Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:42 WIB. Apple - Apple jadi perusahaan paling dikagumi 12 tahun beruntun.
  • 20:24 WIB. WhatsApp - Pembatasan penerusan pesan inisiasi WhatsApp bersama Indonesia, India, Meksiko, dan Brasil.
  • 20:21 WIB. Apple - Apple rilis update iOS 21.1.3 perbaiki bug saat kirim pesan.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma menyiapkan capex tahun ini sekitar Rp4 triliun.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma melanjutkan rencana ekspansi anorganik pengembangan farmasi pada 2019.
  • 20:05 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan pendapatan komisi dari digital banking Rp2,97 triliun di 2019.
  • 20:05 WIB. PEP - Pertamina EP menargetkan laba bersih Rp10 triliun.
  • 20:05 WIB. PLN - Sebanyak 37 tiang listik PLN mengalami kerusakan akibat banjir di Sulsel.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah akan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui promosi di medsos.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membidik pertumbuhan dana masyarakat sebesar 16% sepanjang 2019.
  • 20:03 WIB. Perinus - Perinus siap jadi Bulog perikanan asal ada kepastian hukum dan subsidi.
  • 20:03 WIB. BNI - BNI menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk melakukan aksi korporasi.
  • 20:03 WIB. BNI - Pertumbuhan Laba Bersih BNI juga ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Non Bunga sebesar 5,2% yoy.
  • 20:02 WIB. BNI - Pertumbuhan laba disokong oleh kinerja kredit yang meningkat 16,2% yoy.
  • 20:01 WIB. PTPN III - PTPN III menerbitkan surat utang jangka menengah dengan total jumlah pokok Rp500 miliar.

Istana Sebut Tingkat Korupsi di Berbagai Bidang Turun

Foto Berita Istana Sebut Tingkat Korupsi di Berbagai Bidang Turun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyebut secara umum tingkat korupsi di berbagai bidang menurun setelah melalui berbagai upaya perbaikan pelayanan publik.

"Tingkat korupsi di berbagai bidang menurun, misal di sektor pendaftaran CPNS, sebaran korupsi menurun dari angka 60 persen pada 2016 menjadi 30 persen pada 2018," kata Deputi II KSP Yanuar Nugroho dalam acara Diskusi Media bertajuk "Pelayanan Rakyat Bebas Dari Korupsi" di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Dia mengatakan, pihaknya menggelar survei dalam berbagai bidang dan juga mendapati fakta bahwa interaksi masyarakat dengan proses administrasi yang berbelit berkurang.

Hal itu kata dia, juga menekan jumlah pemberian uang tambahan untuk mengakses suatu layanan.

"Termasuk dalam berbagai sektor termasuk pada sektor kesehatan, pendidikan dan pengurusan dokumen administrasi publik termasuk KTP, KK, akta kelahiran, dan sebagainya," katanya.

Di sektor kesehatan, 95 persen responden survei menyatakan tidak membayarkan uang tambahan untuk memperoleh fasilitas kesehatan. Sementara dalam pengurusan dokumen sipil terjadi juga perbaikan dari yang sebelumnya 69 persen persen pada 2016, responden tidak pernah membayarkan uang tambahan, saat ini 83 persen pada 2018 menyatakan tidak membayarkan uang pungli tersebut.

"Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang juga bersih dari praktik korupsi akan terus diperkuat," kata Yanuar.

Ia menekankan bahwa upaya ini didukung oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK). Selain itu juga menetapkan 11 Aksi Pencegahan Korupsi yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara khusus diterapkan penggunaan NIK dalam penyaluran bansos dan subsidi, Pelayanan perizinan (OSS), serta penguatan pelayan publik di lapangan melalui reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana untuk mencegah jual beli kasus.

Sejumlah upaya perbaikan layanan yang bebas dari korupsi didorong oleh Pemerintah Jokowi-JK yang tertuang pada aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Inpres nomor 7/ 2015, Inpres Nomor 10/2016). Termasuk dalam inisiatif tersebut adalah upaya mewujudkan keterpaduan antarlayanan publik yang bersih. "Sebagai ilustrasi, pemerintah tengah mendorong Mall Pelayanan Publik (MPP)," katanya.

Hingga saat ini, telah dibentuk 9 MPP yang tersebar di berbagai daerah dan kota besar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Bitung, Tomohon, Banyuwangi, dan Batam. Pada masing-masing mal pelayanan publik, masyarakat dapat mengakses ratusan layanan yang sebelumnya harus diakses pada lokasi dan prosedur yang terpisah-pisah. Layanan tersebut tidak hanya melibatkan layanan dinas pemerintah daerah, tapi juga layanan BUMD, kantor wilayah kementerian, sampai dengan layanan dari Kepolisian RI. Tidak hanya mengupayakan kemudahan akses, pemerintah juga mendorong pelayanan yang lebih bersih dengan memberantas pungutan liar. "Sejak 2016 hingga 28 September 2018, inisiasi Saber Pungli telah menerima 36.343 laporan per-aduan pungutan liar," katanya.

Lebih jauh dari itu, pemerintah memastikan masyarakat dapat mengajukan aduan atas pelayanan publik melalui LAPOR! Saat ini LAPOR! telah terhubung dengan lebih dari 400 Kementerian, Lembaga, dan Daerah. LAPOR semakin dikenal oleh masyarakat sebagai mekanisme "national complaint handing system" yang memiliki tingkat penindaklanjutan aduan yang tinggi.

Ia menambahkan, upaya perbaikan pelayanan publik juga dilakukan pada sektor lainnya seperti perbaikan sistem rekrutmen PNS (tercatat 2,4 juta pelamar CPNS pada 2017 yang mengikut tes melalui CAT). Pada sektor kepolisian, SIM Online dan SAMSAT Online telah berhasil menjadi sarana pengurusan izin mengemudi (penggunaan SIM online meningkat dari 10 persen pada 2016 menjadi 83 persen pada 2018). "Melalui berbagai penelitian diketahui bahwa praktik gratifikasi, pemberian uang, kesediaan memenuhi pungutan liar dilakukan masyarakat mengingat kebutuhan menyelesaikan urusan administrasi dengan pihak pemerintah," katanya. 

Tag: korupsi, Kantor Staf Presiden (KSP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6451.170 -17.392 627
2 Agriculture 1640.427 -7.445 21
3 Mining 1864.844 1.106 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.219 1.419 71
5 Miscellanous Industry 1406.336 0.714 46
6 Consumer Goods 2610.330 -8.382 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.669 2.928 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.073 -1.667 71
9 Finance 1230.662 -13.605 91
10 Trade & Service 803.833 8.815 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 94 124 30 31.91
2 WIIM 183 236 53 28.96
3 CLAY 476 595 119 25.00
4 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
5 ISSP 91 113 22 24.18
6 INCF 264 320 56 21.21
7 INPP 860 1,040 180 20.93
8 OCAP 264 318 54 20.45
9 SQMI 252 300 48 19.05
10 MPPA 163 192 29 17.79
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 645 560 -85 -13.18
2 KIOS 1,580 1,410 -170 -10.76
3 TBMS 1,035 940 -95 -9.18
4 SIDO 810 750 -60 -7.41
5 INCI 580 540 -40 -6.90
6 TNCA 266 248 -18 -6.77
7 TIRA 300 280 -20 -6.67
8 BPTR 83 78 -5 -6.02
9 KPAS 185 174 -11 -5.95
10 BKSW 184 174 -10 -5.43
No Code Prev Close Change %
1 HOME 142 144 2 1.41
2 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
3 ERAA 2,410 2,450 40 1.66
4 BMRI 7,750 7,475 -275 -3.55
5 BNLI 900 970 70 7.78
6 ADRO 1,410 1,380 -30 -2.13
7 BBRI 3,770 3,770 0 0.00
8 DOID 575 660 85 14.78
9 PWON 680 690 10 1.47
10 BUMI 167 180 13 7.78