Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. Tiket.com - Tiket.com jalin kerja sama dengan Mahata Group untuk tingkatkan standar traveler milenial. 
  • 12:00 WIB.

    Efek Syariah - OJK tetapkan saham NATO sebagai efek syariah.

  • 09:57 WIB. Debat - Saat debat pertama, pengamat nilai Jokowi kuasai persoalan.
  • 09:57 WIB. Suap - KPK masih dalami fakta yang muncul dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.

ICW Rekomendasikan Ini Jika Pemerintah Mau Bebas Korupsi

Foto Berita ICW Rekomendasikan Ini Jika Pemerintah Mau Bebas Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan, merekomendasi pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan publik. Hal itu guna mewujudkan pelayanan rakyat yang bebas dari praktik korupsi.

"Untuk memperbaiki sistem pelayanan rakyat bebas dari korupsi kami rekomendasi yaitu memperbaiki ekosistem pelayanan publik. Pertama soal regulasi. Ini bagian dari memperbaiki kebijakan," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Selain itu, saat ini banyak lembaga pengaduan yang dibuat oleh pemerintah, namun masih lamban dalam melakukan penanganan. Untuk itu, ia menyarankan proses tiap lembaga itu harus lebih responsif.

"Kedua bisnis proses, harus cepat, murah, transparan, ini upaya memperbaiki bisnis proses. Ketika kita buat pusat pengaduan maka yang terjadi seberapa cepat responnya, kalau responnya lambat orang akan berfikir ngapain kita ngadu lagi ngapain kita lapor lagi," jelasnya.

Pelayanan tersebut jelas Adnan, juga dipengaruhi oleh aktor atau para pejabat yang tidak terlalu paham soal pelayanan publik. Penggantian sistem rekrutmen CPNS menurutnya juga perlu untuk memperbaiki sistem pelayanan.

"Maka rekrutmen CPNS yang harus diganti, ada hal lain yang juga dilakukan supaya korupsi di sektor pelayanan publik bisa dibenahi. Skema yang bisa ditawarkan adalah bagaimana menempatkan stick and carrot bukan check and balancing. Punishment and reward," terangnya.

Menurutnya, mekanisme pengaduan saat ini masih tertutup. Pemerintah jelasnya harus melakukan transparansi terkait mekanisme tersebut, sehingga masyarakat tahu tahapan apa yang harus dilakukan ketika mengadukan sesuatu.

"Bagaimana ada info tertulis jelas begitu masyarakat masuk untuk meminta layanan publik sehingga mereka tahu mau ke mana. Contoh, orang terkena korban pungli karena dia tak tahu informasi harus kemana-kemananya. Akhirnya tidak melapor. Jadi perlu diubah dari yang ditutupi menjadi terbuka," tutupnya.

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: REUTERS/Edgar Su

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56