Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:32 WIB. Samsung - Samsung Galaxy A80 mendarat di Indonesia seharga Rp9,499 juta.
  • 16:05 WIB. Garuda - Garuda Indonesia didesak segera perbaiki laporan keuangan.
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,11% di akhir sesi II.
  • 15:57 WIB. Rupiah -  Rupiah melemah 0,32% ke level Rp13.980 per dolar AS. 
  • 15:51 WIB. Indonesia - Morgan Stanley meramalkan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga acuan.
  • 15:26 WIB. Ganja - Bea Cukai gagalkan penyeludupan 39 kg ganja di wilayah Dumai.
  • 14:57 WIB. Ericsson - Ericsson mengatakan bahwa on track mencapai target laba.
  • 14:01 WIB. Go-Jek - Go-Jek dapat investasi baru dari Visa.
  • 10:26 WIB. NATO - Trump berjanji tidak akan jual pesawat F-35 ke Turki.

Upaya PK Ditolak, Pengamat: BANI Sovereign Harusnya Bubar atau Ganti Nama

Upaya PK Ditolak, Pengamat: BANI Sovereign Harusnya Bubar atau Ganti Nama - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Versi Sovereign, semakin menegaskan bahwa BANI yang beralamat di Wahana Graha Mampang sebagai pemegang merek BANI yang sah.

“Dengan adanya putusan penolakan PK tersebut, seharusnya BANI versi Sovereign sudah menghentikan segala aktifitasnya, atau berganti nama, karena mereka sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan nama tersebut," demikian diungkapkan Pengamat Birokrasi sekaligus Chairman dari Indonesian Bureaucracy dan Service Watch, Nova Andika di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Seperti diketahui dalam undang-undang tentang Perlindungan Merek, terdapat ketentuan tentang  adanya ancaman sanksi pidana/perdata atas pelanggaran hak atas merek yang secara resmi terdaftar berdasarkan undang-undang tersebut.

Seperti dikutip dari website resmi MA, hasil putusan bernomor 178 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dalam gugatannya diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus, Erry Firmanyah.

“Maka hasil putusan Pengadilan Niaga No.34/Pdt-Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memutuskan  bahwa BANI yang didirikan oleh Kadin pada tahun 1977 merupakan pemegang merek BANI yang sah, tetap berlaku setelah ditolaknya upaya PK Erry Firmansyah,” ujar Nova.

Selain itu juga, Nova menyebutkan bahwa dalam putusan MA Nomor 232 K/TUN/2018 MA juga telah memenangkan BANI yang diketuai Husseyn Umar tersebut, dan Menkumham sendiri berdasarkan putusan tersebut, dengan SK No. AHU-38.AH.01.12 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 telah mencabut status Badan Hukum BANI Versi Sovereign.

“Bayangkan kegaduhan yang akan terjadi dalam dunia usaha, seandainya BANI Versi Sovereign masih tetap menggunakan nama BANI, ketika dalam klausul perjanjian kontrak kerjasama, perusahaan menunjuk BANI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa, nah ketika terjadi sengketa, akan timbul masalah baru karena ada 2 nama BANI,” ujarnya.

Menurutnya, dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak diatur secara tegas tentang pendirian lembaga arbitrase. Oleh sebab itu, ia berpendapat sah-sah saja mendirikan sebuah lembaga arbitrase.

“Tapi yang saya heran kenapa namanya harus sama dengan lembaga yang telah puluhan tahun eksis dan menyelesaikan ribuan kasus sengketa,” tegasnya.

Di sisi lain, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadin menunjuk BANI yang pada waktu ini dipimpin oleh Husseyn Umar dalam menyelesaikan sengketa.

Untuk memperkuat hal itu, Kadin juga telah mengeluarkan surat edaran bernomor 1507/DP/X/2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani pada 3 Oktober 2018.

Dalam surat edaran tersebut, Kadin menyatakan bahwa BANI (Mampang) didirikan oleh Kadin Indonesia melalui Surat Keputusan Kadin No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977 dan susunan kepengurusan pertamanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kadin No. SKEP/154/DPH/1977 tertanggal 3 Desember 1977.

Selanjutnya, Kadin menyatakan bahwa dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), maka keberadaan BANI sebagai entitas lembaga, dilindungi oleh UU No. 30/1999.

“BANI dibentuk oleh Kadin Indonesia yang merupakan suatu organisasi wadah para pengusaha, sehingga keberlangsungan objeknya ditetapkan secara demokratis,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Tag: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,738.00 3,699.88
British Pound GBP 1.00 17,403.19 17,223.84
China Yuan CNY 1.00 2,036.85 2,016.51
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,019.00 13,879.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.72 9,729.18
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,794.23 1,776.19
Dolar Singapura SGD 1.00 10,317.95 10,211.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,718.10 15,555.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.46 3,371.14
Yen Jepang JPY 100.00 12,962.55 12,829.54

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6394.609 -7.271 652
2 Agriculture 1360.695 -1.524 21
3 Mining 1639.706 -0.398 49
4 Basic Industry and Chemicals 799.891 -0.595 72
5 Miscellanous Industry 1259.816 -47.920 49
6 Consumer Goods 2371.485 22.616 53
7 Cons., Property & Real Estate 495.215 -0.879 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1230.336 -6.362 74
9 Finance 1326.341 -0.371 91
10 Trade & Service 817.488 -0.352 163
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 400 500 100 25.00
2 KAYU 360 450 90 25.00
3 ARKA 665 830 165 24.81
4 GLOB 326 406 80 24.54
5 MINA 1,010 1,250 240 23.76
6 TALF 286 348 62 21.68
7 MTPS 1,050 1,200 150 14.29
8 OCAP 420 480 60 14.29
9 TOPS 605 665 60 9.92
10 WIIM 242 266 24 9.92
No Code Prev Close Change %
1 POSA 322 242 -80 -24.84
2 KIOS 620 515 -105 -16.94
3 CASS 730 620 -110 -15.07
4 DWGL 93 80 -13 -13.98
5 YULE 179 154 -25 -13.97
6 MYTX 72 63 -9 -12.50
7 INCF 82 72 -10 -12.20
8 INPP 820 720 -100 -12.20
9 ASBI 386 340 -46 -11.92
10 PALM 258 228 -30 -11.63
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 340 344 4 1.18
2 MNCN 1,445 1,420 -25 -1.73
3 POSA 322 242 -80 -24.84
4 ASII 7,450 7,100 -350 -4.70
5 IPTV 246 244 -2 -0.81
6 ANTM 895 900 5 0.56
7 BIPI 52 52 0 0.00
8 MAMI 93 94 1 1.08
9 SWAT 117 116 -1 -0.85
10 BBRI 4,550 4,520 -30 -0.66