Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.

Menangkan OSO, Eks Komisioner KPU Tuding Bawaslu Rusak Proses Pemilu

Foto Berita Menangkan OSO, Eks Komisioner KPU Tuding Bawaslu Rusak Proses Pemilu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU memasukan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) DPD.

"Saya bersama teman-teman koalisi 'CSO' (civil society organization) kecewa dengan keputusan Bawaslu, karena putusan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi," katanya seperti dilansir dari Antara, di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Hal itu diungkapkannya menanggapi putusan Bawaslu dalam sidang sengketa pelanggaran administrasi KPU terkait tidak dimasukannya nama Ketua umum Partai Hanura OSO dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam sidang tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukan nama OSO ke dalam DCT DPD. Bawaslu juga meminta bila nantinya OSO terpilih, maka OSO harus mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura sehari sebelum penetapan calon terpilih oleh KPU.

Hadar mengatakan putusan Bawaslu tersebut membawa pada kondisi pemilu yang tidak sesuai dengan konstitusi, karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggota DPD tidak boleh dari pengurus parpol.

"Dan pasal yang dimaknai kesesuaiannya dengan konstitusi adalah pasal persyaratan pendaftaran calon anggota DPD. Jadi pemberlakuannya sejak dalam status calon. Bukan sebelum ditetapkan hasil," tuturnya.

Menurut dia, keputusan Bawaslu tersebut juga menciptakan pemilu yang tidak adil, karena banyak para calon anggota DPD yang lain telah diharuskan mundur dari kepengurusan partai politik sebelum ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS).

"Dengan keputusan Bawaslu ini, calon OSO dikecualikan. Artinya, menjadi tidak adil antarpara calon anggota DPD," ucapnya.

Ia mengungkapkan, putusan Bawaslu tersebut juga terkesan mencari jalan untuk tercapainya kondisi kompromi.

Namun demikian, ia menegaskan sekali lagi, pihaknya kecewa dan prihatin karena putusan lembaga yang punya peran penting ini justru dinilainya merusak penyelenggara pemilu yang konstitutional, adil, dan demokratis.

Tag: Oesman Sapta Odang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56