Portal Berita Ekonomi Jum'at, 24 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:01 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,04% terhadap Yen pada level 109,53 JPY/USD.
  • 12:59 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.560 USD/troy ounce.
  • 12:58 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 62,21 USD/barel.
  • 12:56 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 55,75 USD/barel.
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,06% di akhir sesi I.

CIPS: Pertumbuhan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Perlu Ditingkatkan

CIPS: Pertumbuhan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Perlu Ditingkatkan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah merupakan salah satu akses bagi keluarga dengan penghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan. Biaya terjangkau disertai dengan kualitas pendidikan yang baik menjadi alternatif bagi mereka yang sulit mengakses pendidikan di sekolah negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, banyak alasan yang menyebabkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak bisa bersekolah di sekolah negeri, seperti mahalnya biaya pendidikan, tidak bisa memenuhi dokumen persyaratan, dan di beberapa daerah, letak tempat tinggal yang jauh dari sekolah negeri.

"Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah," kata dia dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Berdasarkan hasil penelitian dari CIPS, jumlah sekolah swasta di Indonesia adalah 35% dari total jumlah sekolah secara keseluruhan. Di sejumlah daerah, jumlah sekolah swasta bahkan lebih banyak dari sekolah negeri. Salah satu contohnya di Koja, Jakarta Utara. Di wilayah yang terbilang miskin ini terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri. Sebanyak 51 dari 86 sekolah swasta tersebut merupakan sekolah swasta berbiaya rendah. Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja.

Pandu menjelaskan, sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah per bulan sama dengan atau lebih rendah dari Rp300.000. Angka ini kurang dari 10% dari Upah Minimum Provinsi (UMP) bulanan di DKI Jakarta, yaitu Rp3.355.750.

"Biaya ini umumnya digunakan untuk menanggung biaya operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku pelajaran, dan aktivitas ekstrakurikuler seperti karyawisata sekolah. Namun, biaya ini juga bisa untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah," ungkapnya.

Walaupun berbiaya rendah, sekolah-sekolah ini memiliki kualitas yang baik. Sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah di Koja sudah mendapatkan akreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sebanyak delapan sekolah mendapatkan akreditasi A dan 40 sekolah mendapatkan akreditasi B.

Status akreditasi, jelas Pandu, penting bagi sekolah berbiaya rendah karena merupakan prasyarat untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Status akreditasi ini juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah ini sudah memenuhi standar nasional.

Kualitas sekolah juga ditunjukkan lewat banyaknya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kata lain, para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini karena anggapan akan kualitasnya. Yang mengejutkan, ternyata biaya yang murah adalah alasan terakhir yang disebutkan.

Walaupun demikian, pemerintah belum memberikan dukungan terhadap kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan sekolah ini. Pada 2005 lalu, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan penarikan guru-guru honorer dari sekolah-sekolah swasta.

Pandu mengatakan, masih ada regulasi lain yang dinilai menghambat pembangunan sekolah swasta berbiaya rendah. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 24 tahun 2007 tentang standar fasilitas dan infrastruktur SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, dan SMA/Madrasah Aliyah.

"Contohnya, untuk mendirikan SD dengan enam kelas yang masing-masing menampung sampai dengan 15 siswa, mereka diharuskan memiliki lahan minimal sebesar 1.340 meter persegi dan luas bangunan minimal sebesar 400 meter persegi. Peraturan ini tentu saja berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan para pendiri sekolah. Keterbatasan lahan di perkotaan juga menjadi hambatan," ungkapnya.

CIPS mendorong pemerintah untuk membuat dan memberlakukan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan mereka.

"Selain itu, kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah juga bisa menjadi dorongan yang kompetitif bagi sekolah negeri untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional mereka," tambahnya.

Baca Juga

Tag: sekolah, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: WE

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,652.30 3,615.58
British Pound GBP 1.00 17,971.87 17,791.69
China Yuan CNY 1.00 1,975.11 1,955.32
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,700.16 13,563.84
Dolar Australia AUD 1.00 9,377.76 9,281.74
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,762.60 1,745.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,146.01 10,043.57
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,144.16 14,989.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,366.96 3,331.00
Yen Jepang JPY 100.00 12,517.28 12,390.46
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6249.210 15.757 675
2 Agriculture 1389.817 -4.000 21
3 Mining 1481.192 -1.004 49
4 Basic Industry and Chemicals 965.949 11.937 77
5 Miscellanous Industry 1228.455 7.753 51
6 Consumer Goods 2078.820 6.780 57
7 Cons., Property & Real Estate 472.686 0.757 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1096.781 5.772 76
9 Finance 1375.393 1.438 92
10 Trade & Service 745.215 -4.996 167
No Code Prev Close Change %
1 POLA 130 171 41 31.54
2 OMRE 750 930 180 24.00
3 PORT 500 600 100 20.00
4 GMTD 16,000 19,000 3,000 18.75
5 INAF 690 810 120 17.39
6 TIRA 256 300 44 17.19
7 LMAS 113 130 17 15.04
8 NIKL 610 695 85 13.93
9 ALKA 350 398 48 13.71
10 UNIT 161 181 20 12.42
No Code Prev Close Change %
1 PADI 75 50 -25 -33.33
2 GHON 1,580 1,210 -370 -23.42
3 PEGE 152 120 -32 -21.05
4 MTSM 236 190 -46 -19.49
5 PRIM 378 318 -60 -15.87
6 NZIA 690 585 -105 -15.22
7 ALMI 350 308 -42 -12.00
8 OCAP 176 155 -21 -11.93
9 PICO 895 800 -95 -10.61
10 ENVY 492 440 -52 -10.57
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 830 830 0 0.00
2 KPIG 127 129 2 1.57
3 LUCK 630 600 -30 -4.76
4 MNCN 1,720 1,700 -20 -1.16
5 TCPI 6,700 6,875 175 2.61
6 DMND 1,370 1,530 160 11.68
7 GMFI 114 126 12 10.53
8 BBRI 4,710 4,740 30 0.64
9 ABBA 92 92 0 0.00
10 NIKL 610 695 85 13.93