Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:42 WIB. Apple - Apple jadi perusahaan paling dikagumi 12 tahun beruntun.
  • 20:24 WIB. WhatsApp - Pembatasan penerusan pesan inisiasi WhatsApp bersama Indonesia, India, Meksiko, dan Brasil.
  • 20:21 WIB. Apple - Apple rilis update iOS 21.1.3 perbaiki bug saat kirim pesan.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma menyiapkan capex tahun ini sekitar Rp4 triliun.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma melanjutkan rencana ekspansi anorganik pengembangan farmasi pada 2019.
  • 20:05 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan pendapatan komisi dari digital banking Rp2,97 triliun di 2019.
  • 20:05 WIB. PEP - Pertamina EP menargetkan laba bersih Rp10 triliun.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah akan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui promosi di medsos.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membidik pertumbuhan dana masyarakat sebesar 16% sepanjang 2019.
  • 20:03 WIB. Perinus - Perinus siap jadi Bulog perikanan asal ada kepastian hukum dan subsidi.
  • 20:03 WIB. BNI - BNI menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk melakukan aksi korporasi.
  • 20:03 WIB. BNI - Pertumbuhan Laba Bersih BNI juga ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Non Bunga sebesar 5,2% yoy.
  • 20:02 WIB. BNI - Pertumbuhan laba disokong oleh kinerja kredit yang meningkat 16,2% yoy.
  • 20:01 WIB. PTPN III - PTPN III menerbitkan surat utang jangka menengah dengan total jumlah pokok Rp500 miliar.
  • 20:01 WIB. ANTM - ANTM Semarang menargetkan dapat menjual 15 kg emas setiap bulannya sepanjang 2019.

Penyelenggara Umrah Teriak Rugi Karena Aturan Biometrik

Foto Berita Penyelenggara Umrah Teriak Rugi Karena Aturan Biometrik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) menentang kehadiran perusahaan swasta asing, VFS Tasheel yang melaksanakan pengambilan data biometrik calon jemaah umrah.

Pasalnya VFS Tasheel dinilai telah menimbulkan kegelisahan baru bagi para calon jemaah umrah maupun penyelenggara umrah Indonesia. Kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi untuk mengurangi antrean saat kedatangan di Bandara Jeddah maupun Madinah, berubah menjadi prosedur tambahan yang menyulitkan jemaah umrah.

Sekretaris Jenderal PATUHI Muharom Ahmad mengatakan bahwa pelaksanaan pengambilan data biometrik ini bahkan merugikan para pelaku usaha travel umrah dan haji karena ribuan jemaah umrah terlantar dan tertunda keberangkatannya.

"Kalau ada sekitar 2.000 jemaah yang tertunda itu diperkirakan Rp30 miliar kerugiannya dalam tiga minggu sekarang ini," ujar dia melalui siaran pes di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Oleh sebab itu, karena selama proses data biometrik tidak profesional dan belum ada kepastian hukum, penyelenggara umrah dan haji akan menghentikan sementara pengiriman jemaah umrah ke Arab Saudi.

"Jadi, kalau lima bulan saja berhenti itu hampir 500 ribu jemaah tertunda keberangkatannya. Dan itu akan merugikan semua pihak, jemaah tertunda, penyelenggara umrah rugi, termasuk kerugian perusahaan di Saudi Arabia seperti hotel dan katering," paparnya.

Menurutnya, meskipun penyelenggara umrah merugi, namun penghentian pengiriman jemaah ini justru meminimalisir kerugian yang telah terjadi. Hal ini karena penyelenggara umrah tidak mengalami kerugian biaya booking tiket dan hotel apabila jemaah batal diberangkatkan.

"Sekarang ini justru ada upaya menghentikan dulu pengiriman jemaah umrah karena kondisi tidak pasti. Karena kalau kami sudah pesan hotel, tiket, tapi karena proses pengambilan data biometriknya terkendala, akibatnya akan menimbulkan kerugian, siapa yang tanggung kerugian? Tentu VFS tidak akan menanggung kerugian itu. Jadi, daripada ada ketidakpastian itu, maka penyelenggara bersepakat menghentikan dulu sampai ada kepastian hukum," ungkapnya.

"Jemaah tidak akan pernah mau tahu karena dia tidak berangkat, maka dia menuntut diberangkatkan atau dikembalikan uangnya, sementara penyelenggara sudah booking duluan dan itu belum tentu bisa dikembalikan oleh pihak hotel atau penerbangan. Jadi, kerugian akan terjadi di kami," tambahnya.

Sementara terkait keluhan jemaah terntang VFS Tasheel yang memperlambat proses pemberangkatan umrah sudah dilayangkan PATUHI kepada Kementerian Agama, Kemenlu, DPR, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta serta langsung menemui Wakil Menteri Haji bidang Umrah, Wazan di Jeddah.

Namun, menurut Ketua Dewan Pembina PATUHI, Fuad Hasan Masyhur, keluhan yang disertai foto, video atas kesulitan dan kesengsaraan jemaah umrah ini berlangsung sejak diwajibkannya kelengkapan data biometrik oleh Kedutaan Saudi per 17 Desember 2018.

"Kini PATUHI akan berupaya meneruskan keluhan, kekecewaan, dan aspirasi jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya sudah 1 juta per tahun. Kami akan meminta presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang berkewajiban melindungi kedaulatan Indonesia agar segera menyetop kegiatan penzaliman oleh swasta asing yang mengambil data diri WNI tanpa hak di wilayah hukum kedaulatan Indonesia," katanya.

Dia menuturkan, PATUHI menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan biometrik ini, selain secara teknis menyulitkan jemaah, VFS Tasheel juga mengabaikan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, di mana perseroan terbatas yang terlibat dalam penyelenggaraan umrah wajib mendapat izin Menteri Agama, sementara VFS Tasheel tidak memiliki izin dari Menteri Agama. Sedangkan dalam pengambilan data biometrik yang sesungguhnya kewenangan Dukcapil dan Dirjen Imigrasi, VFS Tasheel juga tidak mendapat izin maupun rekomensasi dari Kemendagri.

Dengan demikian, menurut Fuad, VFS Tasheel berupaya mengawal aturan keimigrasian Saudi, tetapi melanggar aturan dan perundangan Indonesia.

"Untuk itu jika Kemenag, Kemendagri, dan Kemenlu tidak dapat menghentikan kegiatan usaha swasta asing yang melanggar hukum ini, maka PATUHI segera menyampaikan hal ini kepada presiden demi marwah bangsa dan kemudahan pelayanan jemaah umrah Indonesia," kata Fuad.

"PATUHI meminta presiden beserta jajaran kabinet terkait agar meminta Duta Besar Saudi Arabia di Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan pengambilan data biometric bagi jemaah umrah sampai aspek hukumnya terpenuhi sesuai undang-undang dan peraturan Indonesia dan sampai aspek teknis pengambilan data biometrik tidak lagi menyulitkan jemaah umrah, baik secara ekonomis maupun geografis," tutupnya.

Tag: Umrah, Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI)

Penulis: Redaksi

Editor: Rosmayanti

Foto: PATUHI

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6451.170 -17.392 627
2 Agriculture 1640.427 -7.445 21
3 Mining 1864.844 1.106 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.219 1.419 71
5 Miscellanous Industry 1406.336 0.714 46
6 Consumer Goods 2610.330 -8.382 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.669 2.928 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.073 -1.667 71
9 Finance 1230.662 -13.605 91
10 Trade & Service 803.833 8.815 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 94 124 30 31.91
2 WIIM 183 236 53 28.96
3 CLAY 476 595 119 25.00
4 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
5 ISSP 91 113 22 24.18
6 INCF 264 320 56 21.21
7 INPP 860 1,040 180 20.93
8 OCAP 264 318 54 20.45
9 SQMI 252 300 48 19.05
10 MPPA 163 192 29 17.79
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 645 560 -85 -13.18
2 KIOS 1,580 1,410 -170 -10.76
3 TBMS 1,035 940 -95 -9.18
4 SIDO 810 750 -60 -7.41
5 INCI 580 540 -40 -6.90
6 TNCA 266 248 -18 -6.77
7 TIRA 300 280 -20 -6.67
8 BPTR 83 78 -5 -6.02
9 KPAS 185 174 -11 -5.95
10 BKSW 184 174 -10 -5.43
No Code Prev Close Change %
1 HOME 142 144 2 1.41
2 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
3 ERAA 2,410 2,450 40 1.66
4 BMRI 7,750 7,475 -275 -3.55
5 BNLI 900 970 70 7.78
6 ADRO 1,410 1,380 -30 -2.13
7 BBRI 3,770 3,770 0 0.00
8 DOID 575 660 85 14.78
9 PWON 680 690 10 1.47
10 BUMI 167 180 13 7.78