahan regulasi terkait pekerja migran harus menjadi prioritas di 2019. Pembenahan ini penting karena banyak kasus hukum yang membelit pekerja migran Indonesia di negara tujuan kerja. Beberapa diantaranya bahkan menyebabkan pekera migran terkena hukuman mati, seperti yang dialami Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Indra Krishnamurti, mengatakan, pembenahan yang penting segera dilakukan meliputi regulasi pendaftaran hingga perlindungan para pekerja migran.

"Pembenahan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pekerja migran Indonesia, meringankan beban finansial yang harus ditanggung saat pendaftaran dan memastikan perlindungan mereka di negara penempatan kerja," kata Indra dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis (3/12/2019).

Indra melanjutkan, pembenahan ini juga dibutuhkan untuk menutup celah keberangkatan pekerja migran dengan cara yang ilegal.

"Kalau regulasi yang ada dibuat jelas, sederhana, tidak berbelat-belit dan murah, maka kemungkinan untuk menutup cara ilegal bisa terus ditekan bahkan dihilangkan," tambahnya.

Turunnya jumlah pengaduan pekerja migran pada 2018 lalu bukanlah jaminan kalau regulasi yang ada sudah berjalan dengan baik. Justru. Lanjutnya, pemerintah harus terus fokus menangani dan menyelesaikan pengaduan yang masuk.

“Penyederhanaan regulasi pendaftaran harus dilakukan supaya menjadi lebih mudah dan lebih murah. Regulasi yang perlu disederhanakan antara lain adalah penyederhanaan persyaratan dan besaran biaya pendaftaran serta penyederhanaan proses pemeriksaan kesehatan. Pekerja migran ilegal juga banyak yang mengalami kekerasan,” urainya.

Indra juga menjelaskan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan diplomasinya dengan negara-negara tujuan kerja pekerja migran. Penggunaan basis data E-KTP akan memudahkan proses pencocokan data dan dapat menghindari pencatatan data secara ganda atau tidak akurat. Proses validasi data ini berlaku bagi setiap pekerja migran yang bekerja diluar negeri, yang legal maupun yang ilegal.

Selanjutnya hasil dari validasi data ini dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk melakukan proses monitoring serta track and trace. Dengan adanya validasi data, pemerintah dapat mengetahui secara faktual dan konkret jumlah pekerja migran Indonesia yang sedang bermukim dan bekerja di luar negeri. Dengan demikian, proses ini memungkinkan pekerja migran yang sedang mengalami kasus hukum untuk mendapatkan bantan hukum sedini mungkin dan memungkinkan penyelesaian kasus secara damai.

“Uji coba pengiriman pekerja migran kita harus didahului adanya pembenahan regulasi. Uji coba tanpa pembenahan regulasi sama saja dengan mengulang kesalahan yang sama. Masih ada sederet nama pekerja migran yang sedang berurusan dengan hokum yang perlu pendampingan dari pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga

Tag: pekerja migran, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), TKW

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Reza Novriandi

Loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,656.40 3,619.63
British Pound GBP 1.00 17,940.84 17,756.89
China Yuan CNY 1.00 1,997.38 1,977.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,716.24 13,579.76
Dolar Australia AUD 1.00 9,469.69 9,368.68
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,764.94 1,747.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,189.61 10,086.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,282.63 15,129.21
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,377.55 3,341.48
Yen Jepang JPY 100.00 12,447.81 12,322.83
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6291.657 5.609 676
2 Agriculture 1436.608 10.657 21
3 Mining 1542.693 -4.494 50
4 Basic Industry and Chemicals 966.382 5.957 77
5 Miscellanous Industry 1234.322 -7.163 51
6 Consumer Goods 2098.874 -5.440 56
7 Cons., Property & Real Estate 485.506 -6.182 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1096.606 -3.939 76
9 Finance 1373.834 9.964 92
10 Trade & Service 755.643 -3.048 168
No Code Prev Close Change %
1 INDO 142 191 49 34.51
2 LRNA 117 157 40 34.19
3 OMRE 600 750 150 25.00
4 MIDI 1,150 1,430 280 24.35
5 IKAI 55 64 9 16.36
6 FORU 99 115 16 16.16
7 FITT 74 85 11 14.86
8 JMAS 690 780 90 13.04
9 PAMG 104 116 12 11.54
10 CASS 540 600 60 11.11
No Code Prev Close Change %
1 CARS 195 145 -50 -25.64
2 AMAR 480 360 -120 -25.00
3 MARI 256 193 -63 -24.61
4 ARTA 418 320 -98 -23.44
5 PBRX 376 292 -84 -22.34
6 HKMU 268 210 -58 -21.64
7 KAYU 111 89 -22 -19.82
8 BKSW 173 140 -33 -19.08
9 LMAS 196 160 -36 -18.37
10 ASSA 735 610 -125 -17.01
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,690 1,695 5 0.30
2 TLKM 3,850 3,810 -40 -1.04
3 TOWR 785 785 0 0.00
4 BBRI 4,570 4,630 60 1.31
5 BBCA 34,250 34,375 125 0.36
6 NIKL 675 670 -5 -0.74
7 LUCK 444 450 6 1.35
8 KAEF 1,205 1,180 -25 -2.07
9 BMRI 7,550 7,725 175 2.32
10 INAF 735 740 5 0.68