Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

KPS Usul Petani dan Janda Digaji, Tanggapan PDIP 'Jelas'

KPS Usul Petani dan Janda Digaji, Tanggapan PDIP 'Jelas' Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Relawan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kopi Politik Syndicate (KPS) mengusulkan program agar pemerintah menggaji petani dan menafkahi janda. PDIP menyebut program serupa sudah tertuang dalam Nawacita.

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan usulan relawan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kopi Politik Syndicate (KPS) yang meminta petani dan janda digaji, telah termuat dalam Nawacita pada program serupa.

"Semua program sudah ada di visi-misi Nawacita," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Ia mencontohkan, program kesejahteraan bagi petani disalurkan lewat asuransi untuk petani jika gagal panen. Karena itu, menurutnya akan repot jika pemerintah harus memberikan gaji bagi semua profesi.

"Seingatku yang ada di sana itu asuransi untuk petani (bila gagal panen) bukan gaji. Repot kalau semua profesi kemudian meminta gaji, jadi pegawai pemerintah," katanya.

"Pemerintah upaya meningkatkan produksi, memperbaiki tata niaga komoditas pertanian supaya pendapatan meningkat. Setahuku jika digaji pemerintah tidak akan mampu," lanjutnya.

Terkait nafkah untuk janda, Eva menjelaskan, juga ada di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah tanpa melalui bantuan tunai.

"Itu sudah ada di PKH, non tunai. Pak Jokowi akan konsisten mengikuti rekomendasi BPK, jangan berikan tunai," imbuhnya.

Baca Juga: Meningkat 21 Persen, Bandara Ngurah Rai Layani 3,5 Juta Penumpang Hingga Februari 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: