Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:42 WIB. Apple - Apple jadi perusahaan paling dikagumi 12 tahun beruntun.
  • 20:24 WIB. WhatsApp - Pembatasan penerusan pesan inisiasi WhatsApp bersama Indonesia, India, Meksiko, dan Brasil.
  • 20:21 WIB. Apple - Apple rilis update iOS 21.1.3 perbaiki bug saat kirim pesan.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma menyiapkan capex tahun ini sekitar Rp4 triliun.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma melanjutkan rencana ekspansi anorganik pengembangan farmasi pada 2019.
  • 20:05 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan pendapatan komisi dari digital banking Rp2,97 triliun di 2019.
  • 20:05 WIB. PEP - Pertamina EP menargetkan laba bersih Rp10 triliun.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah akan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui promosi di medsos.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membidik pertumbuhan dana masyarakat sebesar 16% sepanjang 2019.
  • 20:03 WIB. Perinus - Perinus siap jadi Bulog perikanan asal ada kepastian hukum dan subsidi.
  • 20:03 WIB. BNI - BNI menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk melakukan aksi korporasi.
  • 20:03 WIB. BNI - Pertumbuhan Laba Bersih BNI juga ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Non Bunga sebesar 5,2% yoy.
  • 20:02 WIB. BNI - Pertumbuhan laba disokong oleh kinerja kredit yang meningkat 16,2% yoy.
  • 20:01 WIB. PTPN III - PTPN III menerbitkan surat utang jangka menengah dengan total jumlah pokok Rp500 miliar.
  • 20:01 WIB. ANTM - ANTM Semarang menargetkan dapat menjual 15 kg emas setiap bulannya sepanjang 2019.

KPK Sebut Ada Penyimpangan Anggaran Pendidikan

Foto Berita KPK Sebut Ada Penyimpangan Anggaran Pendidikan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, Ketua KPK, Agus Rahardjo, berbicara banyaknya penyimpangan dana pendidikan. Menurutnya, penyimpangan dana pendidikan jumlahnya kecil namun terjadi di banyak daerah.

"Anggaran pendidikan cukup besar. Kemudian kalau terjadi penyimpangan kecil-kecil tapi di wilayah sangat luas kalau dikumpulkan besar," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Ia menambahkan, untuk mencegah itu salah satu hal yang bakal dilakukan adalah merancang sistem agar Kemendikbud bisa mengawasi penggunaan anggaran di daerah.

"Kami dengan Pak Mendikbud masing-masing bentuk tim untuk kemudian melakukan e-monitoring," katanya.

Menurutnya, e-monitoring tersebut nantinya dimasukkan dalam platform JAGA milik KPK. Sehingga bisa lebih dikontrol penggunaan dana pendidikan di daerah, yang akibat desentralisasi. Sebab Kementerian Pendidikan Kebudayaan belum dapat menjangkau daerah.

"Kita fasilitasi harmonisasinya dengan Kemendagri dengan teman-teman Pemda kabupaten dan provinsi," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal guru di sekolah yang memberi bimbingan belajar (Bimbel) bagi siswanya. Menurut KPK, pemberian bimbel itu bisa berpotensi konflik kepentingan karena guru tersebut juga memberi nilai bagi siswanya di sekolah.

"Kita sampai tadi bicarakan bimbingan belajar untuk murid yang gurunya, yang nanti di sekolah memberi nilai itu juga melanggar prinsip conflict of interest Itu mestinya nggak boleh dilakukan," terangnya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kementerian pendidikan dan kebudayaan

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Putra Haryo Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6451.170 -17.392 627
2 Agriculture 1640.427 -7.445 21
3 Mining 1864.844 1.106 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.219 1.419 71
5 Miscellanous Industry 1406.336 0.714 46
6 Consumer Goods 2610.330 -8.382 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.669 2.928 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.073 -1.667 71
9 Finance 1230.662 -13.605 91
10 Trade & Service 803.833 8.815 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 94 124 30 31.91
2 WIIM 183 236 53 28.96
3 CLAY 476 595 119 25.00
4 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
5 ISSP 91 113 22 24.18
6 INCF 264 320 56 21.21
7 INPP 860 1,040 180 20.93
8 OCAP 264 318 54 20.45
9 SQMI 252 300 48 19.05
10 MPPA 163 192 29 17.79
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 645 560 -85 -13.18
2 KIOS 1,580 1,410 -170 -10.76
3 TBMS 1,035 940 -95 -9.18
4 SIDO 810 750 -60 -7.41
5 INCI 580 540 -40 -6.90
6 TNCA 266 248 -18 -6.77
7 TIRA 300 280 -20 -6.67
8 BPTR 83 78 -5 -6.02
9 KPAS 185 174 -11 -5.95
10 BKSW 184 174 -10 -5.43
No Code Prev Close Change %
1 HOME 142 144 2 1.41
2 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
3 ERAA 2,410 2,450 40 1.66
4 BMRI 7,750 7,475 -275 -3.55
5 BNLI 900 970 70 7.78
6 ADRO 1,410 1,380 -30 -2.13
7 BBRI 3,770 3,770 0 0.00
8 DOID 575 660 85 14.78
9 PWON 680 690 10 1.47
10 BUMI 167 180 13 7.78