Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:51 WIB. Zimbabwe - Zimbabwe blokir WhatsApp, Facebook, hingga Twitter. 
  • 07:45 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji kirim draf UU data pribadi ke DPR bulan depan.
  • 06:34 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo sebut negara tak rugi jika data center di luar negeri.
  • 06:33 WIB. Spotify - Spotify bakal rilis fitur blok artis.
  • 06:32 WIB. WhatsApp - WhatsApp belum penuhi janji batasi penerusan pesan.
  • 06:23 WIB. Google - Jam tangan pintar Google dapat izin rekam detak jantung.
  • 06:15 WIB. Wuling - Diler Wuling mulai buka pesanan Almaz.
  • 06:13 WIB. Ovo - Ovo sebut uang tunai jadi saingan terbesar bisnis fintech.
  • 21:20 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas domestik Pelindo III naik 8% dengan total 3 juta TEUs.
  • 21:19 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas sepanjang 2018 di pelabuhan yang dikelola Pelindo III naik 8,5%.
  • 20:04 WIB. Joglosemarkerto - Okupansi kereta Joglosemarkerto mencapai 186%.
  • 19:41 WIB. Garuda - Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung London–Denpasar.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - BUMN juga didorong untuk mengoptimalkan kembali pasar modal dalam negeri.
  • 06:30 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 dikabarkan beri fitur baru dalam notch.

BNPB Bisa Ganti Nama Jadi BKPB, Ini Kata Pakar

Foto Berita BNPB Bisa Ganti Nama Jadi BKPB, Ini Kata Pakar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pakar media dan komunikasi, Renaldi Zein, berpendapat bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa diubah menjadi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana (BKPB) agar tetap langsung berada di bawah Presiden.

"Bila ada perbaikan administrasi struktur dalam pemerintahan, sebaiknya BNPB diubah bentuknya menjadi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana atau BKPB," kata Renaldi di Jakarta, Sabtu (05/01/2019).

Menurut Renaldi yang juga mantan anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI) itu, Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana tetap harus berada di bawah presiden langsung karena hal ini akan memberikan kekuatan koordinasi antarlembaga.

Bencana, menurut Renaldi, merupakan suatu kejadian yang tak pernah diharapkan, namun antisipasi dini dengan kesigapan pada saat kejadian bencana perlu kekuatan koordinasi pada pemerintahan.

"Hal ini merupakan perpanjangan tangan kerja presiden yang diwakili adanya BKPB, " katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan bekerja di bawah komando Menko Polhukam. Selama ini, BNPB bertanggung jawab langsung di bawah presiden berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2008.

Bisa ke arah sana (revisi perpres soal pengisian jabatan Kepala BNPB). Bisa nanti BNPB seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi, tidak harus semuanya di bawah presiden, ujarnya.

"Karena efektivitas koordinasi, Menko Polhukam lebih langsung gitu. Kita evaluasi selama ini posisi BNPB itu lebih pas di mana. Jadi kan selevel SAR," ujar Moeldoko.

BNPB akan berada di bawah tanggung jawab Menko Polhukam terkait dengan tanggap darurat kebencanaan. Mengenai rehabilitasi, ada kemungkinan di bawah tanggung jawab Menko PMK.

Untuk Kepala BNPB yang baru, sejauh ini pihak istana menyebut akan dijabat Letjen TNI Doni Monardo.

"Saya pikir hampir semua pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kebencanaan itu keterlibatan TNI aktif, polisi aktif itu kan lebih besar di sana. Akan lebih mudah kalau masih aktif melakukan koordinasi," ujar Moeldoko.

Ia memastikan Kepala BNPB yang baru segera dilantik. Begitu juga penuntasan revisi perpres tentang BNPB. Menurut Moeldoko, Doni punya rekam jejak yang bagus.

"Ya hampir semuanya tahulah track record-nya Pak Doni kan bagus. Banyak inisiatif (dalam penanganan bencana), " katanya menambahkan.

Tag: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menkopolhukam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20