Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. IHSG - Jeda siang, IHSG ditutup hijau 0,20% ke level 6.464,02. 
  • 11:51 WIB. UMA - BEI tetapkan saham PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) sebagai saham unusual market activity (UMA). 
  • 11:50 WIB. Dolar AS - Hingga pukul 11.50 WIB, dolar AS makin terdepresiasi 0,21% ke level Rp14.150.
  • 11:08 WIB. Akuisisi - PT Multi Indocitra akuisisi 51% saham PT Nusapangan Sukses Makmur senilai Rp6 miliar. 
  • 10:43 WIB. Wismilak - Jadi top losers, harga saham PT Wismilak Inti Makmur jatuh ke level Rp224 per saham. 
  • 10:10 WIB. Bogasari - Bangun dua pabrik tepung di Cibitung, Bogasari anggarkan dana Rp530 miliar. 
  • 09:41 WIB. Rupiah - Pukul 09.40 WIB, rupiah menguat 0,19% ke level Rp14.153 per dolar AS. 
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,087 poin di awal sesi I, Kamis (24/01/2019).
  • 08:23 WIB. Xiaomi - Xiaomi kenalkan ponsel lipat pertamanya.
  • 08:21 WIB. Telkomsel - Telkomsel janji streaming video lancar di jalur KRL Commuter Line.
  • 08:18 WIB. Nusantara Satu - Nusantara Satu mau bantu 25 juta orang terkoneksi internet.
  • 08:18 WIB. Grab - Di Singapura, driver Grab ditanggung asuransi saat cuti sakit.
  • 08:17 WIB. Nusantara Satu - Satelit internet Nusantara Satu mengangkasa bulan depan.
  • 08:13 WIB. Instagram - Instagram diprediksi hasilkan Rp198,5 triliun.
  • 08:11 WIB. Google - Google rogoh kocek Rp300 miliar lobi regulator AS.

CIPS: Pertumbuhan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Perlu Ditingkatkan

Foto Berita CIPS: Pertumbuhan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Perlu Ditingkatkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah merupakan salah satu akses bagi keluarga dengan penghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan. Biaya terjangkau disertai dengan kualitas pendidikan yang baik menjadi alternatif bagi mereka yang sulit mengakses pendidikan di sekolah negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, banyak alasan yang menyebabkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak bisa bersekolah di sekolah negeri, seperti mahalnya biaya pendidikan, tidak bisa memenuhi dokumen persyaratan, dan di beberapa daerah, letak tempat tinggal yang jauh dari sekolah negeri.

"Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah," kata dia dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Berdasarkan hasil penelitian dari CIPS, jumlah sekolah swasta di Indonesia adalah 35% dari total jumlah sekolah secara keseluruhan. Di sejumlah daerah, jumlah sekolah swasta bahkan lebih banyak dari sekolah negeri. Salah satu contohnya di Koja, Jakarta Utara. Di wilayah yang terbilang miskin ini terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri. Sebanyak 51 dari 86 sekolah swasta tersebut merupakan sekolah swasta berbiaya rendah. Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja.

Pandu menjelaskan, sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah per bulan sama dengan atau lebih rendah dari Rp300.000. Angka ini kurang dari 10% dari Upah Minimum Provinsi (UMP) bulanan di DKI Jakarta, yaitu Rp3.355.750.

"Biaya ini umumnya digunakan untuk menanggung biaya operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku pelajaran, dan aktivitas ekstrakurikuler seperti karyawisata sekolah. Namun, biaya ini juga bisa untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah," ungkapnya.

Walaupun berbiaya rendah, sekolah-sekolah ini memiliki kualitas yang baik. Sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah di Koja sudah mendapatkan akreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sebanyak delapan sekolah mendapatkan akreditasi A dan 40 sekolah mendapatkan akreditasi B.

Status akreditasi, jelas Pandu, penting bagi sekolah berbiaya rendah karena merupakan prasyarat untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Status akreditasi ini juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah ini sudah memenuhi standar nasional.

Kualitas sekolah juga ditunjukkan lewat banyaknya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kata lain, para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini karena anggapan akan kualitasnya. Yang mengejutkan, ternyata biaya yang murah adalah alasan terakhir yang disebutkan.

Walaupun demikian, pemerintah belum memberikan dukungan terhadap kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan sekolah ini. Pada 2005 lalu, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan penarikan guru-guru honorer dari sekolah-sekolah swasta.

Pandu mengatakan, masih ada regulasi lain yang dinilai menghambat pembangunan sekolah swasta berbiaya rendah. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 24 tahun 2007 tentang standar fasilitas dan infrastruktur SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, dan SMA/Madrasah Aliyah.

"Contohnya, untuk mendirikan SD dengan enam kelas yang masing-masing menampung sampai dengan 15 siswa, mereka diharuskan memiliki lahan minimal sebesar 1.340 meter persegi dan luas bangunan minimal sebesar 400 meter persegi. Peraturan ini tentu saja berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan para pendiri sekolah. Keterbatasan lahan di perkotaan juga menjadi hambatan," ungkapnya.

CIPS mendorong pemerintah untuk membuat dan memberlakukan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan mereka.

"Selain itu, kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah juga bisa menjadi dorongan yang kompetitif bagi sekolah negeri untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional mereka," tambahnya.

Tag: sekolah, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi

Editor: Rosmayanti

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6451.170 -17.392 627
2 Agriculture 1640.427 -7.445 21
3 Mining 1864.844 1.106 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.219 1.419 71
5 Miscellanous Industry 1406.336 0.714 46
6 Consumer Goods 2610.330 -8.382 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.669 2.928 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.073 -1.667 71
9 Finance 1230.662 -13.605 91
10 Trade & Service 803.833 8.815 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 94 124 30 31.91
2 WIIM 183 236 53 28.96
3 CLAY 476 595 119 25.00
4 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
5 ISSP 91 113 22 24.18
6 INCF 264 320 56 21.21
7 INPP 860 1,040 180 20.93
8 OCAP 264 318 54 20.45
9 SQMI 252 300 48 19.05
10 MPPA 163 192 29 17.79
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 645 560 -85 -13.18
2 KIOS 1,580 1,410 -170 -10.76
3 TBMS 1,035 940 -95 -9.18
4 SIDO 810 750 -60 -7.41
5 INCI 580 540 -40 -6.90
6 TNCA 266 248 -18 -6.77
7 TIRA 300 280 -20 -6.67
8 BPTR 83 78 -5 -6.02
9 KPAS 185 174 -11 -5.95
10 BKSW 184 174 -10 -5.43
No Code Prev Close Change %
1 HOME 142 144 2 1.41
2 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
3 ERAA 2,410 2,450 40 1.66
4 BMRI 7,750 7,475 -275 -3.55
5 BNLI 900 970 70 7.78
6 ADRO 1,410 1,380 -30 -2.13
7 BBRI 3,770 3,770 0 0.00
8 DOID 575 660 85 14.78
9 PWON 680 690 10 1.47
10 BUMI 167 180 13 7.78