Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:41 WIB. Apple - Apple dikabarkan bakal beli bisnis modem Intel.
  • 16:28 WIB. Tekno - Rudiantara tegaskan Traveloka dan Tokopedia bukan penyelenggara umrah.
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,46% di akhir sesi II.
  • 15:24 WIB. INKA - INKA mengirim 26 gerbong kereta ke Chittagong Port, Bangladesh.
  • 15:17 WIB. KRAS - Roy Edison mengajukan pengunduran diri dari jajaran Dewan Komisaris Krakatau Steel.
  • 14:36 WIB. Spa - Industri Spa di Indonesia potensial menangkan persaingan pasar internasional.
  • 14:13 WIB. Ekspor - Ekspor buah Indonesia tembus Argentina.
  • 13:51 WIB. PLN - PLN menargetkan zero accident di 2023.

CIPS: Pertumbuhan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Perlu Ditingkatkan

CIPS: Pertumbuhan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Perlu Ditingkatkan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah merupakan salah satu akses bagi keluarga dengan penghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan. Biaya terjangkau disertai dengan kualitas pendidikan yang baik menjadi alternatif bagi mereka yang sulit mengakses pendidikan di sekolah negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, banyak alasan yang menyebabkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak bisa bersekolah di sekolah negeri, seperti mahalnya biaya pendidikan, tidak bisa memenuhi dokumen persyaratan, dan di beberapa daerah, letak tempat tinggal yang jauh dari sekolah negeri.

"Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah," kata dia dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Berdasarkan hasil penelitian dari CIPS, jumlah sekolah swasta di Indonesia adalah 35% dari total jumlah sekolah secara keseluruhan. Di sejumlah daerah, jumlah sekolah swasta bahkan lebih banyak dari sekolah negeri. Salah satu contohnya di Koja, Jakarta Utara. Di wilayah yang terbilang miskin ini terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri. Sebanyak 51 dari 86 sekolah swasta tersebut merupakan sekolah swasta berbiaya rendah. Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja.

Pandu menjelaskan, sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah per bulan sama dengan atau lebih rendah dari Rp300.000. Angka ini kurang dari 10% dari Upah Minimum Provinsi (UMP) bulanan di DKI Jakarta, yaitu Rp3.355.750.

"Biaya ini umumnya digunakan untuk menanggung biaya operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku pelajaran, dan aktivitas ekstrakurikuler seperti karyawisata sekolah. Namun, biaya ini juga bisa untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah," ungkapnya.

Walaupun berbiaya rendah, sekolah-sekolah ini memiliki kualitas yang baik. Sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah di Koja sudah mendapatkan akreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sebanyak delapan sekolah mendapatkan akreditasi A dan 40 sekolah mendapatkan akreditasi B.

Status akreditasi, jelas Pandu, penting bagi sekolah berbiaya rendah karena merupakan prasyarat untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Status akreditasi ini juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah ini sudah memenuhi standar nasional.

Kualitas sekolah juga ditunjukkan lewat banyaknya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kata lain, para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini karena anggapan akan kualitasnya. Yang mengejutkan, ternyata biaya yang murah adalah alasan terakhir yang disebutkan.

Walaupun demikian, pemerintah belum memberikan dukungan terhadap kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan sekolah ini. Pada 2005 lalu, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan penarikan guru-guru honorer dari sekolah-sekolah swasta.

Pandu mengatakan, masih ada regulasi lain yang dinilai menghambat pembangunan sekolah swasta berbiaya rendah. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 24 tahun 2007 tentang standar fasilitas dan infrastruktur SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, dan SMA/Madrasah Aliyah.

"Contohnya, untuk mendirikan SD dengan enam kelas yang masing-masing menampung sampai dengan 15 siswa, mereka diharuskan memiliki lahan minimal sebesar 1.340 meter persegi dan luas bangunan minimal sebesar 400 meter persegi. Peraturan ini tentu saja berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan para pendiri sekolah. Keterbatasan lahan di perkotaan juga menjadi hambatan," ungkapnya.

CIPS mendorong pemerintah untuk membuat dan memberlakukan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan mereka.

"Selain itu, kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah juga bisa menjadi dorongan yang kompetitif bagi sekolah negeri untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional mereka," tambahnya.

Tag: sekolah, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.00 3,706.58
British Pound GBP 1.00 17,507.41 17,325.92
China Yuan CNY 1.00 2,040.60 2,020.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,043.00 13,903.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,869.42 9,768.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.94 1,779.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.57 10,204.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,729.56 15,567.19
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.81 3,375.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,000.37 12,867.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67