Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BI dan Kemenkeu Pantau Informasi Devisa Melalui SiMoDIS

BI dan Kemenkeu Pantau Informasi Devisa Melalui SiMoDIS Kredit Foto: Agus Aryanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terintegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Muyani Indrawati hari ini, Senin, (7/1/2019) di Aula Duanda, Gedung Kemenkeu Jakarta.

"SiMoDIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan  Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, dan menyinergikan kebijakan pemerintah dan BI terkait ekspor dan impor secara seketika," tulis Kemenkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Secara teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, barang, dan uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cuka (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa.

"Melalui integrasi ini, SiMoDIS akan mampu menyediakan infomasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan Bl," jelas Kemenkeu.

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari kesepakatan Bl dan Kemenkeu, yaitu meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor, mendapatkan informasi devisa kegiatan impor, meningkatkan perolehan DHE, mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan, memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan, dan memperkuat pelaksanaan analisis bersama terkait devisa.

"Melaiui kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini, Bl dan Kemenkeu berkomitmen terus meningkatkan kalaborasi dalam mendukung serta mengoptimalkan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung perekenomian Indonesia," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: