Kementerian LHK Rehabilitasi 207 Ribu Ha Hutan Tahun Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 207 ribu hektare (ha) di 2019. Rehabilitasi difokuskan pada 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, 15 danau prioritas, 65 bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, berdasarkan data kementeriannya didapatkan bahwa luas lahan kritis di Indonesia terus menurun. 2018, luas lahan kritis tercatat seluas 14,01 juta ha. Sebelumnya, pada 2009 tercatat berada pada angka 30,1 juta ha, dan 2014 seluas 27,2 juta ha.

"Bapak Presiden sudah memerintahkan melalui dukungan APBN, untuk 10 kali lipat usaha kami di waktu yang lalu," ujar Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Siti menambahkan, kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini dilakukan, baik di dalam dan luar kawasan hutan, melalui restorasi ekosistem gambut, pemulihan up land bencana longsor dan banjir, serta pemulihan kebakaran hutan dan lahan.

"Saya meminta keterlibatan para pemegang izin, dan juga dari masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap usaha-usaha yang dilakukan secara spontanitas oleh masyarakat, salah satunya kegiatan adopsi pohon," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal PDASHL IB, Putera Parthama mengatakan, selama periode 2015 sampai 2018, pemerintah telah melakukan kegiatan RHL dengan total wilayah seluas 102,838 ha. Putera juga menyampaikan, saat ini terdapat 2.145 DAS yang kondisinya harus segera dipulihkan.

"Kata kuncinya yaitu DAS ini adalah rumah kita, tempat hidup kita semua. Tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak berlangsung di DAS. Apabila DAS ini rusak, itu adalah dampak dari kegiatan semua sektor. Jadi, konsepnya adalah semua sektor harus menyadari bahwa kerusakan DAS ini adalah ulah kita bersama, sehingga harus diatasi bersama-sama dan koordinasi lintas sektor," kata Putera.

Oleh karena itu, Putera menegaskan, langkah korektif pemerintah selanjutnya, yaitu dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra sejak awal.

"Karena masyarakat merupakan segmen terbesar bangsa kita, yang sangat menentukan keberhasilan program pemerintah," ujarnya.