Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:30 WIB. Energi - 10% orang paling kaya masih pakai LPG tabung 3 kilogram.
  • 10:00 WIB. KAEF - Kimia Farma dan Paphros akan meracik produk kosmetik.
  • 09:30 WIB. PNM - PNM akan segera membentuk unit usaha syariah (UUS).
  • 08:47 WIB. BNI - BNI Cabang Tokyo menargetkan aset perseroan di Jepang hingga akhir tahun ini mencapai US$1 miliar.
  • 08:39 WIB. BNI - BNI Cabang Tokyo akan meningkatkan peran Subcabang Osaka.
  • 08:28 WIB. Rokok - San Francisco melarang rokok elektrik (e-cigarettes).
  • 08:17 WIB. ADHI - Adhi Karya mengantongi dana segar dari penerbitan obligasi senilai Rp1,02 triliun.
  • 07:44 WIB. Perang Dagang - Micron Technology, pembuat memory chips asal AS, masih nekat mengirim barang ke Huawei.
  • 07:33 WIB. Gold - Emas naik 10% sepanjang Juni, melewati US$14.000 sejak Agustus 2013.
  • 06:41 WIB. PPRO - PT PP Properti masih berfokus pada proyek TOD di dekat stasiun Juanda.
  • 06:38 WIB. Energi - Adaro Power memulai pilot project PLTS di wilayah Papua.
  • 06:12 WIB. BUMN - Menteri Rini menyebutkan BUMN ekspansi ke Laos.

Pak Jokowi, Kata YLBHI Bagi-bagi Sertifikat Tak Selesaikan Kasus Sengketa Lahan

Pak Jokowi, Kata YLBHI Bagi-bagi Sertifikat Tak Selesaikan Kasus Sengketa Lahan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti program reforma agraria yang diunggulkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menyelesaikan persoalan sengketa lahan, melainkan hanya sertifikasi tanah milik warga sendiri.

"Tidak ada penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh. Kalau kita bicara reforma agraria seharusnya itu mengacu pada TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan sumber daya alam," ujar Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati dalam Catatan Hukum dan HAM 2018 di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menurut dia, reforma agraria setelah 1998 justru banyak mengkriminalkan masyarakat dan konflik tidak terselesaikan karena pemerintah tidak mau memberikan lahan yang masih dalam konflik kepada masyarakat.

Selain itu, untuk konflik perusahaan dan masyarakat, perusahaan tidak ada yang rela memberikan lahannya kepada masyarakat sehingga diambillah solusi kemitraan atau plasma yang ditolak oleh masyarakat.

Masyarakat menolak karena yang diminta adalah hak atas tanah, bukan kemitraan sehingga persoalan-persoalan konflik perusahaan dan masyarakat tidak terselesaikan.

Reforma agraria yang terjadi sekarang, disebutnya hanya sertifikasi yang diberikan kepada tanah milik warga sendiri dan tidak menjawab persoalan sengketa tanah.

Siti Rakhma Mary mencontohkan untuk pihak yang secara sejarah tanahnya diambil oleh Perhutani ditawarkan solusi perhutanan sosial yang tidak bisa menyelesaikan masalah.

Siti Rakhma Mary mengatakan yang dinamakan reforma agraria adalah perubahan struktur ketimpangan penguasaan lahan yang juga harus didasarkan pada pendataan lahan secara menyeluruh.

Reforma agraria, kata dia, seharusnya dimulai dari penyelesaian konflik dengan berdasarkan hak-hak masyarakat, kemudian ketika tanah telah diperjuangkan menjadi tanah negara bebas, selanjutnya didistribusikan kembali ke masyarakat yang dulu kehilangan tanahnya.

Sementara itu, dari data-data kasus Yayasan LBH Indonesia, kasus agraria meningkat dari tahun 2017 ke 2018. Pada 2018, YLBHI menangani 300 kasus konflik agraria di 16 provinsi dengan luas lahan konflik mencapai 488.404 hektare.

Tag: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Reforma Agraria, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.76 3,750.60
British Pound GBP 1.00 18,120.74 17,938.24
China Yuan CNY 1.00 2,071.89 2,051.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,209.00 14,067.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,897.99 9,796.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,820.08 1,801.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,505.73 10,399.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.63 16,042.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,430.47 3,393.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,264.56 13,128.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6320.445 31.980 636
2 Agriculture 1462.734 12.139 21
3 Mining 1729.467 84.267 46
4 Basic Industry and Chemicals 773.084 8.727 71
5 Miscellanous Industry 1274.058 -1.017 47
6 Consumer Goods 2405.119 3.777 52
7 Cons., Property & Real Estate 486.531 -1.769 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1191.003 6.146 74
9 Finance 1291.358 1.492 90
10 Trade & Service 802.181 3.053 159
No Code Prev Close Change %
1 INDY 1,335 1,675 340 25.47
2 POSA 360 450 90 25.00
3 SMBR 875 1,090 215 24.57
4 ALKA 360 438 78 21.67
5 KONI 376 448 72 19.15
6 INPP 760 880 120 15.79
7 KIOS 635 735 100 15.75
8 KICI 268 310 42 15.67
9 GOLD 438 500 62 14.16
10 HRUM 1,395 1,590 195 13.98
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 468 352 -116 -24.79
2 HDFA 168 136 -32 -19.05
3 BRAM 10,000 8,100 -1,900 -19.00
4 YULE 181 161 -20 -11.05
5 ARTA 460 410 -50 -10.87
6 PGLI 476 430 -46 -9.66
7 PYFA 188 170 -18 -9.57
8 NICK 270 246 -24 -8.89
9 WIIM 252 230 -22 -8.73
10 MAYA 7,000 6,425 -575 -8.21
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,615 1,835 220 13.62
2 INDY 1,335 1,675 340 25.47
3 ANTM 795 845 50 6.29
4 PTBA 2,880 3,060 180 6.25
5 MNCN 1,000 985 -15 -1.50
6 SMBR 875 1,090 215 24.57
7 BBRI 4,310 4,330 20 0.46
8 TAMU 500 520 20 4.00
9 JPFA 1,495 1,520 25 1.67
10 ADRO 1,245 1,330 85 6.83