Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:39 WIB. Beijing - PM China mengatakan kepada para CEO global, China tetap komit terhadap reformasi.
  • 06:17 WIB. Swa kemudi - Renault SA, Nissan Motor Co danĀ  Waymo menjajaki kerjasama mobil swa kemudi.
  • 22:41 WIB. KAEF - Kimia Farma berencana mengembangkan kosmetik dekoratif.
  • 22:27 WIB. PNM - Kebutuhan pendanaan PNM membesar menjadi Rp 12 triliun pada 2019.
  • 22:16 WIB. PNM - PNM menerbitkan sukuk senilai Rp300 miliar.
  • 22:04 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti meraih marketing sales Rp700 miliar hingga Mei 2019.
  • 21:52 WIB. AP II - AP II siap menyesuaikan biaya jasa bandara agar tiket pesawat turun.
  • 21:39 WIB. WSKT - Waskita bekerja sama dengan Hyundai menggarap pasar kontruksi Indonesia.
  • 21:25 WIB. BRI - BRI resmi menjadi penyedia layanan kartu kredit pemerintah.
  • 21:15 WIB. BRI - BRI membuka ruang untuk menurunkan SBDK konsumsi.
  • 21:05 WIB. BRI - BRI meraih pendapatan Rp41,6 miliar dari bisnis remitansi.
  • 20:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel fokus di 4 pilar CSR untuk membangun Indonesia digital.
  • 20:35 WIB. WSKT - Waskita Karya Realty melebarkan sayap usahanya bidang perhotelan.
  • 19:32 WIB. PGN - PGN dan Krakatau Steel teken MoU pengembangan energi.
  • 19:22 WIB. PTPP - PT PP meneken nota kesepahaman dengan PT Hyundai Engineering & Construction.

Benarkah Perda Larangan Plastik Rugikan Masyarakat?

Benarkah Perda Larangan Plastik Rugikan Masyarakat? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Larangan penggunaan kantong plastik yang akan diterapkan sejumlah pemerintah daerah menuai beragam penolakan. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat, serta melanggar aturan hukum yang lebih tinggi, yaitu KUH Perdata. Contohnya aturan Pemprov DKI yang akan mengenakan sanksi denda Rp5 juta hingga Rp25 juta kepada toko ritel yang masih menyediakan kantong plastik.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah pusat dan pemda dianggap keliru karena melarang kantong plastik, PS-Foam atau pun sedotan plastik, dengan alasan mengurangi sampah plastik. Seharusnya manajemen pengelolaan sampah (plastik) yang diperbaiki. Apalagi, saat ini belum ada yang bisa menemukan pengganti kantong plastik sebagai alat membawa belanjaan.

"Pelarangan kantong plastik adalah kebijakan instan yang tak solutif. Penggunaan kantong yang ramah lingkungan itu kan sampai hari ini belum ada penjelasan. Penggantinya apa, dari kain atau dari apa," kata Trubus.

Menurutnya, kendala utama ialah mengubah perilaku kebiasaan penggunaan kantong plastik di masyarakat. Utamanya bagi pedagang pasar, untuk itu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pemahaman yang massif, konsisten, dan tepat sasaran.

"Sebenarnya kebijakan publik itu kan harusnya memberikan solusi, bukan membebankan masyarakat. Kalau pedagang menengah bawah di pasar jika diberikan denda sampai Rp25 juta kan menjadi pertanyaan, layak tidaknya. Pengguna kantung plastik bukan perilaku kejahatan yang mesti diganjar dengan denda puluhan juta rupiah," tegas dia.

Pengenaan sanksi denda kepada toko ritel sebenarnya melanggar KUH Perdata, yang posisinya lebih tinggi dibanding Perda. Dalam aturan hukum, praktik jual beli pada Pasal 612 dan Pasal 1320 KUH Perdata menjadi kewajiban toko modern atau ritel dalam melayani pembeli harus dengan penyerahan barang secara lengkap bersama kantong belanja karena konsumen telah membayar barang berikut biaya kantong belanjaannya.

Di sisi lain, menurutnya, solusi untuk pedagang harus konkrit. Misalnya saja, pedagang pasar yang setiap hari bergantung pada penggunaan kantong plastik harus jelas pengganti plastik itu, kebijakan ini jangan sampai justru memberikan beban baru bagi masyarakat. 

Senada, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) menyatakan penolakan terhadap larangan penggunaan kantong plastik untuk berbelanja di beberapa daerah. Pengusaha beralasan tidak ada aturan dari pemerintah pusat yang menuntut tiap daerah melakukan pelarangan.

"Kami tidak sepakat dengan adanya pelarangan penggunaan kantong plastik," kata Ketua Umum Aprindo Roy Mandey.

Dia mengatakan, harus ada kontrol pemerintah pusat dalam pengurangan sampah plastik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seharusnya mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) untuk menyelaraskan sikap pemerintah. Sementara yang terjadi saat ini, pelarangan penggunaan kantong plastik di daerah hanya berdasarkan peraturan gubernur, wali kota, atau bupati. Alhasil, konsumen menjadi bingung terhadap peraturan yang berlaku.

Sejumlah daerah yang telah memberlakukan kebijakan ini, di antaranya Banjarmasin dan Balikpapan, serta ke depan Bogor, Bandung, dan menyusul DKI Jakarta yang rencananya mulai diberlakukan pada Januari 2019 ini.

Penolakan lebih keras datang dari Green Indonesia Foundation melalui direkturnya, Asrul Hoesein. Menurutnya, pemda terlalu prematur mengambil kebijakan dalam menanggulangi sampah plastik, sebab sampai hari ini belum ada hasil penelitian resmi yang menyatakan ada plastik berkualitas ramah lingkungan.

"Tidak ada alternatif lain untuk kantong yang murah dan massal selain kantong plastik konvensional. Selain itu, volume sampah kantong plastik lebih sedikit dibanding jenis produk kemasan plastik lain yang berakhir menjadi sampah. Kenapa hanya kantong plastik yang disorot tajam oleh sebuah kebijakan," ujar Asrul mempertanyakan.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah membuat analisis solusi yang komprehensif dari semua jenis sampah untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan semua pihak. 

"Sampah sangatlah mudah diatasi bila membahasnya secara lengkap tanpa unsur kepentingan pribadi maupun kelompok," ujarnya.

Larangan penggunanaan kantung plastik kian pelik setelah kebijakan tersebut dibarengi rencana pengenaan cukai untuk produk kantong plastik yang tentunya bakal berdampak pada Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Terkait kebijakan penerapan cukai ini, secara tegas Kementerian Perindustrian menyatakan keberatannya. Ini dikarenakan permasalahan sampah plastik tidak terletak pada produknya, tetapi bagaimana manajemen sampah plastik.

Achmad Sigit Dwiwahjono, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin mengatakan, industri yang memproduksi kantong plastik didominasi sebesar 80% oleh IKM. Industri-industri tersebut kebanyakan berusaha hanya dengan satu atau dua unit mesin.

"Terkait cukai, Kemenperin tidak setuju karena industri yang memproduksi plastik kantong 80% IKM dan secara teknologi, masalah sampah plastik sebenarnya bisa diselesaikan. Permasalahan sampah plastik tidak terletak pada produknya, tetapi bagaimana manajemen sampah plastik," ujar Sigit.

Terkait masalah perilaku masyarakat, dia berpendapat, mau tidak mau harus diubah. Pasalnya, negara lain mampu mengatasi masalah sampah plastik tanpa mengenakan cukai, seperti Jepang.

"Saya lihat di Jepang, di dalam satu rumah terdapat 5-7 kotak sampah. Solusinya bukan di cukai," jelas Sigit.

Tag: cukai plastik, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.89 3,776.33
British Pound GBP 1.00 18,144.14 17,956.97
China Yuan CNY 1.00 2,079.35 2,058.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,307.00 14,165.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,856.09 9,751.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,829.80 1,811.57
Dolar Singapura SGD 1.00 10,506.72 10,400.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,112.54 15,946.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,439.18 3,401.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,277.96 13,142.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6335.698 -3.564 636
2 Agriculture 1412.814 5.106 21
3 Mining 1618.711 2.675 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.641 11.276 71
5 Miscellanous Industry 1309.244 -10.662 47
6 Consumer Goods 2443.659 -20.168 52
7 Cons., Property & Real Estate 498.736 6.765 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.374 -1.489 74
9 Finance 1290.556 -2.124 90
10 Trade & Service 804.307 -0.238 159
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 189 254 65 34.39
2 MTPS 1,010 1,260 250 24.75
3 SFAN 318 396 78 24.53
4 GLOB 258 318 60 23.26
5 SRAJ 222 270 48 21.62
6 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
7 SIMA 87 104 17 19.54
8 POLL 1,560 1,850 290 18.59
9 CNTX 490 580 90 18.37
10 SDMU 58 68 10 17.24
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 12,500 10,000 -2,500 -20.00
2 NICK 274 230 -44 -16.06
3 PNSE 600 525 -75 -12.50
4 BOLA 422 376 -46 -10.90
5 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
6 SIPD 890 805 -85 -9.55
7 SSTM 400 362 -38 -9.50
8 ZONE 600 550 -50 -8.33
9 TFCO 510 470 -40 -7.84
10 MFMI 525 486 -39 -7.43
No Code Prev Close Change %
1 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
2 CSIS 97 103 6 6.19
3 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
4 BMTR 400 376 -24 -6.00
5 TKIM 11,075 12,725 1,650 14.90
6 BBRI 4,290 4,310 20 0.47
7 TLKM 4,100 4,040 -60 -1.46
8 BTPS 3,050 2,860 -190 -6.23
9 BBCA 29,700 29,550 -150 -0.51
10 APLN 234 226 -8 -3.42