Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:14 WIB. PLN - Power Bank jumbo milik PLN suplai Listrik acara Jakarta Fair Kemayoran 2019.
  • 08:13 WIB. PLN - PLN suplai listrik ke industri tambang bauksit Antam di Sanggau Kalbar.
  • 08:11 WIB. PLN - PLN menambah kapasitas setrum 141,53 MW sepanjang kuartal-I 2019.
  • 08:09 WIB. Transportasi - Pegadaian, Garuda, PTPN III, & Taspen bekerja sama dalam penerbangan Jakarta-Denpasar.
  • 20:47 WIB. Pokemon - Gim resmi Pokemon akan rilis di China.
  • 20:46 WIB. Suzuki - Suzuki bantah DR150 meluncur di Jakarta Fair.
  • 20:45 WIB. Avanza - Avanza meluncur di Malaysia, tembus Rp300 juta.
  • 20:43 WIB. Huawei - Susul AS, perusahaan asal Jerman, Infineon Tecchnologies setop pasok cip ke Huawei.

Akhirnya Mantan Gubernur Jabar Penuhi Panggilan KPK

Akhirnya Mantan Gubernur Jabar Penuhi Panggilan KPK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat ke mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) beberapa kali. Akhirnya Aher memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Pemeriksaan Aher dalam kasus itu, adalah sebagai saksi atas tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Aher tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019). Terlihat mengenakan kemeja batik cokelat.

Sebelumnya, ia sempat menjelaskan alasannya belum memenuhi panggilan KPK. Menurutnya, surat panggilan dari KPK dikirim ke alamat rumah dinas yang ditempatinya selama 10 tahun menjabat Gubernur Jabar.

"Ada dua surat yang dilayangkan kepada saya, pertama, pada Desember, antara alamat dengan isi surat berbeda. Amplopnya untuk saya, isinya bukan untuk saya. Karena itu, tanggal 19 Desember saya kembalikan. Kedua, ada miskomunikasi lagi. Surat dikirim ke rumah dinas gubernur selama saya menjabat, ada hambatan pengiriman dari rumah dinas gubernur ke saya hingga sampai kemarin saya belum menerima surat," terangnya.

Ia menambahkan, telah menghubungi call center KPK terkait panggilan dirinya dan kemudian dihubungkan dengan penyidik yang menangani kasus Meikarta. Aher sendiri menyatakan akan menjelaskan kewenanganannya sebagai gubernur saat itu terkait Meikarta.

Diketahui, Aher sebelumnya dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin pada 20 Desember 2018. Namun Aher tak hadir karena, menurutnya, surat panggilan salah alamat. KPK pun mengirim kembali surat panggilan untuk Aher dengan jadwal pemeriksaan pada 7 Januari 2019. Aher juga tak menghadiri panggilan ini dengan alasan yang sama.

Nama Aher sendiri muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro, dan kawan-kawan. Aher disebut mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tag: Ahmad Heryawan (Aher), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meikarta

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,880.41 3,841.09
British Pound GBP 1.00 18,536.70 18,346.04
China Yuan CNY 1.00 2,109.06 2,088.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,550.00 14,406.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,059.87 9,957.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,853.83 1,835.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.20 10,468.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,240.71 16,075.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,485.03 3,448.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,203.27 13,069.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5907.121 80.253 633
2 Agriculture 1351.935 -9.947 21
3 Mining 1609.598 10.601 47
4 Basic Industry and Chemicals 707.320 17.072 71
5 Miscellanous Industry 1203.823 30.883 46
6 Consumer Goods 2359.388 12.835 52
7 Cons., Property & Real Estate 435.075 5.924 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1079.565 21.890 74
9 Finance 1184.407 20.731 90
10 Trade & Service 783.451 0.917 156
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 140 180 40 28.57
2 JAST 460 575 115 25.00
3 HRME 260 324 64 24.62
4 MTPS 915 1,140 225 24.59
5 DUTI 4,440 5,500 1,060 23.87
6 BELL 386 458 72 18.65
7 MKPI 12,000 13,975 1,975 16.46
8 JSKY 1,065 1,230 165 15.49
9 MYTX 65 74 9 13.85
10 SSTM 352 400 48 13.64
No Code Prev Close Change %
1 RELI 244 202 -42 -17.21
2 LPGI 4,100 3,400 -700 -17.07
3 INPP 840 710 -130 -15.48
4 BIPP 88 75 -13 -14.77
5 PEHA 1,800 1,550 -250 -13.89
6 MTSM 202 176 -26 -12.87
7 IBFN 228 200 -28 -12.28
8 NICK 322 286 -36 -11.18
9 TRIS 266 238 -28 -10.53
10 NIPS 288 260 -28 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,790 3,750 -40 -1.06
2 SRIL 328 342 14 4.27
3 MNCN 920 925 5 0.54
4 CPRI 67 73 6 8.96
5 TLKM 3,510 3,600 90 2.56
6 BBCA 25,900 26,900 1,000 3.86
7 ESTI 96 95 -1 -1.04
8 BMRI 7,075 7,225 150 2.12
9 SMGR 10,550 11,250 700 6.64
10 UNTR 24,825 24,500 -325 -1.31