Bank Dunia: Laporan InfraSAP Belum untuk Konsumsi Publik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Dunia merespons beberapa artikel yang mengutip laporan berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assessment Program (InfraSAP). Dikatakannya dalam sebuah siaran pers hari ini, Senin (7/1/2019), bahwa laporan tersebut belum dipublikasikan untuk umum.

"Seperti halnya semua laporan Bank Dunia, kami berkerja sama secara erat dan berdiskusi dengan pihak pemerintah termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai contoh, diskusi tingkat tinggi terkait temuan-temuan kunci dan berbagai rekomendasi InfraSAP dilakukan pada 4 Desember 2018," tulisnya dalam rilis tersebut.

Bank Dunia menjelaskan bahwa laporan InfraSAP meninjau kemajuan substansial yang telah dicapai Indonesia dalam membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir, juga berbagai kesempatan dan instrumen untuk pihak yang berwenang agar terus menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.

"Bank Dunia mulai menyiapkan laporan ini pada pertengahan 2017, mengikuti undangan dari Pemerintah Indonesia untuk berkerja sama menemukan solusi guna menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial untuk investasi infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai ambisi pemerintah dalam menjaga daya saing negara dan meningkatkan tingkat kehidupan semua orang Indonesia," imbuhnya.

InfraSAP merupakan analisis kompreshensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu set kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan Indonesia dalam jangka pendek dan menengah.

Laporan ini menyadari, untuk menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa puluh tahun terakhir akan memerlukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam beberapa periode.

Bank Dunia menekankan bahwa laporannya juga mengakui kemajuan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan komitmen yang kuat untuk menutup kesenjangan tersebut.

"Dari berbagai diskusi kami dengan kementerian dan instansi pemerintah, kami menghargai kemajuan yang telah dilakukan untuk memungkinkan koordinasi yang lebih kuat antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur, termasuk pengadaan lingkungan untuk sektor swasta berinvestasi pada sektor ini. Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024," tandasnya.