Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:40 WIB. CPO - Peluang ekspor CPO ke China terbuka di tengah perang dagang.
  • 14:38 WIB. Huawei - Google Blokir Huawei dari Play Store dan Android Updates.
  • 14:37 WIB. Unilever - Unilever membagikan dividen Rp9 triliun.
  • 13:55 WIB. TPMA - Trans Power Marine menebar dividen senilai US$4,93 juta.
  • 13:53 WIB. Daerah - Kontribusi mitra Go-Jek Rp1,7 triliun bagi ekonomi Makassar.
  • 11:22 WIB. Infrastruktur - Astra Infra mengincar proyek tol di jalur Trans Jawa.
  • 11:20 WIB. Ekonomi - Sektor konsumsi akan diandalkan pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 2020.

CIPS: HPP Justru Hambat Kerja Bulog Serap Gabah dan Beras Petani

CIPS: HPP Justru Hambat Kerja Bulog Serap Gabah dan Beras Petani - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya. Adanya HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Padahal keputusan untuk tidak mengimpor beras di awal 2019 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan beras di gudang-gudang Bulog.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan Harga Pokok Pembelian (HPP) yang tercantum dalam Instruksi presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015.

"Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700,00 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10%," jelas Ilman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Ilman menambahkan, Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP. Banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani.

"Karena jumlahnya lebih sedikit, maka ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran,” urainya.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras di awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar. Operasi pasar dilakukan menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini sudah ada di kisaran 2,8 juta ton yang terdiri dari 1,5 juta ton beras serapan lokal dan sisanya beras impor.

Pada 2018, pemerintah menargetkan target serapan sebesar 2,7 juta ton. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua term yaitu Januari–Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton dan sisanya di bulan Agustus hingga September. Namun hingga akhir 2018, realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton. Sementara itu di 2019, target serapan diturunkan menjadi 1,8 juta ton.

Tag: Perum Bulog, Beras

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,876.15 3,836.82
British Pound GBP 1.00 18,500.33 18,315.59
China Yuan CNY 1.00 2,106.68 2,085.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,534.00 14,390.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,048.81 9,942.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,851.80 1,833.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,567.88 10,461.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,231.57 16,065.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,475.37 3,438.47
Yen Jepang JPY 100.00 13,193.54 13,060.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5907.121 80.253 633
2 Agriculture 1351.935 -9.947 21
3 Mining 1609.598 10.601 47
4 Basic Industry and Chemicals 707.320 17.072 71
5 Miscellanous Industry 1203.823 30.883 46
6 Consumer Goods 2359.388 12.835 52
7 Cons., Property & Real Estate 435.075 5.924 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1079.565 21.890 74
9 Finance 1184.407 20.731 90
10 Trade & Service 783.451 0.917 156
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 140 180 40 28.57
2 JAST 460 575 115 25.00
3 HRME 260 324 64 24.62
4 MTPS 915 1,140 225 24.59
5 DUTI 4,440 5,500 1,060 23.87
6 BELL 386 458 72 18.65
7 MKPI 12,000 13,975 1,975 16.46
8 JSKY 1,065 1,230 165 15.49
9 MYTX 65 74 9 13.85
10 SSTM 352 400 48 13.64
No Code Prev Close Change %
1 RELI 244 202 -42 -17.21
2 LPGI 4,100 3,400 -700 -17.07
3 INPP 840 710 -130 -15.48
4 BIPP 88 75 -13 -14.77
5 PEHA 1,800 1,550 -250 -13.89
6 MTSM 202 176 -26 -12.87
7 IBFN 228 200 -28 -12.28
8 NICK 322 286 -36 -11.18
9 TRIS 266 238 -28 -10.53
10 NIPS 288 260 -28 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,790 3,750 -40 -1.06
2 SRIL 328 342 14 4.27
3 MNCN 920 925 5 0.54
4 CPRI 67 73 6 8.96
5 TLKM 3,510 3,600 90 2.56
6 BBCA 25,900 26,900 1,000 3.86
7 ESTI 96 95 -1 -1.04
8 BMRI 7,075 7,225 150 2.12
9 SMGR 10,550 11,250 700 6.64
10 UNTR 24,825 24,500 -325 -1.31